PERGUB Nomor 48 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERGUB Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berlaku

PERGUB Nomor 48 Tahun 2025 — Perubahan atas Per… | Pasal.id

PERGUB Nomor 48 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berlaku

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 TAHUN 2022 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 72005), diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan kepada PAM JAYA untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan layanan air minum di Provinsi DKI Jakarta melalui Penyelenggaraan SPAM.

(2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. SPAM Jatiluhur-Hilir; b. SPAM Karian Serpong-Hilir; c. SPAM Buaran III dan penambahan kapasitas (uprating) SPAM Buaran I-II sesuai dengan neraca air yang tersedia; d. SPAM Provinsi meliputi: 1. Pesanggrahan; 2. Ciliwung; 3. Komunal; 4. Cilandak; 5. Muara Karang; 6. Condet; 7. Semanan; 8. Hutan Kota 2; dan 9. SPAM di lingkup Provinsi DKI Jakarta lainnya. e. pengurangan non revenue water; f. perawatan berkala (cyclical maintenance); g. sambungan langsung (connections); dan h. prasarana pendukung (others and building).

(3) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama badan usaha dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. harus melindungi kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, keberlangsungan pelayanan PAM JAYA untuk mengutamakan masyarakat luas khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; b. mendorong optimalisasi aset eksisting antara lain melalui Skema Pembiayaan Bundling; c. unit produksi yang selesai dibangun selanjutnya dapat dioperasikan dan dikelola oleh PAM JAYA atau dikerjasamakan; d. unit distribusi yang selesai dibangun selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh PAM JAYA; e. jangka waktu kerja sama paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang; f. aset yang dikerjasamakan diserahkan dan menjadi milik PAM JAYA paling lambat setelah jangka waktu kerja sama berakhir; dan g. dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemilihan badan usaha sebagai mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh PAM JAYA dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Provinsi DKI Jakarta atas ketersediaan air minum melalui jaringan perpipaan untuk mencapai target pelayanan 100% (seratus persen) di tahun 2029 dengan mengedepankan standar kualitas air, kontinuitas pasokan yang memadai, serta keterjangkauan tarif bagi seluruh lapisan masyarakat berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang sudah diaudit.

Angka 3

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan kepada PAM JAYA sebagai berikut: a. kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan; b. percepatan perizinan dan rekomendasi yang dibutuhkan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. dukungan koordinasi dan fasilitasi pengurusan perizinan Pemerintah Pusat oleh Perangkat Daerah teknis terkait; d. kebijakan penyesuaian tarif dan/atau Subsidi yang mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah; e. dukungan penyediaan pemanfaatan lahan untuk sarana dan prasarana SPAM; f. memberikan keringanan biaya dengan besaran faktor penyesuai atas sewa barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 48 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta?

PERGUB Nomor 48 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kapan PERGUB Nomor 48 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta disahkan?

Apakah PERGUB Nomor 48 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pernah diubah atau dicabut?

Ya. PERGUB Nomor 48 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diubah oleh: PERGUB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Apa status hukum PERGUB Nomor 48 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini?

Pasal I

Angka 1

Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan kepada PAM JAYA untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan layanan air minum di Provinsi DKI Jakarta melalui Penyelenggaraan SPAM.

PERGUB Nomor 48 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERGUB Nomor 48 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Angka 2

Pasal 3

Angka 3

Pasal 8

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Angka 2

Pasal 3

Angka 3

Pasal 8

Pasal II

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Lainnya