Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 4 Tahun 2026 — Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara?

PERGUB Nomor 4 Tahun 2026 — Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.

Pasal.id

Masuk

PERGUB Nomor 4 Tahun 2026 — Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

Berlaku

PERGUB Nomor 4 Tahun 2026 — Pakaian Dinas Apara… | Pasal.id

PERGUB Nomor 4 Tahun 2026 — Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

Berlaku

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi: a. PDH; b. PDH Perangkat Daerah Tertentu; c. PSL; d. PDL; e. PDL dan pakaian dinas operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu; f. PDU; dan g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 15

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas: a. tanda jabatan; b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; c. papan nama; d. nama Kementerian Dalam Negeri; e. nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; f. lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan g. tanda pengenal.

Pasal 16

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Pakaian Dinas dan atribut ASN dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing PD/UKPD.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 24

(1) PD/UKPD melakukan pembinaan dan pengawasan disiplin kepatuhan penggunaan Pakaian Dinas ASN secara rutin di lingkungan masing-masing.

(2) BKD melakukan pembinaan dan pengendalian disiplin penggunaan Pakaian Dinas ASN sesuai kebutuhan.

(3) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKD dapat melibatkan PD/biro terkait.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

(1) ASN wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

(2) Pakaian Dinas petugas layanan menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: a. Peraturan Gubernur Nomor 57 TAHUN 2008 tentang Pakaian Dinas Lapangan Guru Sekolah Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 59); b. Peraturan Gubernur Nomor 23 TAHUN 2016 tentang Pakaian Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 52013); c. Peraturan Gubernur Nomor 38 TAHUN 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 TAHUN 2016 tentang Pakaian Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 52026); dan d. Peraturan Gubernur Nomor 183 TAHUN 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 23 TAHUN 2016 tentang Pakaian Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN

Halaman 14–60Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Walikota adalah kepala pemerintah kota administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
5. Bupati adalah kepala pemerintah kabupaten administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Camat adalah Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.
8. Lurah adalah Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit atau subordinat PD.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, berpergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satyalancana Karya Satya.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

PERGUB Nomor 4 Tahun 2026 — Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

PERGUB Nomor 4 Tahun 2026 — Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 28

LAMPIRAN

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 28

LAMPIRAN

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 27

Pasal 29

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya