PERGUB Nomor 97 Tahun 2024 — Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Bagian Umum; b. penyelenggaraan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, pengelolaan barang; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keamanan kantor; d. pengaturan dan penyiapan tempat dan kelengkapan sidang/rapat; e. pengelolaan data anggota DPRD dan kepegawaian Sekretariat DPRD; f. fasilitasi penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD; g. fasilitasi medical check up dan jaminan kesehatan bagi anggota DPRD; h. fasilitasi pengembangan kapasitas SDM Sekretariat DPRD; i. fasilitasi administrasi medical check up dan jaminan kesehatan bagi anggota DPRD; j. fasilitasi Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara bagi anggota DPRD dan Sekretariat DPRD; k. fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional; l. penyiapan bahan pembinaan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD; m. pelaksanaan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Sekretariat DPRD; n. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan budaya pemerintahan Sekretariat DPRD; o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Umum; dan p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian; b. pengoordinasian dan penyiapan bahan kajian kebijakan; c. pengoordinasian dan penyiapan Rancangan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan serta Keputusan Sekretaris DPRD; d. pengoordinasian dan penyiapan pembentukan produk hukum; e. penyiapan rancangan Produk Hukum DPRD; f. penyiapan bahan penyusunan Peraturan Daerah inisiatif DPRD; g. fasilitasi pengawasan produk hukum daerah; h. fasilitasi tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Istimewa dan, Kepanitiaan/Pansus serta penyusunan risalah dan kesimpulan rapat; i. fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah / Rancangan Peraturan Daerah Istimewa; j. penyelenggaraan administrasi pergantian antar waktu anggota DPRD; k. penyelenggaraan dokumentasi produk hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan perpustakaan; l. penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah; m. penyiapan tenaga ahli alat kelengkapan DPRD yang diperlukan; n. fasilitasi penetapan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur; o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian; dan p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

(1) Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf fmempunyai tugas melaksanakan keprotokolan dan fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat; b. penyelenggaraan keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD; c. penyediaan pakaian dinas dan adat daerah; d. fasilitasi pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD; e. fasilitasi perjalanan dinas luar negeri pimpinan dan anggota DPRD; f. penyelenggaraan pelayanan tamu; g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.