PERGUB Nomor 9 Tahun 2025 — Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan

(1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk: a. percepatan implementasi reformasi Kalurahan; b. mencapai perencanaan, pelaksanaan dan sistem monitoring organisasi BUM Kalurahan yang efektif dan efisien; c. meningkatkan peranan para pihak untuk melakukan pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan; d. mewujudkan pengelolaan dan pengembangan BUM Kalurahan yang profesional, terbuka, bertanggung jawab, partisipatif; e. mewujudkan BUM Kalurahan yang mampu mengoptimalkan potensi desa yang berbasis penerapan pengetahuan, teknologi, pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; f. mewujudkan Kalurahan yang mandiri melalui BUM Kalurahan yang berbasis pemanfaatan potensi lokal; dan g. mewujudkan BUM Kalurahan yang kuat dan maju sebagai penggerak perekonomian Kalurahan yang mampu meningkatkan pendapatan asli Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

(1) Pemerintah Kabupaten bertugas untuk menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan kepada BUM Kalurahan dengan prioritas BUM Kalurahan dengan klasifikasi pemula dan perintis.

(2) Ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewenangan Pemerintah Kabupaten.

(1) Pemerintah Kalurahan bertugas untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan kepada BUM Kalurahan di wilayahnya.

(2) Ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewenangan Pemerintah Kalurahan.

(1) Tim pelaksana di tingkat Pemerintah Daerah DIY paling sedikit terdiri dari: a. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah; b. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keistimewaan; c. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; d. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pertanahan dan tata ruang; e. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau f. unsur Perangkat Daerah lain yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan.

(2) Tim pelaksana di tingkat Pemerintah Kabupaten paling sedikit terdiri: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat; c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pertanahan dan tata ruang; d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau e. Perangkat Daerah lain yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan.

(3) Kesekretariatan tim pelaksana di tingkat Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

(4) Pembentukan tim pelaksana di tingkat Pemerintah Daerah DIY ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5) Pembentukan tim pelaksana di tingkat Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1) Strategi Pembinaan kelembagaan BUM Kalurahan dilaksanakan dengan maksud untuk: a. revitalisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan; b. manajemen dan organisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan; c. fungsi organisasi; dan d. keuntungan dan manfaat bagi Kalurahan dan masyarakat Kalurahan.

(2) Strategi Pembinaan usaha dan kerja sama BUM Kalurahan dilaksanakan dengan maksud untuk: a. inovasi usaha dan unit usaha; dan b. kerja sama dan kemitraan.

(3) Strategi Pembinaan akuntabilitas BUM Kalurahan dilaksanakan dengan maksud untuk: a. aset dan permodalan; b. administrasi pelaporan dan akuntabilitas; dan c. evaluasi perkembangan pengelolaan BUM Kalurahan.

(1) Revitalisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, dijabarkan dalam program atau kegiatan: a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM Kalurahan; b. penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Kalurahan; c. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah terkait BUM Kalurahan tentang pengembangan dan keberlanjutan BUM Kalurahan; d. percepatan penyusunan Peraturan Kalurahan Pendirian BUM Kalurahan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan, Rencana Kerja dan Anggaran BUM Kalurahan; e. percepatan pendaftaran sertifikasi Badan Hukum BUM Kalurahan; f. penguatan citra BUM Kalurahan sebagai badan hukum; g. penguatan keberdayaan sosial dan restorasi sosial Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; h. diseminasi praktik terbaik (best practice) dunia usaha dan BUM Kalurahan; i. penyelenggaraan program konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Kalurahan; dan j. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan.

(2) Peningkatan kualitas manajemen dan organisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf (b) dijabarkan dalam program atau kegiatan: a. peningkatan fungsi dan peran organisasi BUM Kalurahan termasuk musyawarah kalurahan yang efektif, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas; b. peningkatan kapasitas, peran, dan tanggung jawab penasihat dalam memberikan bimbingan strategis kepada pelaksana operasional; c. peningkatan kapasitas, peran, dan tanggung jawab pengawas dalam pengawasan, evaluasi, dan penegakan kepatuhan terhadap standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar; d. peningkatan kapasitas penasihat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai dalam menyusun dan melaksanakan rencana program kerja; e. peningkatan efektivitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk pembuatan dan penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar; f. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan/atau g. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi kelembagaan ekonomi BUM Kalurahan.

(3) Strategi optimalisasi fungsi organisasi BUM Kalurahan dilaksanakan dengan program advokasi dan pembinaan kepemimpinan kepada pelaksana operasional dan pegawai BUM Kalurahan.

(1) Strategi penguatan pengelolaan usaha dan unit usaha BUM Kalurahan dilaksanakan dengan program meliputi: a. pengembangan berbasis kebudayaan lokal; dan b. pengembangan berbasis klaster usaha.

(2) Strategi pengelolaan usaha dan unit usaha BUM Kalurahan yang berwujud pengembangan berbasis kebudayaan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi: a. pelestarian dan promosi warisan budaya lokal setempat sesuai ketentuan perundang-undangan; b. penyuluhan/sosialisasi inovasi produk atau layanan berbasis budaya yang dapat dipasarkan oleh BUM Kalurahan; c. pendampingan program pendidikan dan pelatihan tentang kebudayaan lokal setempat; dan/atau d. program atau kegiatan lain dalam rangka pengembangan usaha dan unit usaha BUM Kalurahan berbasis kebudayaan lokal.

(3) Strategi pengelolaan Usaha dan Unit Usaha BUM Kalurahan berbasis klaster usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi: a. penyuluhan/sosialisasi pendirian usaha BUM Kalurahan mempertimbangkan aspek pembelajaran dan pertumbuhan, aspek bisnis internal, aspek keuangan, dan aspek kepuasan pelanggan; b. peningkatan kemampuan pengendalian mutu dan kualitas layanan produk atau jasa; c. penyuluhan/sosialisasi tentang pemasaran dan branding produk berbasis digitalisasi dan teknologi informasi; d. penyuluhan/sosialisasi pengelolaan risiko dan keberlanjutan usaha; dan e. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan usaha dan unit usaha BUM Kalurahan berbasis klaster usaha.

(1) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan dijabarkan dalam program atau kegiatan meliputi: a. inisiasi atau fasilitasi proses penyerahan pengelolaan oleh Pemerintah Kalurahan atas tanah, bangunan, situs kebudayaan dan atau aset lainnya kepada BUM Kalurahan dalam hal mendukung pemetaan, legalisasi pengelolaan, dan pengaturan hak-hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemetaan dan penataan tanah, bangunan, dan situs kebudayaan dan atau aset lainnya secara sistematis untuk mengidentifikasi potensi dan batasan penggunaan tanah, bangunan, atau situs kebudayaan dan atau aset lainnya yang dikelola BUM Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pemeliharaan rutin dan peningkatan keamanan oleh BUM Kalurahan mengenai bangunan bersejarah atau tradisional dan situs kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. perluasan sumber modal kerja BUM Kalurahan terdiri atas: 1. penyertaan modal melalui oleh Pemerintah Kalurahan; 2. perluasan akses terhadap lembaga penjaminan; 3. perluasan akses terhadap sumber pembaiyaan; dan/atau 4. perluasan modal kerja dengan mekanisme investasi masyarakat Kalurahan, e. penyertaan modal melalui Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dapat berwujud: 1. pengelolaan tanah, bangunan, dan situs kebudayaan dan atau aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 2. pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan; 3. dana hibah; 4. dana bantuan Pemerintah Pusat; 5. dana bergulir Pemerintah Kabupaten; dan/atau 6. program atau kegiatan penguatan pengelolaan aset dan permodalan.

(2) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas dijabarkan dalam program atau kegiatan: a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance); b. peningkatan efektifitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel berbasis digital; c. peningkatan kapasitas dan pemahaman dalam praktik pembukuan dan laporan keuangan badan usaha berbasis digital; dan d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.