PERGUB Nomor 84 Tahun 2024 — Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan;

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi administratif.

(2) Dalam hal hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengajukan permohonan Konfirmasi Kesesuaian Permohonan WIUP dengan Minerba One Map Indonesia kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan sebagaimana pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Konfirmasi Kesesuaian Permohonan WIUP dengan Minerba One Map Indonesia.

(4) Dalam hal hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sesuai, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengajukan permohonan Informasi Pertanahan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang tata ruang.

(5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang tata ruang melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari kerja sejak diterimanya permohonan Informasi Pertanahan.

(6) Dalam hal hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang tata ruang menyampaikan Informasi Pertanahan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(7) Dalam hal berdasarkan penyampaian informasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wilayah pertambangan berada pada wilayah sungai, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Informasi Ruang Sungai Kepada BBWSSO.

(8) BBWSSO melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap permohonan Informasi Ruang Sungai secara lengkap.

(9) Dalam hal hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dinyatakan telah memenuhi persyaratan, BBWSSO menyampaikan Informasi Ruang Sungai kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(10) Berdasarkan penyampaian informasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau penyampaian informasi ruang sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyampaikan infrormasi untuk WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Pemohon.

(1) Berdasarkan informasi untuk WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), pemohon mengajukan permohonan WIUP kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan menggunakan perizinan online mineral dan batubara.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. nomor induk berusaha; b. profil Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan; c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan; d. koordinat geografis berupa garis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional; e. persetujuan dari pemegang IUP atau SIPB komoditas tambang lain bagi permohonan yang diajukan pada wilayah yang telah diberikan IUP atau SIPB; f. konfirmasi wilayah pertambangan; g. informasi Pertanahan; h. informasi Ruang Sungai dalam hal ini di wilayah sungai; dan i. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaaatan Ruang.

(3) Berdasarkan sistem perizinan online mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melakukan evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria: a. koordinat permohonan WIUP sesuai dengan peraturan perundangan; b. permohonan berada dalam WUP; c. tidak berada di hutan konservasi; d. tidak tumpang tindih dengan komoditas; e. dalam hal tumpang tindih dengan komoditas berbeda maka dibuktikan dengan surat persetujuan pemegang WIUP sebelumnya; dan f. kesesuaian dengan muatan KKPR.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menerbitkan surat perintah pembayaran biaya pencadangan wilayah kepada pemohon.

(5) Pemohon wajib membayar biaya pencadangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat perintah pembayaran.

(6) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemohon WIUP tidak membayar biaya pencadangan wilayah, maka pemohon dianggap mengundurkan diri dan wilayah permohonan menjadi wilayah terbuka.

(7) Besaran biaya pencadangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib: a. menyediakan dana yang cukup diperlukan dan bertanggung jawab penuh untuk pembiayaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; b. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Biaya, yang memuat rencana kerja dan anggaran biaya selama 1 (satu) tahun yang akan berjalan, untuk mendapat persetujuan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; c. melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud huruf b; d. melakukan investasi untuk melaksanakan kegiatan, tidak kurang dari ketentuan biaya minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. membayar kewajiban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menerapkan kaidah teknis Pertambangan yang baik dan benar, dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; g. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan IUP Eksplorasi; h. mengutamakan penggunaan tenaga kerja, jasa setempat sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menyelesaikan kewajiban penggunaan lahan yang terganggu sebelum melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; j. mengamankan dan melaporkan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan/atau Batuan yang ikut tergali akibat kegiatan IUP Eksplorasi; k. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; l. mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan di daerah dimana WIUP berada; m. menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan kegiatan eksplorasi, dan menyerahkan seluruh data hasil kegiatan yang dicapai kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; n. menyampaikan laporan akhir kegiatan tahapan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tiap tahap kegiatan pada masa IUP Eksplorasi; o. melakukan penciutan atau pengembalian wilayah berdasarkan hasil penyelidikan atau eksplorasi, sehingga pada akhir masa izin eksplorasi luas wilayah tidak lebih dari 5 (lima) hektar untuk IUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, kecuali untuk andesit tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hektar; p. melakukan Reklamasi pada kegiatan tahap eksplorasi dalam hal menyebabkan lahan terganggu; dan q. melakukan upaya keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasi pertambangan.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dilarang: a. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha Jasa Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan tanpa persetujuan Gubernur; b. melakukan kegiatan Usaha Pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memindahtangankan IUP Eksplorasi kepada pihak lain tanpa persetujuan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; d. mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; e. menjaminkan IUP Eksplorasi termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan f. menjaminkan IUP Eksplorasi termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan g. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang IUP Operasi produksi wajib: a. melakukan seluruh tahapan kegiatan pada masa izin operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi, Penambangan, Pengolahan, pengangkutan dan penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral untuk mendapatlan persetujuan; c. menyampaikan laporan kegiatan tertulis secara berkala kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerjasama dengan pemegang IUJP; d. memenuhi ketentuan pengunaan produk dalam negeri dan produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. membayar iuran tetap dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; f. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntasi Indonesia; g. melaksanakan divestasi saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice); i. melakukan eksplorasi lanjutan dan mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batuan; j. menyusun rencana dan melaksanakan Reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana Reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. menempatkan Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. melakukan pembinaan kepada perusahaan Jasa Pertambangan dalam penerapan kaidah kaidah teknik Pertambangan yang baik; m. menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan; n. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; p. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; r. memasang tanda batas pada WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; s. memasang papan informasi yang minimal memuat nama perusahaan, alamat IUP Operasi Produksi, nomor izin IUP Operasi Produksi, komoditas, luasan, dan jangka waktu; t. mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan teknis Pertambangan; u. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum; v. menerapkan standar kompetensi kerja yang berlaku dalam Pertambangan; w. melaksanakan upaya konservasi mineral; x. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; y. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan Usaha Pertambangan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; z. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan; aa. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bb. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP dalam melakukan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; cc. melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dd. menggunakan jalan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ee. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ff. menjamin penerapan stándar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur; gg. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air di WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; hh. memberi dukungan perbaikan serta pemeliharaan dalam hal memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang ternyata berdampak kerusakan; ii. meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan/atau batuan dalam pelaksanaan Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batuan yang diolahnya; jj. melakukan Pengolahan dan Pemurnian hasil Penambangan di dalam negeri; kk. melakukan kerja sama dengan IUP lain yang dapat melakukan Pengolahan dan Pemurnian secara terintegrasi atau pihak Lain yang memiliki Izin Usaha Industri; ll. mengutamakan pemanfaatan usaha Jasa Pertambangan berupa tenaga kerja lokal, barang, dan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mm. mengindahkan dan menghormati nilai-nilai lokal/budaya masyarakat setempat; nn. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan aspek proporsionalitas dalam melakukan kegiatan operasi produksi; dan oo. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau SIPB wajib melaksanakan Reklamasi dan/atau pascatambang terhadap lahan terganggu.

(2) Reklamasi dan/atau pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana Reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

(3) Rencana Reklamasi dan/atau rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waku 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan umur tambang dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun.

(4) Untuk IUP Operasi Produksi komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun, rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dimasukkan ke dalam rencana pascatambang.

(5) Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang tahap Operasi Produksi untuk IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan seluruhnya di awal sebagai persyaratan penerbitan IUP Operasi Produksi atau SIPB.

(6) Dalam hal Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak cukup untuk membiayai pelaksanaan Reklamasi, Pemegang IUP Operasi Produksi bertanggung jawab atas kekurangan biaya penyelesaian Reklamasi.

(7) Dalam hal Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak cukup untuk membiayai pelaksanaan pascatambang, Pemegang IUP Operasi Produksi bertanggung jawab atas kekurangan biaya penyelesaian pascatambang.

(8) Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi diketahui tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau pascatambang sebagimana dimaksud pada ayat (1), maka: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berwenang memberikan teguran sampai dengan menghentikan kegiatan; dan b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berwenang menolak permohonan perpanjangan IUP.

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) mengajukan permohonan WIPR kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. orang perseorangan, meliputi: 1. surat permohonan; 2. nomor induk berusaha; 3. salinan kartu tanda penduduk; 4. surat keterangan dari Kelurahan setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat; 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan 7. KKPR. 8. Informasi untuk WIPR. b. koperasi, meliputi: 1. surat permohonan; 2. nomor induk berusaha; 3. surat pengesahan Koperasi; 4. salinan kartu tanda penduduk pengurus Koperasi; 5. surat keterangan dari Kalurahan setempat yang menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat; 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan 7. KKPR. 8. Informasi untuk WIPR.

(3) Informasi untuk WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. konfirmasi kesesuaian wilayah pertambangan; b. informasi pertanahan; dan c. informasi ruang Sungai apabila lokasi berada di wilayah Sungai

(4) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 dikecualikan dalam hal pemohon merupakan u saha m ikro k ecil.

(5) Selain melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a angka 1 sampa dengan 6 dan huruf b angka 1 sampai dengan angka 6, usaha mikro kecil melampirkan surat pernyataan mandiri yang dilengkapi dengan informasi tata ruang atau dokumen lain yang dipersamakan dengan informasi tata ruang.

(6) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi administratif permohonan WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Berdasarkan hasil verifikasi administratif, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengajukan permohonan rekomendasi teknis penerbitan WIPR kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

(8) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melakukan analisis terhadap permohonan rekomendasi penerbitan WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(9) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan rekomendasi teknis penerbitan WIPR kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(10) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan persetujuan WIPR dilampiri dengan: a. peta WIPR; b. batas WIPR; dan c. koordinat geografis lintang dan bujur WIPR.

(1) Pemegang WIPR mengajukan permohonan IPR kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah W IPR terbit.

(2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan: a. administrasi; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial.

(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a: a. Orang perseorangan, meliputi: 1. surat permohonan; 2. nomor induk berusaha; 3. salinan kartu tanda penduduk; 4. surat keterangan dari Kelurahan setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat; dan 5. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. b. Koperasi, meliputi: 1. surat permohonan; 2. nomor induk berusaha; 3. surat pengesahan Koperasi; 4. salinan kartu tanda penduduk pengurus Koperasi; 5. surat keterangan dari Kalurahan setempat yang menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat; dan 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa: a. peta lokasi yang menunjukkan batas rencana kegiatan Pertambangan dengan dilampiri daftar koordinat geografis lintang dan bujur; b. informasi mengenai lingkungan lokasi Pertambangan; c. surat pernyataan bermaterai yang memuat mengenai: 1. sumuran pada IPR paling dalam 50 (lima puluh) meter untuk Mineral Logam; 2. tidak menggunakan alat berat dan/atau bahan peledak; 3. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. kesanggupan menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik, khususnya pengelolaan lingkungan, keselamatan Pertambangan dan Reklamasi. 5. mematuhi ketentuan rekomendasi teknis Kepala BBWSSO untuk Penambangan di sungai (jenis dan jumlah alat serta batas kapasitas produksi per hari). d. surat pernyataan persetujuan pemilik tanah; e. surat pernyataan pesetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari: 1. Lurah dalam hal pengangkutan hasil tambang melalui jalan Kalurahan; 2. pemilik lahan dalam hal pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain. f. Persetujuan rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang paling sedikit memuat: 1. cadangan dan rencana produksi: 2. metode Penambangan; 3. peralatan dan perlengkapan yang digunakan; 4. jadwal kerja; 5. kebutuhan personil; 6. biaya dan permodalan; 7. dalam hal WIPR berada diwilayah sungai, maka cadangan dan peralatan sesuai dengan Rekomendasi BBWS-SO; dan g. persetujuan rencana Penambangan sebagaimana dimaksud pada huruf f diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang energi dan sumberdaya mineral.

(6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peratura perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

(7) Dokumen l ingkungan hidup yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat: a. rencana Penambangan sesuai dengan dokumen pengelolaan WPR yang meliputi: 1. metode Penambangan; 2. peralatan dan perlengkapan yang digunakan; 3. jadwal kerja; dan 4. kebutuhan personil, yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. b. KKPR; c. persetujuan WIPR; d. berita acara sosialisasi untuk kegiatan IPR; dan e. rekomendasi teknis dari BBWS untuk wilayah sungai.

(8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

(1) Permohonan perpanjangan IPR diajukan paling cepat 9 (sembilan) bulan atau paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPR kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui Sistem OSS RBA.

(2) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi: a. fotokopi KTP pemohon; b. KKPR; c. bukti pelunasan iuran tetap dan bukti pelunasan pembayaran pajak 3 (tiga) tahun terakhir untuk Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan; d. laporan akhir kegiatan operasi produksi; e. rencana Penambangan untuk masa perpanjangan; f. laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau Reklamasi; g. Surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah lokasi pertambangan tersebut bukan milik sendiri; dan h. Rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak apabila melakukan Penambangan di sungai.

(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dimohonkan melalui Sistem OSS RBA.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui OSS RBA.

(5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat menyetujui atau menolak penerbitan perpanjangan IPR sebelum IPR berakhir.

(6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal permohonan perpanjangan IPR apabila pemegang IPR berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

(7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pemegang IPR paling lambat sebelum berakhirnya IPR.

(1) Pemegang IPR berhak: a. mendapat pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi Pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan IPR; b. mendapat bimbingan pelaksanaan kaidah teknis pada IPR yang meliputi: 1. keselamatan Pertambangan; dan 2. pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan pascatambang.

(2) Pemegang IPR wajib: a. melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku; c. mengelola lingkungan hidup, melaksanakan Reklamasi dan pasca tambang bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum,urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang di Wilayah Pertambangan Rakyat WPR yang disusun Pemerintah Daerah; d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum; e. membayar iuran tetap dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; f. membayar iuran tetap dan royalti Pertambangan untuk Mineral Logam; g. membayar iuran Pertambangan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat secara berkala kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; i. mematuhi ketentuan persyaratan teknis Pertambangan; dan j. memasang papan informasi yang minimal memuat nama perusahaan, alamat IPR, nomor SK IPR, komoditas, luasan, dan jangka waktu.

(3) Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada pihak lain.

(4) Setiap Pemegang I PR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(5) Setiap Pemegang I PR yang memindahtangankan IPR kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 0 ayat (3) mengajukan permohonan SIPB kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Permohonan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan: a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. surat permohonan; b. nomor induk berusaha; c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan daftar pemilik manfaat dari: 1. badan usaha; 2. koperasi; atau 3. perusahaan perseorangan. d. salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah p usat atau Pemerintah Daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu; dan e. dokumen sosialisasi rencana kegiatan SIPB kepada masyarakat setempat dan yang terdampak langsung dihadiri oleh pemerintah k alurahan dan k apanewon setempat serta perangkat daerah terkait.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa: a. surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan; b. Persetujuan Laporan Rencana Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, yang memuat paling sedikit: 1. informasi cadangan; 2. rencana Penambangan; c. Persetujuan Laporan Rencana Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar; d. rekomendasi teknis dari BBWSSO untuk Penambangan di wilayah sungai; dan e. Persetujuan Laporan Rencana Pascatambang.

(6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa dokumen lingkungan hidup dan persetujuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

(7) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperoleh melalui pengajuan dan pemeriksaan/penilaian dokumen lingkungan hidup yang telah dilengkapi dengan: a. KKPR; b. Persetujuan Laporan Rencana Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar; c. Persetujuan Laporan Rencana Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan; d. Berita Acara Sosialiasi SIPB; e. persetujuan laporan rencana Pasca Tambang; f. rekomendasi Teknis dari BBWSSO dalam hal lokasi berada dalam wilayah sungai; dan g. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

(8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa bukti penempatan Jaminan Pascatambang yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka di bank pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah DIY.

(9) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan peta WIUP beserta koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang disetujui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(1) Pemegang SIPB berhak: a. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat; b. melakukan tahapan kegiatan perencanaan, Penambangan, Pengolahan, pengangkutan, penjualan serta Reklamasi dan pascatambang; c. mengajukan permohonan suspensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b; e. membangun sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan; f. memanfaatkan atau melakukan kerja sama dengan badan usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan SIPB sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan; g. bekerjasama dengan pemegang IUJP atau sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi/perencanaan usaha jasa pertambangan sesuai dengan persetujuan dokumen perencanaan Penambangan; h. membangun sarana dan prasarana untuk menunjang operasi produksi sesuai dengan persetujuan dokumen perencanaan Penambangan; i. mengajukan permohonan penciutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; j. memanfaatkan atau melakukan kerjasama dengan koperasi/perseorangan lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan SIPB sesuai persetujuan dokumen perencanaan Penambangan; k. mengambil dan menggunakan kayu, tanah, dan/atau batuan termasuk memanfaatkan sungai dan/atau badan air lainnya yang terdapat pada WIUP untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan/atau setelah membayar pendapatan Negara dan/atau pendapatan daerah; l. membangun dan memanfaatkan fasilitas serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasi produksi baik di dalam WIUP maupun area proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; m. memiliki mineral yang telah diproduksi setelah membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; n. melakukan kerjasama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang SIPB lainnya dan IUP sesuai dengan persetujuan persetujuan dokumen perencanaan Penambangan; o. melakukan pengangkutan dan penjualan kepada pihak lain yang telah mendapatkan Izin Pengangkutan dan Penjualan; dan p. hak lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemegang SIPB wajib: a. melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah SIPB diterbitkan; b. melakukan penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah dalam WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menyampaikan laporan kegiatan tertulis secara berkala kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Pemerintah Daerah atas pelaksanaan kegiatan berdasarkan persetujuan dokumen perencanaan Penambangan; d. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice); e. membayar iuran tetap dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; f. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; j. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar; k. melaksanakan kegiatan Reklamasi dan pascatambang pada lahan yang telah selesai ditambang; l. mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan teknis pertambangan; m. menaati ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum; n. memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri dan produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; o. mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; p. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan q. memasang papan informasi yang minimal memuat nama perusahaan, alamat SIPB, nomor izin SIPB, komoditas, luasan, dan jangka waktu; dan r. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(3) Pemegang SIPB dilarang: a. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha Jasa Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan tanpa persetujuan Gubernur; b. melakukan kegiatan Usaha Pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memindahtangankan SIPB kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur; d. mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Gubernur; e. menjaminkan SIPB termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan f. melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap Pemegang SIPB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi administratif.

(1) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan berhak: a. melakukan pembelian produk komoditas tambang dari pemegang: 1. IUP Operasi Produksi; 2. SIPB; 3. IPR; dan/atau 4. Izin Untuk Pengangkutan dan Penjualan lainnya; b. melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan yang dibelinya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diangkut dan dijual lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah D aerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan c. membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan yang terdiri atas stockpile, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(2) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan wajib: a. menyampaikan salinan perjanjian/kontrak dengan pemegang izin setiap kali melakukan penambahan kerja sama; b. menaati ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum; c. menaati ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum; d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau apabila dibutuhkan; dan e. menyampaikan laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh surveyor setiap bulan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan.

(3) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dilarang: a. melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan yang bukan berasal dari pemegang: 1. IUP Operasi Produksi; 2. SIPB; 3. Izin Pertambangan Rakyat; 4. Izin untuk pengangkutan dan penjualan lainnya; dan/atau 5. IUP untuk Penjualan. b. melakukan Pengangkutan dan Penjualan atas komoditas tambang mineral, pada wilayah lintas daerah provinsi dan/atau lintas negara; c. memindahtangankan Izin Pengangkutan dan Penjualan kepada pihak lain; dan d. memiliki IUP, SIPB, IPR, atau IUJP.

(4) Setiap Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

(1) Permohonan IUJP dilakukan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan: a. administratif; dan b. teknis.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. surat permohonan; b. format isian lampiran permohonan; c. akta pendirian badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; d. mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian /dokumen lain sejenis yang menyatakan bergerak di bidang usaha Jasa Pertambangan sesuai kode KBLI; e. nomor pokok wajib pajak badan usaha; f. nomor induk berusaha; g. daftar susunan pengurus atau pemilik yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; h. profil badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan; i. surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah cap perusahaan yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan telah sesuai.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. daftar tenaga ahli dalam bentuk table yang meliputi: 1. nama tenaga ahli; 2. keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan; 3. kartu tanda penduduk atau izin mempekerjakan tenaga kerja asing; 4. ijazah; 5. daftar riwayat pekerjaan; dan 6. surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani di atas materai oleh tenaga ahli yang bersangkutan. b. daftar peralatan dalam bentuk tab el yang meliputi: 1. jenis peralatan; 2. jumlah peralatan; dan 3. kondisi peralatan yang dilengkapi dengan: a) kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase; dan b) untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan (mechanical availability) yang ditandatangani oleh kepala bagian mekanik/permesinan atau orang yang berkompeten; c. status kepemilikan: 1. melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai dalam hal status kepemilikan peralatan merupakan milik badan usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan pemohon. 2. Melampirkan salinan dokumen perjanjian sewa peralatan untuk peralatan dengan status sewa. 3. dalam hal belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerja sama (MoU) atau surat dukungan dengan badan usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan pemohon yang memiliki peralatan. d. lokasi keberadaan alat.

(5) Selain persyaratan sebagaiman dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dapat melakukan verifikasi lapangan untuk tenaga ahli dan peralatan dengan berdasarkan pada hasil evaluasi dokumen permohonan IUJP untuk bidang Usaha Pertambangan dalam hal diperlukan.

(1) Pemohon mengajukan IUP untuk Penjualan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Permohonan IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan: a. administratif; dan b. khusus.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: a. surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh d ireksi badan usaha, ketua koperasi, atau direksi perusahaan perseorangan yang memuat informasi: 1. Jenis komoditas tergali; 2. Jumlah tonase mineral atau batuan yang tergali; dan 3. Kualitas mineral atau batuan yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batuan dari laboratorium yang telah diakreditasi kecuali untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang tergali. b. nomor induk berusaha; c. daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat mineral atau batuan tergali; d. salinan izin usaha atau rekomendasi; e. perjanjian jual beli dengan pembeli dalam hal mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batuan yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial; f. data digital dokumen permohonan secara lengkap. g. durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang ditentukan oleh lembaga Online Single Submission (OSS); dan h. Bukti sosialisasi kegiatan sesuai dengan KBLI bidang usaha dan yang menghasilkan mineral tergali sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

(5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: a. salinan: 1. surat perintah kerja dari pejabat pembuat komitmen jika melaksanakan proyek pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; atau 2. surat perintah kerja dari pejabat yang berwenang jika melaksanakan proyek badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; atau 3. KKPR atau pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil. b. rencana kegiatan usaha yang telah disetujui oleh instansi terkait sesuai bidang usaha KBLI dan sesuai dengan masterplan kegiatan yang menghasilkan mineral tergali yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. persetujuan lingkungan yang rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; d. rencana kegiatan pengangkutan dan penju alan atau pemanfaatan mineral atau batuan tergali; dan e. kunjungan lapangan dan pembuatan b erita a cara dalam hal diperlukan untuk menghitung volume mineral atau batuan yang tergali.