PERGUB Nomor 83 Tahun 2024 — Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(1) Subjek Pajak melakukan pendaftaran Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikuasainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikuasainya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dengan menggunakan surat pendaftaran Objek Pajak dengan melampirkan faktur dan/atau kuitansi pembelian.

(3) Surat pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

(4) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subjek Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

(5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.

(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(1) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.

(2) Bukti pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Proses balik nama Kendaraan Bermotor dari hasil rampasan tindak kejahatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dalam hal: a. Kendaraan Bermotor sudah terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset maka dapat diproses balik nama Kendaraan Bermotor dengan tidak dikenakan BBNKB; atau b. Kendaraan Bermotor tersebut tidak terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset maka dapat diproses balik nama Kendaraan Bermotor dengan dikenakan BBNKB.

(2) Untuk Kendaraan Bermotor yang berasal dari kedutaan, korps diplomatik konsulat jenderal, hasil sitaan bea cukai, dan kendaraan dinas yang belum pernah terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset maka dapat diproses balik nama Kendaraan Bermotor dengan dikenakan BBNKB.

(1) Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset melakukan pendataan Subjek Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Subjek Pajak dan/atau Objek Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya.

(1) Dalam hal Subjek Pajak melakukan perubahan bentuk dan atau mengganti mesin Kendaraan Bermotor, penetapan PKB dihitung dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditambah dengan nilai jual ubah bentuk dan atau ganti mesin.

(2) Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun berikutnya berdasarkan nilai jual yang berlaku.

(1) Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset menetapkan BBNKB terutang berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam

(1) Penentuan Subjek Pajak saat Pajak yang Terutang Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikuasainya ditetapkan sebagai berikut: a. Kendaraan Bermotor baru dihitung sejak saat penyerahan dokumen berupa kuitansi pembelian bermeterai cukup, faktur, berita acara penyerahan dan atau bukti pendukung yang lain, dan jika terjadi perbedaan tanggal penerbitan dokumen, maka dihitung berdasarkan dokumen yang terbit lebih dahulu; b. Kendaraan Bermotor bukan baru akibat mutasi dalam Daerah, dihitung dari tanggal akhir PKB; dan c. Kendaraan Bermotor bukan baru akibat mutasi masuk dari luar Daerah dihitung sejak tanggal Fiskal Pajak antar Daerah.

(1) Setiap orang yang memiliki Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) atau lebih, untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.

(2) Jenis Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis sedan, jeep, double cabin, minibus dan microbus.

(1) Subjek Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Yang Terutang dengan menggunakan SSPD.

(1) Kepala Daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pajak.

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

(2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal: a. Pajak Yang Terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar, setelah jatuh tempo pembayaran; b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar, setelah jatuh tempo pembayaran; atau c. Subjek Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perpajakan.

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Gubernur berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan b. menerbitkan: 1. Surat Teguran; 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 3. Surat Paksa; 4. surat perintah melaksanakan penyitaan; 5. surat perintah penyanderaan; 6. surat pencabutan sita; 7. pengumuman lelang; 8. surat penentuan harga limit; 9. pembatalan lelang; dan 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

(1) Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Subjek Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Subjek Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(1) Subjek Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Dalam hal Subjek Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam

(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Gubernur memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan dengan Keputusan Gubernur; dan b. Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak atas permohonan Subjek Pajak.

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan huruf b, Subjek Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset untuk dapat diperhitungkan.

(2) Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan untuk dapat diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, Subjek Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif Fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak dan/atau sanksinya.

(1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak Yang Terutang dari PKB dan BBNKB.

(2) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan PKB atau BBNKB terutang.

(3) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak yang Terutang dari PKB dan BBNKB.

(1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.

(2) Subjek Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak Yang Terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Kendaraan Bermotor.

(4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah.

(5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Subjek Pajak, Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset melakukan Penagihan.

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.

(7) Dalam hal Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) Hari.

(1) Dalam hal Subjek Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk dengan memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.

(1) Atas penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan Opsen PKB dan/atau BBNKB dan Opsen BBNKB dalam APBD kabupaten/kota dengan ketentuan: a. atas penerimaan PKB: 1. paling sedikit 1,1% (satu koma satu persen) dari penerimaan Opsen PKB kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah); 2. paling sedikit 1,2% (satu koma dua persen) dari penerimaan Opsen PKB antara Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah); 3. paling sedikit 1,3% (satu koma tiga persen) dari penerimaan Opsen PKB lebih dari Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah); dan 4. hasil penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk: a) pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan; dan b) peningkatan moda dan sarana transportasi umum; b. atas penerimaan BBNKB: 1. paling sedikit 1% (satu persen) dari penerimaan Opsen BBNKB kurang dari Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah); 2. paling sedikit 1,1% (satu koma satu persen) dari penerimaan Opsen BBNKB antara Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah); dan 3. paling sedikit 1,2% (satu koma dua persen) dari penerimaan Opsen BBNKB lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas: a. PKB dan Opsen PKB; dan b. BBNKB dan Opsen BBNKB;

(2) Tujuan Sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. menciptakan sistem pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB dan Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi, terkoordinasi, cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak; dan c. meningkatkan pelayanan Pajak dan Opsen Pajak yang mudah dan cepat.

(1) Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak membangun sinergi di wilayah Daerah.

(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur: a. Pemerintah; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. pemerintah daerah provinsi Lain; d. pemerintah kabupaten/kota; e. pemerintah kalurahan/kelurahan; f. lembaga yang berbadan hukum; dan/atau g. unsur lainnya sesuai kebutuhan.

(1) Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota dapat melibatkan badan usaha milik Daerah, badan usaha milik daerah kabupaten/kota dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak dengan mekanisme kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah kabupaten/kota dapat melibatkan kelembagaan unsur kewilayahan dan lembaga kemasyarakatan desa serta mendorong pemerintah kalurahan/kelurahan untuk dapat melibatkan badan usaha milik kalurahan/kelurahan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Gubernur dapat membangun sinergi dengan gubernur dan/atau bupati/walikota pada pemerintah daerah provinsi lain dan/atau pemerintah kabupaten/kota pada provinsi lain.

(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak di wilayah perbatasan atau hal lainnya sesuai kebutuhan.

(1) Gubernur, Bupati/Wali Kota dan bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB dan Opsen PKB, Opsen BBNKB setiap triwulan.

(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan: a. SKPD: b. SSPD; c. rekening koran bank; dan d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.