PERGUB Nomor 72 Tahun 2024 — Penggunaan Merek Jogjamark, 100%Jogja Dan Jogjatradition Sebagai Co Branding Produk Daerah

(1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan pemberian Rekomendasi Penggunaan Merek dan bukti registrasi Co Branding berupa Merek Jogjamark, 100%Jogja, dan Jogjatradition.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk: a. meningkatkan kualitas dan daya saing Produk Daerah dan/atau Produk Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional khas Daerah; b. meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen atau masyarakat; c. memberikan pengakuan sebagai Produk Daerah dan mencegah praktek persaingan usaha tidak sehat; d. memberikan identitas pada Produk Daerah dan/atau Produk Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional khas Daerah; e. membangun kemandirian usaha di Daerah; dan f. melestarikan produk yang ada keterkaitan dengan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Daerah.

(1) Pemerintah Daerah memiliki Hak eksklusif terhadap Merek Jogjamark, 100%Jogja dan Jogjatradition.

(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Rekomendasi Penggunaan Merek Jogjamark, 100%Jogja, dan Jogjatradition sebagai Co Branding.

(3) Rekomendasi Penggunaan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual.

(1) Jogjamark diberikan pada Produk Daerah yang menggunakan bahan baku sebagian atau seluruhnya dari luar Daerah dan proses produksi dilakukan di Daerah.

(2) 100%Jogja diberikan pada Produk Daerah yang seluruh bahan baku dan seluruh proses produksi dilakukan di Daerah.

(3) Jogjatradition diberikan pada produk yang memiliki keterkaitan dengan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional khas Daerah.

(4) Kriteria produk yang memiliki keterkaitan dengan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan karya IKM/UKM yang memenuhi nilai warisan budaya tak benda.

(1) Permohonan Rekomendasi Penggunaan Merek Co Branding diajukan secara tertulis dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual.

(2) Format surat permohonan pengajuan Rekomendasi Penggunaan Merek Co Branding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Persyaratan pengajuan permohonan Rekomendasi Penggunaan Merek Co Branding Jogjamark dan 100%Jogja meliputi: a. Sertifikat Merek atau bukti pendaftaran Merek; b. nomor induk berusaha; c. kartu tanda penduduk Daerah; d. contoh peletakan Co Branding dalam kemasan untuk produk berupa barang/peletakan Co Branding pada papan nama usaha jasa; e. dokumentasi produk; f. dokumentasi proses produksi pembuatan produk; dan g. bukti standar produk.

(1) Persyaratan pengajuan permohonan Rekomendasi Penggunaan Merek Co Branding Jogjatradition meliputi: a. Sertifikat Merek atau bukti pendaftaran Merek; b. nomor induk berusaha; c. kartu tanda penduduk Daerah; d. surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan merupakan ciri khas budaya Daerah; e. deskripsi produk barang atau jasa yang memiliki cirikhas budaya Daerah; dan f. dokumentasi hasil produk barang atau jasa yang memiliki ciri khas budaya Daerah.

(2) Format surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.C dan Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 permohonan dinyatakan tidak lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari setelah dokumen diterima.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual dapat menolak atau menerima permohonan Rekomendasi Penggunaan Merek Co Branding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

(1) Permohonan perpanjangan Rekomendasi Penggunaan Co Branding diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual.

(2) Permohonan perpanjangan Rekomendasi Penggunaan Co Branding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

(3) Rekomendasi Penggunaan Co Branding yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak dapat dimohonkan perpanjangan.

(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan tidak lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lama 3 (tiga) Hari setelah dokumen diterima.

(2) Dalam hal persyaratan perpanjangan Rekomendasi Penggunaan Co Branding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual menerbitkan persetujuan perpanjangan Rekomendasi Penggunaan Co Branding paling lama 7 (tujuh) Hari.

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual melakukan sosialisasi dan promosi atas Penggunaan Merek Jogjamark, 100%Jogja dan Jogjatradition Sebagai Co Branding Produk Daerah.

(2) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. langsung melalui kegiatan: 1. sosialisasi, edukasi dan advokasi serta workshop; 2. tatap muka melalui konsultasi di ruang Pelayanan; dan/atau 3. pameran. b. tidak langsung melalui: 1. baliho; 2. videotron; 3. spanduk; dan/atau 4. iklan layanan masyarakat melalui media elektronik dan/atau media sosial.

(1) Setiap pelaku usaha yang menggunakan Rekomendasi Penggunaan Co Branding memiliki kewajiban untuk: a. memberikan data dan informasi yang benar mengenai Produk Daerah atau Produk Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang dimohonkan; b. menjaga kualitas Produk Daerah dan/atau Produk Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional sesuai dengan Standarisasi Produk atau kekhasan pada saat pengajuan persetujuan Rekomendasi Penggunaan Co Branding; dan c. memberikan laporan tertulis sesuai format secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual melalui: 1. loket pelayanan Co Branding; dan 2. media online yang tersedia.

(2) Setiap pelaku usaha yang menggunakan Rekomendasi Penggunaan Co Branding dilarang memindahtangankan atau mengalihkan Rekomendasi Penggunaan Co Branding yang diperolehnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah.

(3) Setiap pelaku usaha dilarang menggunakan Co Branding tanpa Rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

(4) Format laporan berkala sebagaimana pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IIF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Setiap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (1) melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. publikasi melalui media; d. denda; dan/atau e. pencabutan Rekomendasi Penggunaan Co Branding.

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual melakukan pengawasan terhadap penggunaan Co Branding.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pengawasan secara terbuka; dan b. pengawasan secara tertutup.

(3) Pengawasan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui pengaduan langsung yang dilakukan oleh masyarakat.

(4) Pengawasan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap penggunaan Co Branding menggunakan sistem random sampling dengan cara: a. survei lapangan dengan mengambil sampel Produk Daerah; dan b. melakukan kunjungan ketempat penjualan Produk Daerah.

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual melaksanakan evaluasi terhadap penggunaan Co Branding.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. hasil rekapitulasi data laporan yang sudah diterima; dan b. hasil pengaduan dari masyarakat atas pelanggaran penggunaan Co Branding.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait di Daerah.

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan atas penggunaan Merek Jogjamark, 100%Jogja dan Jogjatradition sebagai Co Branding Produk Daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan laporan pengaduan atas penggunaan Co Branding.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual melalui loket pengaduan atau media online yang tersedia dengan cara: a. mengisi formulir pengaduan; dan b. menyertakan bukti atas dugaan penggunaan Co Branding tanpa persetujuan.

(4) Formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.