Pasal 3
(1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan jiwa di DIY berpedoman pada RAD Keswa.
(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan jiwa di DIY mengacu pada RAD Keswa.
(3) Pelaksanaan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pembangunan kesehatan jiwa secara efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan serta berperspektif hak asasi manusia.
(4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. instansi vertical;
b. institusi pendidikan/akademisi;
c. unit pelaksana teknis terkait;
d. lembaga kesejahteraan sosial;
e. swasta dan dunia usaha;
f. lembaga swadaya masyarakat:
g. organisasi profesi;
h. organisasi kemasyarakatan;
i. keluarga dan masyarakat; dan
j. pemangku kepentingan lainnya