PERGUB Nomor 66 Tahun 2024 — Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Sekretariat; b. perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan; c. penyusunan program Dinas; d. pengelolaan keuangan Dinas; e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas; f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas; g. pelaksanaan program administrasi perkantoran; h. pelaksanaan program sarana dan prasarana aparatur; i. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; j. pengelolaan keterbukaan informasi dan layanan aduan publik dalam lingkup Dinas; k. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas; l. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika; m. pelaksanaan fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis; n. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan; o. fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional; p. penyiapan bahan pembinaan reformasi birokrasi Dinas; q. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas; r. pelaksanaan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas; s. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; t. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Subbagian Umum; b. pengelolaan data kepegawaian Dinas; c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; g. pengelolaan barang Dinas; h. penyelenggaraan kehumasan Dinas; i. penyelenggaraan kepustakaan Dinas; j. pengelolaan kearsipan Dinas; k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas; 1. pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran; m. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas; n. pengelolaan keterbukaan informasi dan layanan aduan publik dalam lingkup Dinas; o. pelaksanaan kesekretariatan dan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional; p. penyiapan bahan pembinaan reformasi birokrasi Dinas; q. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas; r. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan; b. pengelolaan keuangan Dinas; c. penyusunan rencana anggaran Dinas; d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas; e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas; f. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas; g. pengelolaan perbendaharaan Dinas; h. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

(1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

(1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik; c. pengelolaan informasi dan komunikasi publik; d. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik; e. penyelenggaraan pelayanan kehumasan Pemerintah Daerah; f. pengembangan kemitraan komunikasi Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan komunitas; g. pengelolaan konten saluran komunikasi publik Pemerintah Daerah; h. pengelolaan aspirasi dan opini publik di lingkup Pemerintah Daerah; i. penguatan kapasitas sumber daya informasi komunikasi publik; j. pelaksanaan diseminasi informasi publik dan kebijakan pemerintahan; k. pelaksanaan fasilitasi komisi yang membidangi informasi dan penyiaran; l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

(1) Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

(1) Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan aplikasi informatika untuk pengembangan ekosistem Provinsi Cerdas serta meningkatkan capaian tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi: a. penyusunan program Bidang Aplikasi Informatika; b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Aplikasi Informatika; c. pelaksanaan program pengembangan aplikasi informatika; d. perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; e. perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan Provinsi Cerdas; f. promosi dan sosialisasi Provinsi Cerdas g. promosi dan sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; h. fasilitasi integrasi data dan informasi elektronik; i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Aplikasi Informatika; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

(1) Bidang Layanan Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Layanan Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

(1) Bidang Layanan Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyelenggarakan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Teknologi Informatika mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Bidang Layanan Teknologi Informatika; b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Layanan Teknologi Informatika; c. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; d. pengembangan dan pengelolaan saluran informasi digital; e. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Layanan Teknologi Informatika; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

(1) Bidang Keamanan Informasi dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Keamanan Informasi dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

(1) Bidang Keamanan Informasi dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dan persandian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Bidang Keamanan Informasi dan Persandian; b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang keamanan informasi dan persandian; c. penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi; d. pemantauan, penanganan, dan pelaporan insiden keamanan informasi; e. pengelolaan layanan data center Pemerintah Daerah; f. pelaksanaan layanan keamanan informasi dan persandian Pemerintah Daerah; g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi keamanan informasi dan persandian; h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Keamanan Informasi dan Persandian; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

(1) Kedudukan dan tanggung jawab Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana secara langsung berada di bawah Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas.

(2) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.

(3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi Dinas.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur jabatan fungsional.

(1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(1) Setiap Pejabat Administrator bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap Pejabat Administrator di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Administrator mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap Pejabat Administrator mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.