PERGUB Nomor 65 Tahun 2024 — Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Sekretariat; b. perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan; c. penyusunan program Dinas; d. pengelolaan keuangan Dinas; e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas; f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas; g. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis urusan pemberdayaan masyarakat, kalurahan, kependudukan dan pencatatan sipil; h. pelaksanaan fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis; i. pelaksanaan program administrasi perkantoran; j. pelaksanaan program sarana dan prasarana aparatur; k. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas; l. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan; m. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; n. fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional; o. penyiapan bahan pembinaan reformasi birokrasi Dinas; p. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas; q. pelaksanaan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Dinas; r. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Subbagian Umum; b. pengelolaan data kepegawaian Dinas; c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; g. pengelolaan barang Dinas; h. penyelenggaraan kehumasan Dinas; i. penyelenggaraan kepustakaan Dinas; j. pengelolaan kearsipan Dinas; k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas; l. pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran; m. pelaksanaan kesekretariatan dan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional; n. penyiapan bahan pembinaan reformasi birokrasi Dinas; o. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas; p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan; b. pengelolaan keuangan Dinas; c. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas; d. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas; e. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas; f. pengelolaan perbendaharaan Dinas; g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

(1) Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

(1) Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; c. fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan; d. pembinaan dan pengawasan kabupaten dalam penyusunan kebijakan pemerintahan Kalurahan; e. pembinaan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa; f. pembinaan peningkatan kapasitas Lurah, Pamong dan Badan Permusyawaratan Kalurahan; g. pembinaan manajemen pemerintahan Kalurahan; h. pembinaan pengelolaan keuangan dan aset Kalurahan; i. pembinaan dan pengawasan penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dalam pembiayaan Kalurahan; j. pembinaan Kabupaten dalam penataan wilayah Kalurahan; k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; dan 1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

(1) Bidang Pemajuan Pembangunan Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pemajuan Pembangunan Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

(1) Bidang Pemajuan Pembangunan Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan Pemajuan pembangunan Kalurahan dan Kelurahan, pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan ke Kalurahan dan Kelurahan, Reformasi Kalurahan, kerja sama Kalurahan, Data dan Informasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemajuan Pembangunan Kalurahan dan Kelurahan mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Bidang Pemajuan Pembangunan Kalurahan dan Kelurahan; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemajuan Pembangunan Kalurahan dan Kelurahan; c. fasilitasi pembinaan Reformasi Kalurahan, kerja sama Kalurahan, Data dan Informasi Kalurahan dan Kelurahan; d. fasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan, kerjasama Kalurahan, Data dan Informasi Kalurahan dan Kelurahan; e. pembinaan dalam penyusunan dan pendayagunaan profil Kalurahan dan Kelurahan; f. fasilitasi pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan ke Kalurahan dan Kelurahan; g. fasilitasi pelaksanaan pemajuan pembangunan Kalurahan dan Kelurahan; h. penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pemajuan Pembangunan Kalurahan dan Kelurahan; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan; c. pelaksanaan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; d. pembinaan dan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan Kelurahan; e. pendayagunaan lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan Kelurahan; f. pelaksanaan evaluasi perkembangan Kalurahan dan Kelurahan; g. pembinaan dalam pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna; h. pembinaan dan revitalisasi rekayasa sosial dalam pemberdayaan masyarakat; i. pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Kalurahan/Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama; j. pelaksanaan koordinasi teknis bidang pemberdayaan masyarakat; k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan; dan 1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

(1) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

(1) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; c. pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; d. fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan publik berbasis dokumen administrasi kependudukan; e. pelayanan pemanfaatan data, penyusunan profil, dan publikasi informasi kependudukan; f. pengelolaan data dan infrastruktur sistem informasi kependudukan; g. fasilitasi dan koordinasi penguatan kapasitas kelembagaan administrasi kependudukan; h. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; i. fasilitasi dan koordinasi penanganan permasalahan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; j. fasilitasi dan koordinasi pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; k. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi orang asing; l. penyelenggaraan pelayanan terpadu administrasi kependudukan; m. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penerbitan Identitas Kependudukan Digital; n. fasilitasi, koordinasi dan pengerjasamaan penyelenggaraan Kartu Identitas Anak; o. penerbitan surat keterangan pemulangan jenazah/kerangka/abu orang asing; p. pendistribusian blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik; q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

(1) Kedudukan dan tanggung jawab Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana secara langsung berada di bawah Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas.

(2) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.

(3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi Dinas.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur jabatan fungsional.

(1) Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(1) Setiap Pejabat Administrator bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap Pejabat Administrator di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Administrator mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.