PERGUB Nomor 62 Tahun 2024 — Tata Naskah Dinas

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan Naskah Dinas yang berisi perintah berupa petunjuk/arahan teknis tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

(3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan Naskah Dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan Naskah Dinas yang berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak.

(5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan Naskah Dinas yang berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan/tertentu.

(6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f merupakan Naskah Dinas yang berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah.

(7) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g merupakan Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.

(8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h merupakan Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.

(9) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i merupakan Naskah Dinas yang berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.

(10) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j merupakan Naskah Dinas yang berisi proses sidang atau rapat.

(11) Surat undangan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k merupakan Naskah Dinas yang berisi undangan kepada pejabat/pegawai/pihak eksternal pemerintah daerah yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.

(12) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l merupakan Naskah Dinas yang berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas.

(13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m merupakan Naskah Dinas yang berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk menghadap.

(14) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf n merupakan Naskah Dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

(15) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf o merupakan Naskah Dinas yang berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perda dan Perdais.

(16) Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf p merupakan Naskah Dinas yang berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Pergub dan peraturan DPRD.

(17) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf q merupakan Naskah Dinas yang berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

(18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf r merupakan Naskah Dinas yang berisi pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

(19) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf s merupakan Naskah Dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah lulus atau mengikuti pelatihan tertentu.

(20) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf t merupakan Naskah Dinas yang berisi keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan tertentu antara lain penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan program/kegiatan sejenis lainnya.

(21) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf u merupakan Naskah Dinas yang berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari pejabat berwenang.

(22) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf v merupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama.

(1) Kop Naskah Dinas jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, memuat lambang negara berwarna kuning emas simetris yang di bawahnya bertuliskan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta baik dengan huruf latin maupun aksara Jawa ditempatkan di bagian tengah atas Naskah Dinas, serta alamat lengkap dengan nama kabupaten/kota, nama provinsi, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, laman, dan pos-el yang ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

(2) Kop Naskah Dinas jabatan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b memuat lambang negara berwarna kuning emas simetris yang di bawahnya bertuliskan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta baik dengan huruf latin maupun aksara Jawa ditempatkan di bagian tengah atas Naskah Dinas, serta alamat lengkap dengan nama kabupaten/kota, nama provinsi, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, laman, dan pos-el yang ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

(3) Kop Naskah Dinas DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, memuat lambang negara, tulisan Daerah Istimewa Yogyakarta baik dengan huruf latin maupun aksara Jawa yang ditempatkan rata tengah di bagian atas Naskah Dinas, serta alamat lengkap dengan kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, laman, dan pos-el yang ditempatkan rata tengah di bawah naskah dinas.

(4) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d memuat lambang daerah berwarna yang ditempatkan di bagian kiri atas Naskah Dinas, di sampingnya tercantum tulisan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, nama Perangkat Daerah baik dengan huruf latin maupun aksara Jawa, alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, laman, dan pos-el.

(5) Kop Naskah Dinas UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e memuat lambang daerah berwarna ditempatkan di bagian kiri atas Naskah Dinas, di sampingnya tercantum tulisan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, nama Perangkat Daerah, nama UPT baik dengan huruf latin maupun aksara Jawa, alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, laman, dan pos-el.

(6) Kop Naskah Dinas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f memuat lambang daerah berwarna ditempatkan di bagian kiri atas Naskah Dinas, logo Rumah Sakit di bagian kanan atas naskah dinas dan di antara keduanya memuat tulisan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, nama Perangkat Daerah, nama Rumah Sakit baik dengan huruf latin maupun aksara Jawa, alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, laman, serta pos-el.

(7) Kop Naskah Dinas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g memuat lambang daerah berwarna ditempatkan di bagian kiri atas Naskah Dinas, logo Sekolah di bagian kanan atas naskah dinas dan di antara keduanya memuat tulisan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, nama perangkat daerah, nama UPT, nama Sekolah baik dengan huruf latin maupun aksara Jawa, alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, laman, serta pos-el.

(8) Penulisan fonta aksara Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dengan menggunakan gagrag Ngayogyan fonta Nyk_Ngayogyan.ttf.

(9) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang digunakan pada naskah dinas pengaturan dan penetapan tidak perlu mencantumkan aksara Jawa.

(10) Ketentuan terkait bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(11) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah, UPT, Rumah Sakit dan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan.

(2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta baik dengan huruf latin maupun aksara Jawa dan alamat lengkap dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, kode pos, nomor telepon, faksimile, laman serta pos-el di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan Gubernur; b. lambang daerah berwarna dan di sampingnya tercantum tulisan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, nama Perangkat Daerah baik dengan huruf latin maupun aksara Jawa, alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, laman, dan pos-el untuk amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah; c. lambang daerah berwarna, tulisan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, nama Perangkat Daerah, nama UPT baik dengan huruf latin maupun aksara Jawa, alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, laman, dan pos-el untuk amplop Naskah Dinas UPT; d. lambang daerah berwarna ditempatkan di bagian kiri atas amplop, logo Rumah Sakit di bagian kanan atas amplop dan di antara keduanya memuat tulisan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, nama Perangkat Daerah, nama Rumah Sakit baik dengan huruf latin maupun aksara Jawa, alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, laman, serta pos-el untuk amplop Naskah Dinas Rumah Sakit; e. lambang daerah berwarna ditempatkan di bagian kiri atas amplop, logo Sekolah di bagian kanan atas amplop dan di antara keduanya memuat tulisan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, nama Perangkat Daerah, nama UPT, nama Sekolah baik dengan huruf latin maupun aksara Jawa, alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, laman, serta pos-el untuk amplop Naskah Dinas Sekolah;

(3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3:4 dengan menggunakan huruf Arial.

(4) Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Map Naskah Dinas Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Gubernur/Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan huruf kapital, font Arial beserta aksara Jawa dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

(2) Map Naskah Dinas Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b memuat lambang daerah berwarna dan tulisan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Nama Jabatan Kepala Perangkat Daerah menggunakan huruf kapital, font Arial beserta aksara Jawa dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

(3) Map Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a memuat lambang daerah berwarna, tulisan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, nama Perangkat Daerah menggunakan huruf kapital font Arial beserta aksara Jawa dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

(4) Map Naskah Dinas Perangkat Daerah untuk UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b memuat lambang daerah berwarna, tulisan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, nama Perangkat Daerah, nama UPT menggunakan huruf kapital, font Arial beserta aksara Jawa dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

(5) Map Naskah Dinas Perangkat Daerah untuk Rumah Sakit dan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c dan huruf d memuat lambang daerah berwarna, logo Rumah Sakit/Sekolah, dan di antara keduanya terdapat tulisan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, nama Perangkat Daerah, nama UPT menggunakan huruf kapital, font Arial beserta aksara Jawa dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

(6) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan map Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.