PERGUB Nomor 45 Tahun 2025 — Pedoman Pemerintahan Kalurahan

(1) Kalurahan berkedudukan di wilayah Kabupaten.

(2) Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat beserta hak-hak tradisionalnya yang menjadi bagian dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.

(1) Jenis kewenangan Kalurahan meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul; b. kewenangan lokal berskala Kalurahan; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Selain jenis kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kalurahan melaksanakan kewenangan penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dalam Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal.

(1) Kewenangan lokal berskala Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan, kewenangan yang mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan, atau kewenangan yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakasa masyarakat.

(2) Kriteria kewenangan lokal berskala Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Kalurahan yang mempunyai dampak internal Kalurahan; c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Kalurahan; d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atas dasar prakarsa Kalurahan; dan e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Kalurahan.

(1) Pelaksanaan kewenangan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan pelaksanaan kewenangan penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh Kalurahan.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembaiyaan.

(1) Penugasan kewenangan lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

(2) Penugasan kewenangan lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan.

(1) Penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dibiayai dari dana Keistimewaan dalam bentuk program dan kegiatan yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan.

(2) Kewenangan penugasan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diintegrasikan dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penataan Kalurahan.

(2) Penataan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penataan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kalurahan; dan e. meningkatkan daya saing Kalurahan.

(4) Penataan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembentukan; b. penghapusan; c. penggabungan; d. perubahan status; dan e. penetapan.

(1) Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a merupakan tindakan membentuk Kalurahan baru di luar Kalurahan yang sudah ada.

(2) Pembentukan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Kalurahan, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan, dan kemampuan serta potensi Kalurahan.

(1) Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c merupakan tindakan penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih yang berbatasan menjadi Kalurahan baru.

(2) Penggabungan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. kesepakatan Kalurahan yang bersangkutan; b. persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan c. memperhatikan sejarah dan asal-usul keberadaan Kalurahan di DIY.

(1) Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

(2) Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Lurah; dan b. Pamong Kalurahan.

(3) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. sekretariat; b. pelaksana teknis; dan c. pelaksana kewilayahan.

(4) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah.

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Carik yang merupakan sebutan dari Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf Sekretariat.

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2) Satuan tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut padukuhan yang dipimpin oleh Dukuh.

(1) Carik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan penugasan urusan Keistimewaan.

(1) Jagabaya, Ulu-ulu, dan Kamituwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jagabaya, Ulu-ulu, dan Kamituwa menjalankan penugasan urusan Keistimewaan.

(1) Lurah bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, pemberdayaan masyarakat Kalurahan, dan penugasan urusan Keistimewaan.

(2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pamong Kalurahan.

(1) Dalam melaksanakan wewenang, tugas, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Lurah wajib: a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan secara tertulis kepada masyarakat Kalurahan setempat setiap akhir tahun anggaran; b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada akhir masa jabatan dalam forum musyawarah Kalurahan; c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan setiap akhir tahun anggaran; d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat; e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan setiap akhir tahun anggaran secara vertical kepada Bupati; dan f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

(1) Pemilihan Lurah dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Lurah serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

(1) Calon Lurah wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Lurah mempunyai pemahaman atas sejarah dan asal-usul Keistimewaan.

(1) Lurah dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan.

(2) Pemilihan Lurah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Pemilihan Lurah dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

(4) Dalam melaksanakan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia pemilihan Lurah.

(1) Setelah pelantikan Lurah oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), Lurah dikukuhkan sebagai pemangku Keistimewaan oleh Gubernur.

(2) Gubernur dapat melimpahkan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Gubernur/pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur.

(3) Lurah sebagai pemangku Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama menjabat sebagai Lurah.

(4) Format naskah pengukuhan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Dalam hal Lurah diberhentikan sementara atau cuti, Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah.

(2) Dalam hal Carik berhalangan melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah dilaksanakan oleh Pamong Kalurahan melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan.

(3) Dalam hal Lurah meninggal dunia, berhenti karena permintaan sendiri atau diberhentikan sedangkan sisa masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Lurah sampai dengan terpilihnya Lurah.

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan organisasi/lembaga/asosiasi yang mendukung pelaksanaan ketugasan Lurah sebagai pemangku Keistimewaan.

(2) Organisasi/lembaga/asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai forum paguyuban Lurah, Pamong Kalurahan, dan staf Pamong Kalurahan di tingkat DIY yang disebut Nayantaka.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nayantaka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Jenis peraturan di Kalurahan terdiri atas: a. Peraturan Kalurahan; b. Peraturan Bersama Lurah; dan c. Peraturan Lurah.

(2) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a materi muatannya berupa pelaksanaan kewenangan Kalurahan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b materi muatannya berupa kerja sama pelaksanaan kewenangan Kalurahan.

(4) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c materi muatannya berupa pelaksanaan Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan.

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.

(2) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di Kalurahan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kalurahan dan/atau Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan.

(3) Penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan dilakukan atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan dapat juga atas usul inisiatif dari Badan Permusyawaratan Kalurahan.

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Lurah ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Lurah atau lebih dalam rangka kerja sama Kalurahan.

(2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Kalurahan.

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Lurah dilakukan oleh Lurah pemrakarsa.

(2) Rancangan Peraturan Bersama Lurah yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Kalurahan masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Panewu masing-masing untuk mendapatkan masukan.

(3) Masukan dari masyarakat dan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Lurah sebagai bahan dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Lurah.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan peraturan di Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Panewu.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi, evaluasi, dan klarifikasi.

(3) Konsultasi, evaluasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Badan Permusyawaratan Kalurahan meningkatkan kapasitasnya.

(2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inisiatif menyusun Peraturan Kalurahan guna mengatur pelaksanaan urusan Keistimewaan; b. inisiatif menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan serta mengusulkan kegiatan urusan Keistimewaan; dan c. inisiatif melaksanakan fungsi pengawasan dengan model kolaboratif antar elemen masyarakat Kalurahan.

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan masa keanggotaan dan periodisasi masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Lurah dan Pamong Kalurahan memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

(2) Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang bersumber dari alokasi dana desa.

(3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dan Pamong Kalurahan menerima tunjangan, memperoleh jaminan sosial, dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Selain menerima penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Lurah dan Pamong Kalurahan menerima tambahan penghasilan dari Pelungguh selama menduduki masa jabatan.

(2) Tambahan penghasilan dari Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, menerima tunjangan dari Pengarem-arem.

(2) Tunjangan dari Pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, participatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan dasar pengelolaan keuangan Kalurahan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a merupakan semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan.

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: a. pendapatan asli; b. transfer; dan c. pendapatan lain.

(3) Ketentuan mengenai penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun yang menjadi hak Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendapatan asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. hasil usaha; b. hasil aset; c. swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan d. lain-lain pendapatan asli desa.

(2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa bagi hasil badan usaha milik Kalurahan dan usaha lainnya.

(1) Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. dana desa; b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; c. alokasi dana desa; d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY; dan e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b merupakan semua pengeluaran yang berupa kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan.

(2) Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan.

(1) Klasifikasi belanja Kalurahan terdiri atas bidang: a. penyelenggaraan pemerintahan; b. pelaksanaan pembangunan; c. pembinaan kemasyarakatan; d. pemberdayaan masyarakat; dan e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Kalurahan.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam subbidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kalurahan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam subbidang sesuai dengan kebutuhan Kalurahan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang terjadi di Kalurahan.

(1) Aset Kalurahan dapat berupa Tanah Kas Kalurahan yang asal-usulnya bukan dari Kasultanan atau Kadipaten, pasar Kalurahan, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Kalurahan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Kalurahan, mata air milik Kalurahan, pemandian umum, dan aset lainnya milik Kalurahan.

(2) Aset lainnya milik Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kekayaan Kalurahan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; b. kekayaan Kalurahan yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c. kekayaan Kalurahan yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d. hasil kerja sama Kalurahan; dan e. kekayaan Kalurahan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(1) Pengelolaan kekayaan milik Kalurahan dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

(2) Pengelolaan kekayaan milik Kalurahan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kalurahan serta meningkatkan pendapatan Kalurahan.

(3) Pengelolaan kekayaan milik Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pengelolaan aset desa.

(1) Tanah Kalurahan diperuntukkan untuk: a. Tanah Kas Kalurahan; b. Pelungguh; c. Pengarem-arem; dan d. tanah untuk kepentingan umum

(2) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang bukan keprabon atau dede keprabon.

(1) Kalurahan yang tidak memiliki Tanah Kalurahan yang mencukupi untuk digunakan sebagai Pelungguh dan/atau Pengarem-arem ditetapkan sebagai Kalurahan karangkopek.

(2) Kalurahan karangkopek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan: a. tambahan penghasilan pengganti Pelungguh dan/atau penghasilan pengganti Pengarem-arem; dan b. program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan program strategis Gubernur.

(3) Tambahan penghasilan pengganti Pelungguh dan/atau penghasilan pengganti Pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul sesuai dengan wilayah kewenangannya.

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, kalurahan serta urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil membangun dan mengembangkan sistem informasi Kalurahan.

(2) Sistem informasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data profil Kalurahan, data pembangunan Kalurahan, data pemberdayaan masyarakat, serta informasi lain yang berkaitan dengan profil Kalurahan, pembangunan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Sistem informasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara berjenjang oleh admin: a. Pemerintah Kalurahan; b. kapanewon; c. Pemerintah Kabupaten; dan d. Pemerintah Daerah.

(4) Pengelolaan sistem informasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga pendamping profesional di DIY.

(5) Pengelola sistem informasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Sistem informasi Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat Kalurahan dan pihak lain yang membutuhkan data dan informasi mengenai profil Kalurahan, data pembangunan Kalurahan, dan data pemberdayaan masyarakat.

(2) Sistem informasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Kapanewon, dan Pemerintah Kalurahan melalui dashboard sistem informasi Kalurahan sesuai dengan jenjangnya.

(1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan Kapanewon melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan melalui: a. pemberian pedoman; b. bimbingan; c. pelatihan; dan/atau d. penyediaan anggaran.