PERGUB Nomor 42 Tahun 2025 — Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

PERGUB Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Berlaku

Pengundangan: 25 November 2025

PERGUB Nomor 42 Tahun 2025 — Tata Cara Penyusun… | Pasal.id

PERGUB Nomor 42 Tahun 2025 — Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

PERGUB Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Berlaku

Pengundangan: 25 November 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Rencana Umum Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat RUK adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

Angka 2

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang selanjutnya disingkat RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah pusat yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik.

Angka 3

Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah daerah provinsi yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayahnya.

Angka 4

Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang bedasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Angka 5

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan mentri sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 6

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 7

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

(1) RUK terdiri atas: a. RUKN; dan b. RUKD.

(2) Perencanaan dalam RUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan tidak merupakan rencana rinci proyek infrastruktur penyediaan tenaga listrik.

Pasal 3

(1) RUKD disusun oleh Gubernur berdasarkan RUKN.

(2) Penyusunan RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan dengan mengikutsertakan pihak terkait yang berada di wilayah administrasinya.

(3) RUKD disusun paling lama 1 (satu) tahun setelah RUKN ditetapkan.

(4) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

RUKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat: a. latar belakang pokok-pokok KEN, RUKN, dan landasan hukum RUKD; b. kebijakan ketenagalistrikan daerah; c. kondisi penyediaan tenaga listrik daerah; d. proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik daerah; dan e. rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik daerah.

Pasal 5

Ketentuan mengenai tata cara dan sistematika penyusunan RUKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Periode perencanaan RUKD sesuai dengan periode perencanaan RUKN dan KEN.

(2) Data historis yang digunakan untuk perencanaan RUKD paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, dengan ketentuan: a. menggunakan data tahun terakhir 1 (satu) tahun sebelum tahun perencanaan; atau b. dalam hal terdapat keterbatasan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, data tahun terakhir paling lama 2 (dua) tahun sebelum tahun perencanaan.

(3) Data historis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data: a. realisasi ekonomi makro; b. kependudukan; dan c. penyediaan tenaga listrik.

Pasal 7

(1) RUKD dievaluasi setiap tahun dan dimutakhirkan setiap 5 (lima) tahun.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUKD dapat dimutakhirkan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun dalam hal terjadi: a. perbedaan signifikan antara realisasi dengan proyeksi paling sedikit berupa: 1. konsumsi tenaga listrik; dan 2. bauran energi pembangkitan, b. perubahan signifikan pada asumsi dan/atau target paling sedikit berupa: 1. pertumbuhan ekonomi; dan 2. inflasi, c. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sektor ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya paling sedikit berupa: 1. kebijakan pembangkitan; dan 2. kebijakan penyaluran; dan d. kondisi lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN

III. KONDISI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAERAH

Halaman 10–22Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 7

Pasal 2

(1) RUK terdiri atas: a. RUKN; dan b. RUKD.

(2) Perencanaan dalam RUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan tidak merupakan rencana rinci proyek infrastruktur penyediaan tenaga listrik.

Pasal 3

(1) RUKD disusun oleh Gubernur berdasarkan RUKN.

(3) RUKD disusun paling lama 1 (satu) tahun setelah RUKN ditetapkan.

(4) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Pasal 5

Ketentuan mengenai tata cara dan sistematika penyusunan RUKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Periode perencanaan RUKD sesuai dengan periode perencanaan RUKN dan KEN.

(3) Data historis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data: a. realisasi ekonomi makro; b. kependudukan; dan c. penyediaan tenaga listrik.

Pasal 7

(1) RUKD dievaluasi setiap tahun dan dimutakhirkan setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN

III. KONDISI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAERAH

Halaman 10–22Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

PERGUB Nomor 42 Tahun 2025 — Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

PERGUB Nomor 42 Tahun 2025 — Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

III. KONDISI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAERAH

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

III. KONDISI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAERAH

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya