Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 37 Tahun 2025 — Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah?

PERGUB Nomor 37 Tahun 2025 — Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

Siapa yang menetapkan PERGUB Nomor 37 Tahun 2025 — Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah?

PERGUB Nomor 37 Tahun 2025 — Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah ditetapkan oleh Provinsi DI Yogyakarta.

Pasal.id

Masuk

PERGUB Nomor 37 Tahun 2025 — Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

PERGUB Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Berlaku

Pengundangan: 11 November 2025

PERGUB Nomor 37 Tahun 2025 — Tata Cara Penghapu… | Pasal.id

BAB III

KRITERIA DAN PENAGIHAN PIUTANG DAERAH

Pasal 5

Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihapuskan dengan ketentuan: a. Penghapusan Piutang Daerah oleh Pemerintah Daerah tanpa pengurusan melalui PUPN; dan b. Penghapusan Piutang Daerah melalui Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah kepada PUPN.

Pasal 6

(1) Penghapusan Piutang Daerah oleh Pemerintah Daerah tanpa pengurusan melalui PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan terhadap Piutang Daerah dengan kategori macet.

(2) Piutang Daerah dengan kategori macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN; atau b. Piutang Daerah yang bukan menjadi kewenangan pengurusan piutang oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau b. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN karena adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.

(4) Piutang Daerah dengan kategori macet yang bukan menjadi kewenangan pengurusan piutang oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Piutang Daerah yang berdasarkan undang-undang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan tentang tata cara penghapusan Piutang Daerah yang sudah kadaluwarsa.

(5) Nilai ekonomis Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.

(6) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

Pasal 7

Penghapusan Piutang Daerah oleh Pemerintah Daerah tanpa pengurusan melalui PUPN dilakukan setelah adanya optimalisasi penagihan Piutang Daerah kepada Penanggung Utang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Optimalisasi penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan: a. melakukan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Optimalisasi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Kepala Perangkat Daerah untuk Piutang Daerah pada Perangkat Daerah; dan/atau b. Pemimpin BLUD untuk Piutang BLUD baik yang diklasifikasikan sebagai Piutang Retribusi Daerah atau Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pasal 9

Tata cara penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

(1) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi: a. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain: 1. kejaksaan; 2. Kantor Wilayah; dan/atau 3. pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan; c. crash program penyelesaian Piutang Daerah; d. gugatan melalui lembaga peradilan; e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang; f. konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah; g. penjualan hak tagih/piutang; dan/atau h. penyerahan aset untuk pembayaran utang (debt to asset swap).

Pasal 11

(1) Kerjasama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

(2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat: a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama; b. pola kerja penagihan bersama; c. pendanaan; dan d. jangka waktu kegiatan.

(3) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

Pasal 12

(1) Optimalisasi penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sampai dengan Piutang Daerah dapat dinyatakan optimal.

(2) Pernyataan optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD mengajukan surat usulan penetapan PPDTO atas Piutang Daerah macet kepada PPKD disertai dengan lampiran berupa daftar Piutang Daerah beserta keterangan rinci hasil proses penagihan secara maksimal; b. PPKD melakukan verifikasi daftar Piutang Daerah macet yang diusulkan penetapan PPDTO; c. apabila hasil verifikasi dinyatakan Piutang Daerah macet tidak dapat diselesaikan, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Piutang Daerah macet dinyatakan telah optimal oleh PPKD dengan dokumen PPDTO; dan d. apabila hasil verifikasi PPKD dinyatakan kondisi Piutang Daerah tidak terpenuhi untuk dinyatakan optimal, maka usulan penetapan PPDTO terhadap Piutang Daerah dinyatakan ditolak.

Pasal 13

(1) Piutang Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun: a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.

(2) Sebelum menetapkan PPDTO, PPKD meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk menentukan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

(3) Aparat pengawas internal Pemerintah Daerah melakukan review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

Pasal 14

Penetapan PPDTO oleh PPKD dilakukan pada Piutang Daerah per Penanggung Utang dengan ketentuan sebagai berikut: a. sisa Kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; dan/atau b. Piutang Daerah yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN dengan nilai: 1. sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara; 2. sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara; 3. sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara; atau 4. sisa kewajiban lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara.

Pasal 15

PPDTO atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b angka 1 dapat diterbitkan setelah dipenuhi syarat: a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan; b. kualitas piutang telah macet; c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa: 1. kartu keluarga miskin; 2. putusan pailit; 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya; 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 16

PPDTO atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b angka 2 dapat diterbitkan setelah dipenuhi syarat: a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan; b. kualitas piutang telah macet; c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa: 1. kartu keluarga miskin; 2. putusan pailit; 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya; 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 17

PPDTO atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b angka 3, dapat diterbitkan setelah dipenuhi syarat: a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan; b. kualitas piutang telah macet; c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa: 1. kartu keluarga miskin; 2. putusan pailit; 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya; 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di ingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 18

PPDTO atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf angka 4, dapat diterbitkan setelah dipenuhi syarat: a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan; b. kualitas piutang telah macet; c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa: 1. kartu keluarga miskin; 2. putusan pailit; 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya; 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau; 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi keberadaanya; dan e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sesuai wilayah kerja.

Pasal 19

Penghapusan Piutang Daerah melalui Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah kepada PUPN dilakukan terhadap Piutang Daerah yang kriterianya selain diatur dalam Pasal 6.

Pasal 20

(1) Dalam hal Piutang Daerah tidak dapat diselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12, Pemerintah Daerah dapat: a. menyerahkan pengurusan Piutang Daerah kepada PUPN; atau b. melakukan penghapusan Piutang Daerah, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

(2) Penyerahan pengurusan penagihan Piutang Daerah kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Piutang Daerah macet yang memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 21

Penghapusan Piutang Daerah melalui penyerahan pengurusan Piutang Daerah kepada PUPN dilakukan dengan tahapan: a. optimalisasi pengurusan Piutang Daerah kepada Penanggung Utang oleh PUPN; dan/atau b. pengapusan Piutang Daerah.

Pasal 22

(1) PPKD mengajukan permohonan penyerahan pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a kepada PUPN.

(2) Penyerahan pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan resume dan dokumen Piutang Daerah yang diserahkan.

(3) Resume dan dokumen Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil dari upaya penagihan maksimal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 23

Penghapusan Piutang Daerah meliputi: a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan b. Penghapusan Secara Mutlak.

Pasal 24

(1) PPKD melalui Sekretaris Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah untuk jumlah: a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur; dan b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.

Pasal 25

(1) Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a hanya dapat dilakukan terhadap: a. Piutang Daerah yang telah dinyatakan optimal dengan penetapan PPDTO oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c; dan b. Piutang Daerah yang telah dinyatakan optimal dengan penetapan PSBDT oleh PUPN sebagaimand dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).

Pasal 26

Pasal 27

(1) Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat ditetapkan oleh Gubernur.

(2) PPKD mengadministrasikan penetapan Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terhadap Piutang Daerah yang Pengurusannya diserahkan kepada PUPN diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 29

(1) Setelah Penghapusan Secara Bersyarat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Piutang Daerah dapat diusulkan Penghapusan Secara Mutlak.

(2) Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat: a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah dimaksud; dan b. melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 30

Pasal 31

(1) Sekretaris Derah melakukan penelitian dokumen persyaratan penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(2) Apabila hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 32

PPKD mengadministrasikan penetapan Penghapusan Piutang Daerah Secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).

(1) Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dilakukan dengan tahapan: a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat kepada Gubernur melaui PPKD dengan tembusan Inspektorat; dan b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan melampirkan persetujuan Dewan Pengawas bagi BLUD yang sudah memiliki Dewan Pengawas.

(2) Usulan Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dilakukan terhadap: a. Piutang Daerah yang telah dinyatakan optimal oleh PPKD disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri atas: 1. PPDTO; 2. daftar Piutang Daerah yang akan dihapuskan terdiri dari: a) daftar nominatif Penanggung Utang; dan b) besaran piutang yang akan dihapuskan. b. Piutang Daerah yang telah dinyatakan optimal oleh PUPN disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri atas 1. pertimbangan Kepala Kantor Wilayah; 2. PSBDT; 3. daftar Piutang Daerah yang akan dihapuskan terdiri dari: a) daftar nominatif Penanggung Utang; dan b) besaran piutang yang akan dihapuskan. c. Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 huruf a) dan huruf b angka 3 huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: 1. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat; 2. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan; 3. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN; 4. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN atau PPDTO oleh PPKD; dan 5. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait. d. Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk Piutang Daerah yang Pengurusannya dilaksanakan melalui PUPN.

(3) Permintaan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 huruf a) disampaikan oleh PPKD secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit terdiri atas: a. daftar nominatif Penanggung Utang; b. besaran piutang yang akan dihapuskan; dan c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

(1) Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak dilakukan dengan tahapan: a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak kepada Gubernur melaui PPKD dengan tembusan Inspektorat; b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan melampirkan persetujuan Dewan Pengawas bagi BLUD yang sudah memiliki Dewan Pengawas; dan c. PPKD menyampaikan usulan penghapusan Piutang Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri atas: a. daftar nominatif Penanggung Utang; b. besaran piutang yang akan dihapuskan; dan c. keputusan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak

(3) Dokumen pada ayat (2) ditambahkan surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dari Kepala Kantor Wilayah untuk Piutang Daerah yang pengurusannya dilakukan melalui PUPN.

(4) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat; b. sisa kewajiban masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan; c. tanggal terjadinya piutang; d. tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN; e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN atau nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD; dan f. keputusan penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat; dan g. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

(5) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

(6) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

PERGUB Nomor 37 Tahun 2025 — Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

PERGUB Nomor 37 Tahun 2025 — Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB V

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35

Lampiran: 1 bendel

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya