Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 — Tata Cara Bantuan… | Pasal.id

Beranda
Peraturan Gubernur
PERGUB Nomor 35 Tahun 2025

PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 — Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Berlaku

Pengundangan: 7 November 2025

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 — Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau?

PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 — Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Kapan PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 — Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disahkan?

PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 — Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disahkan pada tahun 2025.

Apa status hukum PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 — Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau saat ini?

PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 — Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau saat ini berstatus Berlaku.

Siapa yang menetapkan PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 — Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau?

PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 — Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan oleh Provinsi DI Yogyakarta.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

BAB IKETENTUAN UMUM
BAB IIPENERIMA BLT DBH CHT
- Pasal 4
BAB IIIPENGANGGARAN
- Pasal 5
BAB VPEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

BAB II

PENERIMA BLT DBH CHT

Pasal 4

(1) Penerima BLT DBH CHT meliputi: a. Buruh Tani Tembakau; b. Buruh Pabrik Rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; c. Anggota masyarakat lainnya.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi BLT DBH CHT berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT tahun sebelumnya.

(2) Anggaran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang belum terakomodir dalam alokasi penerima BLT DBH CHT Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan BLT DBH CHT.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam realisasi penyaluran BLT DBH CHT dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Tenaga Kerja, Pertanian, dan Sosial.

Pasal 8

Status

Berlaku

Detail Peraturan

Pemrakarsa
Penetapan: Yogyakarta, 7 November 2025
Pengundangan: 7 November 2025

Sumber

peraturan.bpk.go.id

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

(1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menggunakan DBH CHT untuk pemberian BLT DBH CHT.

(2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian BLT DBH CHT dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: a. penerima BLT DBH CHT; b. penganggaran; c. mekanisme penyaluran BLT DBH CHT; dan d. pemantauan dan evaluasi.

(2) Buruh Tani Tembakau yang menerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki identitas penduduk; b. memiliki nomor rekening; dan c. berlokasi kerja di DIY.

(3) Buruh Pabrik Rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja yang menerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki identitas penduduk; b. memiliki nomor rekening; dan c. bekerja pada pabrik rokok yang ada di wilayah DIY berdasarkan data pekerja yang ada di perusahaan rokok dan disetujui oleh pimpinan perusahaan dan ketua serikat pekerja/serikat buruh.

(4) Anggota masyarakat lainnya yang menerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki identitas penduduk; b. memiliki nomor rekening; dan c. bekerja di wilayah DIY.

(5) Dalam hal pabrik rokok tidak memiliki serikat pekerja/serikat buruh maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c hanya dari pimpinan perusahaan.

(6) Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menerima BLT DBH CHT di wilayah lain.

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: a. pencapaian target realisasi BLT DBH CHT kepada penerima BLT DBH CHT; dan b. kesesuaian bantuan langsung tunai dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BLT DBH CHT.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 9

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran BLT DBH CHT diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang bidang penelitian; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset; c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum; d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial; e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja; f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Terakhir diperiksa: 05 Apr 2026

Provinsi DI Yogyakarta

Provenance & Sumber

Verifikasi: Belum Diverifikasi
Sumber Data: BPK
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten
PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2025 – 2028
PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PERGUB Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota
PERGUB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pemberian Penghargaan Kepada Perseorangan, Organisasi, Lembaga Pemerintah, Serta Badan Usaha Yang Berprestasi Atau Berjasa Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam
PERGUB Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan