PERGUB Nomor 3 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Pembinaan dan Pengawasan adalah tindakan pemberian pedoman dan petunjuk teknis, pendampingan, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, monitoring dan evaluasi, serta klarifikasi yang dilakukan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat atas Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota dan Produk Hukum Kabupaten/Kota. 2. Produk Hukum Kabupaten/Kota adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. 4. Peraturan Bupati/Wali Kota adalah Peraturan Bupati Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman, dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta. 5. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 6. Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan Bupati/Wali Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 7. Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan DPRD yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 8. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah. 9. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Kabupaten/Kota berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan. 10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. 11. Persetujuan adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota. 12. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan. 13. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. 14. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota. 15. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kabupaten/Kota. 16. Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Umum Kabupaten/Kota, Retribusi Jasa Usaha Kabupaten/Kota dan Retribusi Perizinan Tertenu Kabupaten/Kota. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten/Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun. 20. Rencana Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang Kabupaten/Kota. 21. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 22. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 24. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 25. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. 26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. 27. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. 28. Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 29. Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 30. Hari adalah hari kerja.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberlakukan terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota yang mengatur tentang: a. RPJPD; b. RPJMD; c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD, penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; e. Pajak Daerah; f. Retribusi Daerah; g. Rencana Tata Ruang; h. RPIK; dan i. pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status Kalurahan menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Kalurahan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikoordinasikan oleh: a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah, jika materi muatan mengatur mengenai: 1. RPJPD dan RPJMD; dan 2. Rencana Tata Ruang. b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, jika materi muatan mengatur mengenai;

1. APBD; 2. perubahan APBD; 3. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 4. penjabaran APBD; 5. penjabaran perubahan APBD; dan 6. penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, jika materi muatan mengatur mengenai: 1. Pajak Daerah; 2. Retribusi Daerah; 3. RPIK; dan 4. selain huruf a dan huruf b.

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota.