PERGUB Nomor 25 Tahun 2025 — Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. satuan tugas; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; d. pembinaan dan pengawasan; dan e. pendanaan.

Pemerintah Daerah dalam rangka Pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan koperasi berwenang: a. melakukan koordinasi dengan instansi vertical dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b. mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait; c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa; d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam Pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; dan f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dalam pelaksanaan Pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

(3) Penguatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan/atau audit terhadap koperasi.