PERGUB Nomor 21 Tahun 2025 — Nilai Perolehan Air Tanah

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah oleh Kabupaten/Kota.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk mengendalikan dan mengembalikan pemanfaatan air tanah yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga konservasi air tanah dapat terjaga.

(1) BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor sebagai berikut: a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah; b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas Air Tanah; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam komponen sebagai berikut: a. sumber daya alam; dan b. peruntukan dan pengelolaan.

(3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor sebagai berikut: a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah; b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan c. kualitas Air Tanah.

(4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor sebagai berikut: a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.

(2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Indikator kriteria dalam komponen sumber daya alam tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kelompok 1 (satu), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air; b. kelompok 2 (dua), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi; c. kelompok 3 (tiga), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah; d. kelompok 4 (empat), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; e. kelompok 5 (lima), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan: 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah/ badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum; dan

(3) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

(1) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut: a. 60% (enam puluh persen) dari komponen sumber daya alam (S); dan b. 40% (empat puluh persen) dari komponen peruntukan dan pengelolaan (P).

(2) Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

(1) NPA pada setiap kabupaten/ kota tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Bupati/ Wali kota menetapkan Peraturan Bupati/ Wali kota mengenai NPA dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.