PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2025 – 2028

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2025 – 2028

Berlaku

Pengundangan: 6 Januari 2025

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Rencana Aksi Daerah… | Pasal.id

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2025 – 2028

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2025 – 2028

Berlaku

Pengundangan: 6 Januari 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 3

(1) Gubernur berwenang menyusun RAD.

(2) Penyusunan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 4

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh: a. Perangkat Daerah; b. instansi vertical; c. perangkat daerah kabupaten/kota; dan d. masyarakat.

(2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara: a. mandiri; b. bersama-sama; c. berkolaborasi; dan/atau d. berjejaring antar lembaga.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. peninjauan langsung ke lapangan; dan/atau b. pemantauan tidak langsung melalui rapat koordinasi.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal: a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; atau b. apabila diperlukan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan RAD kepada Gubernur.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RAD bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1. Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen yang memuat strategi, program kegiatan dan sasaran yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dan lembaga terkait dalam melaksanakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
2. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.
3. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya, mengambil keputusan, dan berusaha secara mandiri.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, maupun psikis terhadap korban, secara khusus kekerasan berbasis gender.
5. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, maupun psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum maupun kehidupan pribadi.
6. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan bentuk kekerasan lainnya.
7. Korban Kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan pengendalian penduduk.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2025 – 2028

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2025 – 2028

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

Pasal 2

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya