Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 — Fasilitasi Pengelo… | Pasal.id

Beranda
Peraturan Gubernur
PERGUB Nomor 16 Tahun 2025

PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 — Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten

PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten

Berlaku

Pengundangan: 17 April 2025

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 — Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten?

PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 — Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten.

Kapan PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 — Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten disahkan?

PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 — Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten disahkan pada tahun 2025.

Apa status hukum PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 — Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten saat ini?

PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 — Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten saat ini berstatus Berlaku.

Siapa yang menetapkan PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 — Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten?

PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 — Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten ditetapkan oleh Provinsi DI Yogyakarta.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

BAB IKETENTUAN UMUM
- Pasal 1
- Pasal 2
BAB IIFASILITASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
- Pasal 3
- Pasal 4
BAB IIISUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI
- Pasal 5
BAB IVPENDANAAN
- Pasal 6
BAB VKETENTUAN PENUTUP
- Pasal 7

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

FASILITASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah memfasilitasi pengelolaan Perpustakaan di Kasultanan dan Kadipaten.

(2) Fasilitasi pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembinaan pengelolaan Perpustakaan; b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan c. pengembangan sarana Perpustakaan.

Pasal 4

BAB III

SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten terhadap kesesuaian dengan Standar Nasional Perpustakaan.

(2) Supervisi, monitoring, dan evaluasi Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali setiap tahun.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Status

Berlaku

Detail Peraturan

Pemrakarsa
Penetapan: Yogyakarta, 17 April 2025
Pengundangan: 17 April 2025

Sumber

peraturan.bpk.go.id

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. Fasilitasi Pengelolaan adalah upaya untuk memberikan dukungan dalam pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten.
3. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
4. Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
5. Perpustakaan Kasultanan adalah Perpustakaan yang dikelola oleh Kasultanan.
6. Perpustakaan Kadipaten adalah Perpustakaan yang dikelola oleh Kadipaten.
7. Promosi Perpustakaan adalah upaya untuk memperkenalkan, mempublikasikan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan.
8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai landasan hukum dalam Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu untuk: a. meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten sesuai Standar Nasional Perpustakaan Khusus; b. memastikan pemeliharaan dan pelestarian koleksi bersejarah yang dimiliki oleh Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten; c. meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan sumber daya yang dimiliki oleh Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten; dan d. meningkatkan kualitas layanan perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten.

(1) Pembinaan pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi: a. pengolahan bahan pustaka; b. layanan Perpustakaan; c. pelestarian koleksi; d. pengembangan sistem pengelolaan Perpustakaan; dan e. Promosi Perpustakaan.

(2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi: a. pendampingan terhadap tenaga Perpustakaan; b. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan dalam bentuk workshop; c. pelatihan manajemen bagi penyelenggara Perpustakaan; dan/atau d. pemberian bimbingan dan konsultasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

(3) Pengembangan sarana Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi penyediaan perabot atau peralatan Perpustakaan.

(4) Perabot atau peralatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas: a. meja baca; b. meja kantor; c. kursi; d. rak buku; e. rak majalah; f. alas tempat duduk; g. penyedot debu; dan h. perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

(5) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h paling sedikit berupa: a. komputer; b. laptop; c. scanner; dan d. barcode scanner.

Provinsi DI Yogyakarta

Provenance & Sumber

Verifikasi
Sumber Data: BPK
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2025 – 2028
PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PERGUB Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota
PERGUB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pemberian Penghargaan Kepada Perseorangan, Organisasi, Lembaga Pemerintah, Serta Badan Usaha Yang Berprestasi Atau Berjasa Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam
PERGUB Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan
PERGUB Nomor 10 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025