PERGUB Nomor 13 Tahun 2025 — Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja; b. pengelolaan kearsipan; c. pengelolaan keuangan; d. pengelolaan pendapatan; e. pengelolaan kepegawaian; f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; g. pengelolaan barang; h. pelaksanaan kehumasan; i. pengelolaan kepustakaan; j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi; k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan 1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

(1) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air tawar, air payau dan air laut.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Air Laut mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja; b. pengelolaan data budidaya air tawar, air payau dan air laut; c. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air tawar, air payau dan air laut; d. pelaksanaan perbenihan perikanan air tawar, air payau dan air laut; e. pelaksanaan pengkajian mutu benih, induk dan/atau calon induk ikan air tawar, air payau dan air laut; f. pelaksanaan perbanyakan dan pengelolaan induk pokok dan induk dasar ikan air tawar, air payau dan air laut; g. pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; h. pelaksanaan pengendalian dan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan air tawar, air payau dan air laut; i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Air Laut; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

(1) Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan untuk mengoptimalkan layanan kepada pengguna jasa Pelabuhan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja; b. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi pelabuhan perikanan; c. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan; d. pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; e. pelaksanaan pemeriksaan Log Book; f. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; g. fasilitasi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; h. pelaksanaan fasilitasi rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi untuk kapal perikanan; i. pengawasan pengisian bahan bakar Kapal Perikanan; j. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai; k. fasilitasi penyuluhan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan; l. pelayanan jasa kepelabuhanan, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai; m. pelaksanaan pengawasan penerapan cara penanganan ikan yang baik; n. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; o. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Pantai; p. pelaksanaan ketatausahaan; q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng; dan r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja; b. pengelolaan kearsipan; c. pengelolaan keuangan; d. pengelolaan pendapatan; e. pengelolaan kepegawaian; f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; g. pengelolaan barang; h. pelaksanaan kehumasan; i. pengelolaan kepustakaan; j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi Pelabuhan Perikanan Pantai; k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan 1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

(1) Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan usaha pelabuhan perikanan pantai, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan serta kegiatan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Pantai.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja; b. pelaksanaan pengumpulan data pelabuhan perikanan; c. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; d. pelaksanaan pengawasan penerapan cara penanganan ikan yang baik; e. pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan; f. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan; g. pelaksanaan pemeriksaan log book; h. pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; i. fasilitasi penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan; j. pelaksanaan fasilitasi rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi untuk kapal perikanan; k. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar kapal perikanan; l. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai; m. fasilitasi pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan; n. fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; o. fasilitasi pembinaan mutu, pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil tangkapan ikan, dan perkarantinaan; p. pelayanan jasa kepelabuhanan, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai; q. fasilitasi penyuluhan, publikasi hasil penelitian, wisata bahari; r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

(1) Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan untuk mengoptimalkan layanan kepada pengguna jasa Pelabuhan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja; b. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi pelabuhan perikanan; c. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan; d. pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; e. pelaksanaan pemeriksaan Log Book; f. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; g. fasilitasi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; h. pelaksanaan fasilitasi rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi untuk kapal perikanan; i. pengawasan pengisian bahan bakar Kapal Perikanan; j. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai; k. fasilitasi penyuluhan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan; l. pelayanan jasa kepelabuhanan, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai; m. pelaksanaan pengawasan penerapan cara penanganan ikan yang baik; n. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; o. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Pantai; p. pelaksanaan ketatausahaan; q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Pelabuhan Perikanan Pantai; dan r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja; b. pengelolaan kearsipan; c. pengelolaan keuangan; d. pengelolaan pendapatan; e. pengelolaan kepegawaian; f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; g. pengelolaan barang; h. pelaksanaan kehumasan; i. pengelolaan kepustakaan; j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi Pelabuhan Perikanan Pantai; k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan 1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

(1) Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan usaha pelabuhan perikanan pantai, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan serta kegiatan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Pantai.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja; b. pelaksanaan pengumpulan data pelabuhan perikanan; c. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; d. pelaksanaan pengawasan penerapan cara penanganan ikan yang baik; e. pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan; f. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan; g. pelaksanaan pemeriksaan log book; h. pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; i. fasilitasi penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan; j. pelaksanaan fasilitasi rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi untuk kapal perikanan; k. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar kapal perikanan; 1. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai; m. fasilitasi pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan; n. fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; o. fasilitasi pembinaan mutu, pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil tangkapan ikan, dan perkarantinaan; p. pelayanan jasa kepelabuhanan, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai; q. fasilitasi penyuluhan, publikasi hasil penelitian, wisata bahari; r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.