PERGUB Nomor 111 Tahun 2024 — Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit

Kelompok Penyakit meliputi: a. kelompok Penyakit Menular; dan b. kelompok Penyakit Tidak Menular.

Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh:

Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. deteksi dini; b. pelindungan khusus; c. pengendalian faktor risiko; dan d. surveilans.

Dalam hal selama masa pengobatan, ditemukan Penyakit tertentu dengan situasi dan keadaan tertentu yang tidak terdapat indikasi rawat inap, namun membutuhkan isolasi sementara, maka Pemerintah Daerah dapat menyediakan shelter atau tempat isolasi terpusat lainnya yang dikelola dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari KLB dan/atau Wabah dengan melaksanakan: a. kewaspadaan KLB dan/atau Wabah; b. penanggulangan KLB dan/atau Wabah; dan c. pemulihan pasca KLB dan/atau Wabah.

Dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, Pemerintah Daerah bertanggung jawab: a. melaksanakan kebijakan Penanggulangan Penyakit di Daerah sesuai dengan kebijakan nasional; b. membentuk tim untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memberikan dukungan penyediaan sumber daya termasuk pembiayaan untuk Penanggulangan Penyakit; d. menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan, pengadaan, distribusi dan pendayagunaan, peningkatan mutu, serta pembinaan dan pengawasan, sumber daya manusia di bidang Penanggulangan Penyakit; e. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang Penanggulangan Penyakit; f. menyediakan akses pelayanan yang berkesinambungan meliputi promotif preventif, deteksi dini, diagnosis, perawatan dan pengobatan, rehabilitasi, pendampingan psikososial, dan/atau dukungan lain yang memadai; g. melakukan sosialisasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor di Daerah; h. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Penanggulangan Penyakit kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait; i. melaksanakan penyelenggaraan SKDR, surveilans, dan sistem informasi Penanggulangan Penyakit; j. melaksanakan sistem kendali mutu Penanggulangan Penyakit di Daerah termasuk manajemen risiko dan Penanggulangan Penyakit pada masa bencana; k. mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan KLB dan/atau Wabah di Kabupaten/Kota. l. menyediakan shelter atau tempat isolasi atau tempat karantina pada Penanggulangan Penyakit menular sesuai kebutuhan dan kemampuan; dan m. mencegah timbulnya stigmatisasi dan diskriminasi bagi penderita dan keluarga penderita Penyakit. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berlaku mutatis mutandis bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Masyarakat berhak untuk: a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab; b. menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab; c. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan d. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Masyarakat berkewajiban untuk: a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan; b. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif; c. menerapkan protokol kesehatan untuk tidak menularkan penyakit kepada orang lain; d. mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif; e. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita penyakit wabah; f. melaporkan adanya kematian mendadak pada hewan atau ternak yang berpotensi menimbulkan penyakit zoonosis; g. mematuhi larangan masuk atau keluar wilayah; dan h. mematuhi larangan membawa masuk atau keluar hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dari daerah tertular dan/atau terduga tertular.

Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan penyakit bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.