PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 — Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Berlaku

Pengundangan: 11 April 2025

PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 — Pedoman Pelaksanaan… | Pasal.id

PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 — Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Berlaku

Pengundangan: 11 April 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Angka 3

Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

Angka 4

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.

Angka 5

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu.

Angka 6

Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Bengkulu.

Angka 7

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal.

Angka 8

Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.

Angka 9

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Angka 10

Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah norma yang menjadi pedoman bagi segenap Auditor dan PPUPD Inspektorat Daerah dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksana kan, melaporkan, mengendalikan, dan memantau tindak lanjut penugasan yang bersifat investigasi dengan tujuan tercapainya hasil audit yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Angka 11

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Angka 12

Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Angka 13

Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidanakorupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Angka 14

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Audit PKKN adalah audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

Angka 15

Current Issues adalah permasalahan terkini yang sedang menjadi sorotan publik sehingga memerlukan penanganan segera.

Angka 16

Daftar Pihak Terkait adalah daftar kode, nama dan jabatan para pelaku yang terlibat pada penyimpangan yang ditemukan oleh Auditor dan/atau PPUPD pada saat melakukan Audit Investigatif.

Angka 17

Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Angka 18

Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.

Angka 19

Kecurangan (fraud) adalah perbuatan yang disengajaatau diniatkan untuk menghilangkan harta atau uang seseorang dengan cara akal bulus, penipuan atau cara lain yang tidak fair.

Angka 20

Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan/atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeure).

Angka 21

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Angka 22

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Angka 23

Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah Informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Objek Penugasan.

Angka 24

Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dan realisasinya dalam pengelolaan Keuangan Negara/Daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.

Angka 25

Objek penugasan adalah semua lembaga Daerah, badan usaha milik Daerah/Desa, yayasan, badan hukum, dan perusahaan mendapatkan penyertaan modal Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Daerah termasuk pihak lain berdasarkan penetapan pengadilan.

Angka 26

Pihak Yang Berkepentingan adalah Pihak yang membutuhkan dan/atau secara tugas dan fungsi memiliki wewenang untuk mengetahui atau menindaklanjuti hasil Audit.

Angka 27

Pihak Terkait adalah setiap orang yang terlihat/berhubungan dengan aktifitas yang menjadi objek Audit yang mempunyai peran dalam terjadinya penyimpangan.

Angka 28

Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi Auditor dan/atau PPUPD Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim.

Angka 29

Perkara adalah penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Angka 30

Riwayat Penugasan adalah kumpulan dokumentasi riwayat penugasan keinvestigatifan mulai dari surat permintaan penugasan sampai penyelesaian penugasan dan dokumen lain yang relevan dengan riwayat suatu penugasan.

Angka 31

Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi APIP dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut Audit Investigatif dan Audit PKKN di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar Auditor dan PPUPD: a. dapat melakukan Audit Investigatif berdasarkan hasil penelaahan terhadap pengaduan masyarakat, pengembangan hasil audit maupun audit lainnya, serta permintaan instansi pemerintah, instansi penyidik dan/atau instansi lainnya; dan b. dapat melakukan Audit PKKN berdasarkan permintaan instansi pemerintah, instansi penyidik dan/atau instansi lainnya.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi pedoman: a. Pelaksanaan Audit Investigatif; dan b. Pelaksanaan Audit PKKN.

(2) Pelaksanaan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Pelaksanaan Audit PKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN

Pasal 4

Halaman 9Buka PDF sumber

Bagian lampiran ini dapat dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN I

PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT

Halaman 10–14Buka PDF sumber

Bagian lampiran ini dapat dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN 4

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU INSPEKTORAT DAERAH

Halaman 39–40Buka PDF sumber

Bagian lampiran ini dapat dilihat dari PDF sumber.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Angka 3

Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

Angka 4

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.

Angka 5

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu.

Angka 6

Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Bengkulu.

Angka 7

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal.

Angka 8

Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14

Angka 15

Current Issues adalah permasalahan terkini yang sedang menjadi sorotan publik sehingga memerlukan penanganan segera.

Angka 16

Daftar Pihak Terkait adalah daftar kode, nama dan jabatan para pelaku yang terlibat pada penyimpangan yang ditemukan oleh Auditor dan/atau PPUPD pada saat melakukan Audit Investigatif.

Angka 17

Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Angka 18

Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.

Angka 19

Kecurangan (fraud) adalah perbuatan yang disengajaatau diniatkan untuk menghilangkan harta atau uang seseorang dengan cara akal bulus, penipuan atau cara lain yang tidak fair.

Angka 20

Angka 21

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Angka 22

Angka 23

Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah Informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Objek Penugasan.

Angka 24

Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dan realisasinya dalam pengelolaan Keuangan Negara/Daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.

Angka 25

Angka 26

Pihak Yang Berkepentingan adalah Pihak yang membutuhkan dan/atau secara tugas dan fungsi memiliki wewenang untuk mengetahui atau menindaklanjuti hasil Audit.

Angka 27

Pihak Terkait adalah setiap orang yang terlihat/berhubungan dengan aktifitas yang menjadi objek Audit yang mempunyai peran dalam terjadinya penyimpangan.

Angka 28

Angka 29

Perkara adalah penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Angka 30

Angka 31

Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi pedoman: a. Pelaksanaan Audit Investigatif; dan b. Pelaksanaan Audit PKKN.

(2) Pelaksanaan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Pelaksanaan Audit PKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN

Pasal 4

Halaman 9Buka PDF sumber

Bagian lampiran ini dapat dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN I

PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT

Halaman 10–14Buka PDF sumber

Bagian lampiran ini dapat dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN 4

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU INSPEKTORAT DAERAH

Halaman 39–40Buka PDF sumber

Bagian lampiran ini dapat dilihat dari PDF sumber.

PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 — Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 — Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14

Angka 15

Angka 16

Angka 17

Angka 18

Angka 19

Angka 20

Angka 21

Angka 22

Angka 23

Angka 24

Angka 25

Angka 26

Angka 27

Angka 28

Angka 29

Angka 30

Angka 31

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4

PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU INSPEKTORAT DAERAH

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14

Angka 15

Angka 16

Angka 17

Angka 18

Angka 19

Angka 20

Angka 21

Angka 22

Angka 23

Angka 24

Angka 25

Angka 26

Angka 27

Angka 28

Angka 29

Angka 30

Angka 31

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4

PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT