PERGUB Nomor 37 Tahun 2025 — Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

PERGUB Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Berlaku

Pengundangan: 16 Desember 2025

PERGUB Nomor 37 Tahun 2025 — Pemberian Tambahan… | Pasal.id

PERGUB Nomor 37 Tahun 2025 — Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

PERGUB Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Berlaku

Pengundangan: 16 Desember 2025

Pasal 2

Tujuan pemberian TPP adalah untuk: a. meningkatkan kinerja Pegawai ASN; b. meningkatkan kualitas pelayanan; c. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN; dan d. meningkatkan disiplin Pegawai ASN.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.

BAB II

KRITERIA TPP

Pasal 4

BAB III

PEMBERIAN TPP

Pasal 6

BAB IV

INSTRUMEN PERHITUNGAN TPP

Pasal 8

(1) Besaran TPP yang diterima setiap ASN dihitung berdasarkan aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas kerja.

(2) Persentase pemberian TPP adalah sebesar 40% (empat puluh persen) untuk aspek diiplin kerja dan 60% (enam puluh persen) untuk aspek produktivitas kerja.

(3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pegawai ASN yang melaksanakan Cuti Besar Kegiatan Keagamaan, Cuti Besar melahirkan anak ke-3 dan seterusnya, Cuti Melahirkan Anak ke-1, Anak ke-2 serta Cuti Sakit.

BAB V

HARI DAN JAM KERJA SERTA PENGELOLA DATA

Pasal 14

BAB VI

PENGINPUTAN BAHAN TPP

Pasal 16

BAB XII

PERHITUNGAN TPP

Pasal 23

(1) Rumus perhitungan besaran TPP yang diterima oleh setiap ASN adalah: Jumlah TPP diterima = Jumlah TPP Maksimal X (akumulasi persentasi aspek diiplin kerja + Akumulasi persentasi aspek produktivitas kerja)

(2) Format pengajuan besaran TPP tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) TPP dibayar sebanyak 12 (Dua Belas) kali setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 TAHUN 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

LAMPIRAN V

Halaman 23–24Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

(1) Kriteria TPP pada setiap jabatan terdiri dari: a. TPP berdasarkan beban kerja; b. TPP berdasarkan prestasi kerja; c. TPP berdasarkan tempat bertugas; d. TPP berdasarkan kondisi kerja; e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau f. TPP berdasarkan pertimbangan obiektif lainnya f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah: a. diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima) atau batas waktu normal minimal 170 jam (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan b. alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja adalah minimal 5% (lima persen) dari besaran basic TPP Provinsi.

(3) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah: a. diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya; dan b. besaran persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN Provinsi.

(4) TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah: a. diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, tertinggal, terluar dan daerah konflik; b. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Provinsi; c. Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).

(5) TPP berdasarkan Kondisi Kerja dimaksud ayat (1) huruf d adalah: a. diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum; b. rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud huruf (a) adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut: 1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif; 3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; 4. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; c. besaran persentase TPP berdasakan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN Provinsi.

(6) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah: a. diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut: 1. keterampilan yang dibutuhkan pekerjaan ini khusus; 2. kualifikasi ASN di Pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau b. Atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah; dan c. alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi.

(7) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah: a. diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan b. alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karateristik daerah.

(1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan/atau Pegawai ASN yang berasal dari luar Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dipekerjakan atau diperbantukan oleh Gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

(2) TPP tidak diberikan kepada: a. ASN yang mendapatkan Hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama masa hukuman; b. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara; c. pegawai negeri sipil yang menjalani masa persiapan pensiun atas permintaan sendiri; d. ASN mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Bengkulu yang belum mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun terhitung sejak Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas diterbitkan, kecuali untuk Jabatan Manajerial; e. ASN yang ditugaskan di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu; f. ASN yang berstatus terpidana, cuti bersyarat dan bebas bersyarat; g. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; h. ASN yang sedang menjalani Cuti Besar kecuali kegiatan keagamaan dan melahirkan anak ke-3 dan seterusnya; i. ASN yang masih menguasai aset milik Pemerintah Provinsi Bengkulu yang bukan merupakan kewenangannya baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu; j. ASN yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara; k. ASN yang tidak melaksanakan putusan majelis tuntutan ganti rugi; 1. ASN yang hanya memenuhi aspek disiplin kerja dan tidak memenuhi aspek produktivitas kerja kecuali bagi ASN yang melaksanakan Cuti Besar Kegiatan Keagamaan dan cuti besar melahirkan anak ke-3 dan seterusnya, Cuti Melahirkan Anak ke-1, Anak ke-2 serta Cuti Sakit; dan m. pegawai negeri sipil sedang tugas belajar yang dibebaskan dari pekerjaan.

(3) ASN di lingkungan Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat diberikan TPP dan/atau Jasa Pelayanan Medik yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) ASN yang bertugas memberikan jasa pelayanan pemungutan pajak dan retribusi, serta tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi atau sebutan lainnya diberikan tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan, insentif pemungutan pajak dan retribusi serta tunjangan sertifikasi.

(5) Pemberian jasa pelayanan, pemungutan pajak dan retribusi, serta tenaga pendidik serta tunjangan sertifikasi atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

Aspek produktivitas kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) didasarkan pada 2 (dua) indicator: a. pelaksanaan tugas ASN, bobot maksimal 55% (lima puluh lima persen) dengan rincian: 1. bobot 55% (lima puluh lima persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 20 (dua puluh) hari kerja atau paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam kerja dalam satu bulan; 2. bobot 45% (empat puluh lima persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 16 (enam belas) hari kerja atau paling sedikit 136 (seratus tiga puluh enam) jam dalam satu bulan; 3. bobot 35% (tiga puluh lima persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja atau paling sedikit 119 (seratus Sembilan belas) jam dalam satu bulan; 4. bobot 25% (dua puluh lima persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja atau 102 (seratus dua) jam kerja atau lebih dalam satu bulan; 5. bobot 15% (lima belas persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja atau 85 (delapan puluh lima) jam kerja atau lebih dalam satu bulan; 6. bobot 10% (sepuluh persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 6 (enam) hari kerja atau 51 (lima puluh satu) jam kerja atau lebih dalam satu bulan; dan 7. bobot 0% (nol persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas kurang dari 6 (enam) hari kerja atau kurang dari 51 (lima puluh satu) jam kerja dalam satu bulan. b. ketepatan waktu penyampaian rekapitulasi capaian kinerja ASN, bobot maksimal 5% (lima persen) dengan rincian: 1. bobot 5% (lima persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari pertama kerja bulan berikutnya; 2. bobot 4% (empat persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari kedua kerja bulan berikutnya; 3. bobot 3% (tiga persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari ketiga kerja bulan berikutnya; 4. bobot 2% (dua persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari keempat kerja bulan berikutnya; dan 5. Bobot 0% (nol persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari kelima kerja bulan berikutnya.

Pasal 15

(1) Pengelolaan data TPP pada Perangkat Daerah/ Biro/ UPTD Khusus dan Cabang Dinas dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan Kepegawaian kecuali ASN yang bekerja di satuan pendidikan dilaksanakan oleh sekolah masing-masing.

(2) Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Biro/ Kepala UPTD Khusus dan Kepala Cabang Dinas menunjuk operator aplikasi rekam kehadiran elektronik dan pengadministrasian TPP sesuai kebutuhan dan disampaikan ke Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepegawaian.

(3) Operator TPP pada Perangkat Daerah mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengadministrasikan seluruh jenis surat izin cuti dan/atau surat perintah tugas lainnya sebagai bahan perhitungan capaian aspek disiplin kerja; b. menyusun rekapitulasi hasil input mesin rekam kehadiran elektronik sehingga diperoleh data jumlah pencapaian aspek disiplin kerja; c. menghitung data kehadiran seluruh ASN secara final untuk kemudian disampaikan kepada petugas Pengadministrasi TPP; d. mengkonfirmasi ASN yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena alasan kedinasan; dan e. menyebarluaskan semua informasi mengenai pelaksanaan TPP.

(4) Pengadministrasi TPP mempunyai tugas: a. menerima rekapitulasi laporan kinerja harian ASN, dengan membuat tanda terima penyerahan laporan sebagai dasar perhitungan instrumen aspek produktivitas kerja; b. mengambil data laporan kehadiran ASN dari petugas operator alat/mesin rekam kehadiran elektronik sebagai dasar perhitungan aspek produktivitas kerja; c. menyusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian aspek produktivitas kerja bulanan ASN tingkat Perangkat Daerah/ Biro/ UPTD Khusus dan Cabang Dinas untuk disahkan kepala Perangkat Daerah/ Kepala Biro/ Kepala UPTD Khusus dan Kepala Cabang Dinas; d. menyampaikan rekapitulasi capaian aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas kerja yang telah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Biro/ Kepala UPTD Khusus dan Cabang Dinas kepada Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kepegawaian; e. menyampaikan berkas TPP untuk penerbitan Surat Perintah Membayar TPP; dan f. melaksanakan tugas administrasi lainnya terkait pencairan pembayaran TPP.

(1) Setiap ASN wajib rekam kehadiran menggunakan aplikasi e-presensi mobile.

(2) Dalam hal terjadi bencana alam, bencana non alam dan kendala teknis lainnya yang menyebabkan e-presensi mobile tidak dapat digunakan, maka absensi kehadiran dilakukan secara manual.

(3) Kendala teknis lainnya sebagaimana dimakud pada ayat (2) meliputi: a. Maintenance aplikasi; b. Pemadaman listrik; c. Gangguan jaringan internet; dan/atau d. Kerusakan/ kehilangan ponsel.

(4) Kewajiban rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk ASN yang melaksanakan tugas belajar, atau ditugaskan secara tetap di lapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan absensi pada Perangkat Daerah tempat tugas sehingga diberikan dispensasi tidak melaksanakan rekam kehadiran elektronik pada masa penugasan.

(5) data kehadiran manual disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menangani urusan Kepegawaian paling lambat pada hari kerja ke 5 (lima) bulan berikutnya dengan melampirkan berkas pendukung yang telah lengkap

(6) format absensi manual sebagaimana dimakud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

(7) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 5 (lima) hari kerja yaitu: 1. pada Pagi hari mulai pukul 06.45 WIB sampai dengan pukul 07.45 WIB; 2. pada Sore hari mulai pukul 16.15 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB; dan 3. pada Sore hari Jum'at mulai pukul 16.45 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. b. bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja yaitu: 1. Hari Senin sampai dengan Sabtu pada Pagi Hari pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB; 2. Hari Senin sampai dengan Kamis pada Siang Hari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB; 3. Hari Jumat pada Siang Hari pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB; dan 4. Hari Sabtu pada Siang Hari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

(6) Perekaman kehadiran yang hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari dianggap tidak masuk kerja kecuali ASN yang melaksanakan tugas khusus.

(7) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak melakukan perekaman kehadiran dikarenakan tugas kedinasan insidentil, dikonfirmasi dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan.

(8) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi epresensi mobile ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

PERGUB Nomor 37 Tahun 2025 — Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

PERGUB Nomor 37 Tahun 2025 — Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 16

BAB XII

Pasal 23

BAB XIII

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26

LAMPIRAN V

Pertanyaan umum

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 16

BAB XII

Pasal 23

BAB XIII

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26

LAMPIRAN V

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya