PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Berlaku

Pengundangan: 8 Desember 2025

PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 — Perubahan Atas Per… | Pasal.id

PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Berlaku

Pengundangan: 8 Desember 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Angka 3

Gubernur adalah Gubenur Bengkulu.

Angka 4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.

Angka 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Angka 6

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Angka 7

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp3.212.032.513.7468erkurang sebesar (Rp69.931.055.419) sehingga menjadi Rp3.142.101.458.327, dengan rincian sebagai berikut:

Angka 1

Pendapatan daerah a. Semula Rp3.135.120.040.746 b. Bertambah/(berkurang) (Rp113.311.303.134) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp3.021.808.737.612

Angka 2

Belanja Daerah a. Semula Rp3.212.032.513.746 b. Bertambah/(berkurang) (Rp69.931.055.419) Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp3.142.101.458.327

Angka 3

Pembiayaan daerah a. Penerimaan pembiayaan (1) Semula Rp76.912.473.000 (2) Bertambah/(berkurang) Rp43.380.247.715 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp120.292.720.715 (1) Semula Rp0 (2) Bertambah/ (berkurang) Rp0 Jumlah pengeluaran pembaiyaan setelah perubahan Rp0 Jumlah pembaiyaan neto setelah perubahan Rp120.292.720.715 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

Angka 1

Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

Angka 2

lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

Angka 3

Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;

Angka 4

Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

Angka 5

Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

Angka 6

Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten, Kota dan Desa;

Angka 7

Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

Angka 8

Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Atas Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

LAMPIRAN

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

Halaman 9Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Angka 3

Gubernur adalah Gubenur Bengkulu.

Angka 4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.

Angka 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Angka 6

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Angka 7

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp3.212.032.513.7468erkurang sebesar (Rp69.931.055.419) sehingga menjadi Rp3.142.101.458.327, dengan rincian sebagai berikut:

Angka 1

Pendapatan daerah a. Semula Rp3.135.120.040.746 b. Bertambah/(berkurang) (Rp113.311.303.134) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp3.021.808.737.612

Angka 2

Belanja Daerah a. Semula Rp3.212.032.513.746 b. Bertambah/(berkurang) (Rp69.931.055.419) Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp3.142.101.458.327

Angka 3

Pasal 3

Angka 1

Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

Angka 2

lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

Angka 3

Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;

Angka 4

Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

Angka 5

Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

Angka 6

Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten, Kota dan Desa;

Angka 7

Angka 8

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

LAMPIRAN

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

Halaman 9Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Pasal 2

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Pasal 3

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Pasal 2

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Pasal 3

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Lainnya