PERGUB Nomor 24 Tahun 2025 — Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat Dan Pajak Air Permukaan

PERGUB Nomor 24 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat Dan Pajak Air Permukaan

Berlaku

Pengundangan: 27 Agustus 2025

PERGUB Nomor 24 Tahun 2025 — Petunjuk Pelaksana… | Pasal.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Provinsi Bengkulu. 6. Dinas Teknis adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bengkulu 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. 8. Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bengkulu. 9. Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPFD BAPENDA adalah Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu yang bertempat di seluruh Kabupaten/Kota Bengkulu. 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Mink Negara (BUMN), atau Badan Usaha Mink Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, nrma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap 11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimam Daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ymg selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu. 13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam ba(ian usaha. 15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 16. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang yang dipungut bayaran. 17. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. 18. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan Teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. 19. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan 20. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. 21. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan adalah semua kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut yang digunakan di darat. 22. Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atau instansi pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Un(lang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan atau instansi Pemerintah yang dapat dikenakan pajak. 24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah. 25 Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 26. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 27. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah. 28. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 29. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPFPD, adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah. 30. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek pajaJk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah 31. Surat Pendaftaran dan Pendataan Alat Berat yang selanjutnya disingkat SPPAB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah 32 Surat Pendaftaran dan Pendataan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat SPPAP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah 33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara Iain ke rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur. 34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebihan Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 39 Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 41. Nilai Jua1 Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jua1 Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 42. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. 43. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 44. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 45. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 46 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah. 47. Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPFD BAPENDA adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis opersional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan, serta pelayanan masyarakat 48. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manungga1 di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disingkat SAMSAT adalah Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap yang berada di Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu 49. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keadaan kahar meliputi bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru-hara, wabah penyakit dan/atau kedaan Iain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah. 50 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai indentitas serta sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

BAB III

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

cara pemungutan PKB meliputi: a. pendaftaran, Pendataan Objek PKB; b. penetapan Dan Penghitungan PKB; dan c. pembayaran PKB.

Pasal 5

(1) Setiap Wajib PKB, wajib mengisi SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(2) SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat: a. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal faktur untuk kendaraan bermotor baru; b. Sampai dengan berakhirnya masa pajak untuk kendaraan bermotor bukan baru c. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal fiskal untuk kendaraan Mutasi dari luar Provinsi; dan d. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Risalah Lelang untuk kendaraan bermotor lelang Pemerintah /Pemerintah Daerah

(3) Apabila batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertepatan dengan hari libur, maka pendaftaran pada hari berikutnya dengan tidak merubah tanggal jatuh tempo.

(4) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa PKB, baik perubahan warna bentuk, peruntukan/fungsi maupun penggantian mesin, Wajib Pajak wajib melaporkan dengan menggunakan SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan.

(5) Untuk kendaraan bermotor yang melakukan proses pendaftaran mutasi keluar Provinsi, PKBnya dipungut 3 (tiga) bulan kedepan yang dihitung berdasarkan tanggal, bulan dan tahun pada saat didaftarkan

(6) Pemungutan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila masa berlaku PKBnya kurang dan 30 (tiga puluh) hari pada saat didaftarkan.

(7) Untuk kendaraan bermotor yang melakukan proses pendaftaran mutasi masuk kedalam Provinsi, PKBnya ditetapkan I (satu) tahun kedepan sejak saat pendaftaran

(8) Pemungut PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila tanggal pada fiskal antar Daerah belum melewati 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan

Pasal 6

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau rnenyetor tepat pada waktu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tangga1 jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada a)'at (1) dikenakan untuk semua jenis pendaftaran kendaraan berrnotor

Pasal 7

SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama dan alamat orang pribadi, badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan; b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan; c. dasar penyerahan; d. harga penjualan; e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor meslrl; f. gandengan dan jumlah sumbu; dan g. bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1) Berdasarkan SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1) Wajib PKB adalah orang pribadi, ba(ian dan instansi pemerintah yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor

(2) PKB dipungut di Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.

(3) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(4) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari Luar Daerah ke Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Huruf c, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 10

(1) PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

(2) Kewajiban PKB yang karena suatu haI masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak terhutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.

(3) Bagian dari bulan yang melebihi I (satu) hari dihitung I (satu) bulan penuh.

(4) PKB terutang dalam masa PKB terjadi pada saat terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Tarif PKB berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 14

(1) PKB yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

(2) Besaran pokok dan sanksi administratif PKB yang terutang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur dan Opsen PKB, dihitung berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 15

(1) PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.

(2) PKB dibayar sejak tanggal berakhirnya masa berlaku PKB pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan

(3) Setiap pembayaran PKB harus diterbitkan SKPD dan membubuhkan validasi pada SKPD yang telah diterbitkan

(4) Dalam rangka memperlancar pemungutan PKB dan BBNKB Instansi Pemungut bekerjasama dengan Instansi Terkait dan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan pedoman/ketentuan yang berlaku

Pasal 16

(1) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk kendaraan bermotor di atas air ditetapkan hanya berdasarkan NJKB (SPPKDA) atau dokumen lain yang dipersamakan bagi Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani atas kuasanya. Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan di Air

(3) (SPPKDA) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

(1) Untuk pembayaran PKB pada UPFD BAPENDA, Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung ke Rekening Umum Kas Daerah melalui Bank yang Ditunjuk atau Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerima Pembantu/Kasir di UPFD BAPENDA.

(2) Bendahara Penerima Pembantu/Kasir dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 18

cara pemungutan BBNKB meliputi: a. pendaftaran dan Pendataan Objek BBNKB; b. penetapan Dan Penghitungan BBNKB; dan c. pembayaran BBNKB.

Pasal 19

(1) Setiap Wajib Pajak BBNKB wajib mendaftarkan kendaraan bermotor dengan mengisi SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan yang disediakan pada kantor UPFD BAPENDA.

(2) SPPKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap sesuai data kendaraan bermotor, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan dilengkapi dengan KTP/ SIM /Kartu Keluarga Wajib Pajak yang bersangkutan.

(3) Pendaftaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat: a. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal faktur untuk kendaraan bermotor baru; b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kwitansi pembelian, surat hibah, surat waris, untuk kendaraan bermotor bukan baru c. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal fiskal untuk kendaraan bermotor mutasi dari luar provlnsl; d. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal risalah lelang untuk kendaraan lelang Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan e. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tangga! risalah lelang untuk kendaraan lelang TNI dan Polri;

(4) Pendaftaran bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk, fungsi dan/atau penggantian mesin harus melaporkan ke kantor UPrD BAPENDA terdekat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat rekomendasi perubahan bentuk fungsi dan/atau penggantian mesin dari pihak/Instansi yang berwenang.

(5) Apabila batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bertepatan dengan hari libur, maka pendaftaran pada hari berikutnya dengan tidak merubah tanggal jatuh tempo.

(6) Bentuk, isi, dan tata cara pengisim1 SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lanpiran I Peraturan Gubernur ini.

(7) Setiap Wajib Pajak yang terlambat menymnpaikan SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan e dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang pajak.

Pasal 20

(1) Pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. dimiliki oleh badan huI<um Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang; b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang; dan c. memiliki izin trayek dan/atau tidak dalam trayek angkutan umum orang.

(2) Pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor umum barang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. dimilki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum; dan b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang.

Pasal 21

Terhadap kendaraan bermotor yang pindah kepemilikan wajib memberitahukan kepada Badan Pendapatan Daerah (kantor SAMSAT terdekat) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya penyerahan.

Pasal 22

Apabila sampai waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak tidak memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal 21, Kepala Badan dapat mengambil langkah-langkah administratif sebagai berikut: a. melakukan pemblokiran proses administratif perpajakan yang bersangkutan sampai dengan diselesaikannya BBNKB; dan b. mengisi SPPKB dan menyampaikan kepada orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan

Pasal 23

Proses pemblokiran administrasi perpajakan atas permintaan orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yulg menerima penyerahan kendaraan dapat dilakukan oleh petugas administrasi SAMSAT, orang pribadi melalui aplikasi Signal dan aplikasi SAMSAT Bengkulu

Pasal 24

SPPKB atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama dan almnat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan; b. tmggal, bulan dan tahun penyerahan; c. dasar penyerahan d. jenis2 merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan/tahun perakitan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan e. gmldingan dan jumlah sumbu

Pasal 25

(1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan BBNKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan

(2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pa(ia ayat (1) terlampir pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

(1) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari luar daerah ke daerah sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3) huruf c maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor berupa surat keterangan fiskal antar daerah.

(2) Setiap pembayaran BBNKB harus diterbitkan SKPD dan membubuhkan validasi pada SKPD yang telah diterbitkan

(3) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran BBNKB harus diberikan lembar asli SKPD yang telah divalidasi.

Pasal 27

(1) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan dan Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

(2) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah ternpat kendaraan bermotor didaftarkan.

Pasal 28

(1) Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

(2) Saat BBNKB terutang terjadi pada saat diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas penyerahan kendaraan bermotor, ubah bentuk dan/atau ganti mesin.

Pasal 29

Pasal 3

Tarif BBNKB berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 32

(1) Besaran pokok BBNKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1 dengan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6).

(2) Besaran pokok dan sanksi administratif BBNKB yang terutang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur dan Opsen BBNKB, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 33

(1) Dalam hal dasar pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk, yang mengakibatkan bertambahnya nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen) dari selisih nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk.

(2) Dasar pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ganti mesin baik mesin lama maupun mesin baru ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen) dari harga mesin kendaraan baru berdasarkan faktur atau kwitansi.

Pasal 34

(1) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.

(2) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Untuk pembayaran BBNKB pada SAMSAT di dalam wilayah Provinsi Bengkulu Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung ke Rekening Umum Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerima Pembantu/Kasir UPFD BAPENDA Kabupaten/Kota.

BAB V

PAJAK ALAT BERAT

Pasal 35

Tata cara pemungutan PAB meliputi: a. pendaftaran, Pendataan Objek PAB; b. penetapan Dan Penghitungan PAB; dan c. pembayaran PAB.

Pasal 36

(1) Subjek PAB adalah orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/ atau menguasai alat berat.

(2) Wajib PAB adalah orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai alat berat.

(3) Setiap Wajib PAB, wajib mengisi SPPAB atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(4) Berdasarkan SPPAB ditetapkan dengan SKPD yang ditandatangani oleh UPFD BAPENDA kabupaten/kota.

(5) Keterlambatan pengisian dan pendaftaran objek PAB oleh Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

(6) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPAB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

(7) Apabila batas waktu pendaftaran, bertepatan dengan hari libur, maka pendaftaran pada hari berikutnya dengan tidak merubah tangga1 jatuh tempo.

Pasal 37

PAB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penguasaan alat berat berada dalam daerah.

Pasal 38

Surat Pendaftaran dan Pendataan PAB atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud dalam Pasal 35, paling sedikit memuat: a. nama dan alamat orang pribadi, Badan yang menerima penyerahan; b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan; c. dasar penyerahan; d. harga penjualan; dan e. jenis, merek, tipe, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin

Pasal 39

Berdasarkan SPPAB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, PAB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 40

(1) PAB di pungut di daerah tempat alat berat terdaftar.

(2) PAB dikenakan untuk masa tahun selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran alat berat.

(3) Pemungutan PAB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Alat Berat.

Pasal 41

(1) Perhitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB

(2) Dasar pengenaan Pajak Alat Berat adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat dan Tarif Pajak Alat Berat dan Peraturan Gubernur tentang NJAB.

(3) NJAB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu alat berat.

Pasal 42

(1) Tarif PAB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat- alat besar berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) PAB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat alat berat terdaftar.

Pasal 43

(1) PAB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.

(2) PAB dibayar sejak tanggal berakhirnya masa berlaku PAB pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan

(3) Setiap pembayaran PAB harus ditetapkan SKPD dan membubuhkan validasi pada SKPD yang telah diterbitkan.

(4) Dalam rangka memperlancar pemungutan PAB Instansi Pemungut bekerjasama dengan Instansi terkait dan berkoordinasi dengan Daerah Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan pedoman/ketentuan yang berlaku

Pasal 44

(1) Untuk pembayaran PAB pada UPFD BAPENDA didalam wilayah Provinsi Bengkulu, Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung ke Rekening Umum Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerima Pembantu/Kasir di UPFD BAPENDA. Bendahara Penerima Pembantu/Kasir dalam waktu

(2) 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Wajib menyetorkan hasil penerimaan PAB ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI

PAJAK AIR PERMUKAAN

Pasal 45

Tata cara pemungutan PAP meliputi: a. pendataan Objek PAP; b. penetapan dan Penghitungan PAP; dan c. pemungutan dan Pembayaran PAP.

Pasal 46

(1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

(2) Dikecualikan dari Objek PAP, yaitu: a. pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga; b. pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat; dan c. pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulan bahaya kebakaran, penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

Pasal 47

(1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan

(2) Wajib Pajak PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan

(3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran PAP adalah: a. orang pribadi, oleh orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan b. Badan, oleh pengurus atau kuasanya, dengan ketentuan untuk Badan yang sudah dinyatakan pailit, oleh kurator.

Pasal 48

(1) Dasar Pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.

(2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut: b. jenis sumber air permukaan; c. lokasi sumber air permukaan; . tujuan pengambilan dan pemanfaat air d permukaan; e. volume air yang diambil dan dimanfaatkan; f. kualitas air permukaan; luas areal tempat pengambilan dan g. pemanfaatan air; dan h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengembalian dan pemanfaatan air permukaan

Pasal 49

(1) Tarif PAP berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(2) PAP terutang dipungut di wilayah daerah tempat Air Permukaan berada

Pasal 50

Pasal 51

(1) Setiap Wajib PAP, wajib mengisi dan menyampaikan SPPAP atau dokumen oleh Wajib PAP dipersamakan dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib PAP atau Kuasanya.

Pasal 52

(1) Berdasarkan SPPAP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Kepala Badan menetapkan PAP dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan

(2) Penetapan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tangga1 IO (sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPAP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran V Peraturan Gubernur ini

Pasal 53

(1) Masa PAP adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan I (satu) bulan kalender.

(2) Tahun PAP adalah jangka waktu I (satu) tahun kalender.

(3) PAP terutang dalam masa PAP terjadi pada saat terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 54

Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan PAP, Kepala Badan melalui Bi(lang terkait dan Kepala UPFD BAPENDA agar: a mengadakan sosialisasi, memberikan penjelasan, pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada semua staf di masing-masing UPFD BAPENDA; b. menghitung Nilai Perolehan Air; menyiapkan dan menerbitkan SKPD kepada Wajib C. Pajak; d. melakukan pendataan tunggakan pada Wajib Pajak secara cermat dan lanjut mengadakan kegiatan operasional penagihan melalui kegiatan Dinas Luar guna memperkecil tunggakan pajak; e. melakukan rekonsiliasi atas pungutan pajak secara berkala; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan termasuk permasalahan yang timbul kepada Kepala Badan.

Pasal 55

(1) Pembayaran PAP dilakukan ke Kas Daerah dan bukti setor pembayaran wajib disampaikan kepada Kepala UPrD BAPENDA paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal pembayaran/penyetoran.

(2) Batas waktu pembayaran paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterima SKPD oleh Wajib Pajak.

BAB XIII

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 69

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Gubernur berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: (1) (2)

(3) diterbitkan a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak:dan b. menerbitkan 1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; 2. Surat Perintah Penagihan Seketika sekaligus; 3. Surat Paksa; 4. Surat Perintah Melaksanakm Penyitaan; 5. Surat Perintah Penyanderaan; 6. Surat Pencabutan Sita; 7. Pengumuman Lelang; 8. Surat Penentuan Harga Limit; 9. Pembatalan Lelang; dan 10. Surat Iain yang diperlukan untuk pelaksanaan pengihan pajak. Tata Cara Penagihan Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur paling lama: a. I (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD; dan b. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPF. SPPF, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu I (satu) bulan sejak tanggal Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SPPF, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan:

Pasal 70

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengm1 SPPr, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan I (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 71

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPF, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat paksa.

(2) Pejabat melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPF, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak ymlg harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 72

(1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat.

(2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 73

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan: a. secara langsung; b. melalui pos; c. melalui surat elektronik;atau d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Gubernur.

Pasal 74

(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila: a. penang,gung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; b. penanggung Pajak memindahtangankan Barang ymg dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan Perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak C. akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan Perusahaan ymg dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; d. Badan usaha akm dibubarkan oleh negara;atau e. terjadinya penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan

Pasal 75

(1) Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran

(2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

(4) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam haI: a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus;atau b. penmlggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputu san persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak,

Pasal 76

(1) Pelaksanam1 Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

(2) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimd<sud pada ayat (1), Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakm Penyitaan.

Pasal 77

(1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, maupun menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak dimaksud.

(2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak Pengumuman Lelang.

(3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak perryrtaan

Pasal 78

(1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling seciikit Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.

(2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak, Wajib Pajak Badan, atau ahli waris.

(3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.

(4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkm Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 79

(1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.

(2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan

(1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: a. NJKB; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

(2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya I (satu) atau lebih dad I (satu) dengan pengertian sebagai berikut: a. koefisien sama dengan I (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau dianggap masih dalam batas toleransi; dan b. koefisien lebih dari I (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

(3) NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.

(4) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

(5) NJKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

(6) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidal< diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor: a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama; d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama; e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama; E harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor: a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor. b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya; dan c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak dan isi silinder.

(1) Dalam hal NJKB untuk jenis, merck dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum, penentum1 NJKB sebagai dasar pengenaan PKB sebagai berikut: a. untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatm1 terbaru: 1. NJKB sebagaimana dimaksud ditetapkm1 berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya; 2. NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan dalmn hal diperoleh: a. harga kosong, NJKB ditetapkan sebelurn dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; b. harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB; c. dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan berdasarkan dari daerah provinsi lain yang memenuhi dari jenis, tipe, isi silinder dan tahun kendaraan yang sama atau mendekati; dan d. untuk Kendaraan Bermotor yang tahun pembuatannya lebih tua, NJKB ditentukan berdasarkan: 1. Harga Pasaran Umum; 2. NJKB dari daerah provinsi lain; dan 3. !Vlerek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama. Dalam hal NJKB untuk jenis, merek dan tipe

(2) Kendaraan Bermotor tidak tercantum tetapi masih terdapat jenis, merek dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan sebagai berikut: a. Untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJKB berdasarkan: 1. Harga Pasaran Umum; 2. NJKB dari daerah provinsi lain; 3. Kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat; dan 4. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hamper sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama. b. untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB berdasarkan: 1. Harga Pasaran Umum; 2. NJKB dari daerah provinsi lain; 3. Dengan penurunan 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat; atau 4. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama; dan 5. Untuk pembuatan kendaraan bermotor tahun 1980 ke bawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun pembuatan 1980.

(3) Penentuan NJKB sebagai dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan oleh dealer kepada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Subbid PKB dan BBNKB dengan daftar jenis dan tipe kendaraan baru yang akan dinaikan ke Kepala Badan.

(4) Penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembulatan dengan ketentuan: a. untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan alat-alat berat/besar dibulatkan dalam jutaan rupiah dengan rincian: 1. kurang dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan kebawah; dan 2. sama/lebih dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan ke atas. b. untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, dibulatkan dalam ratusan ribu rupiah dengan rincian: 1. kurang dari Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan ke bawah; 2. sama/ lebih dari Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan ke atas.

(5) NJKB sebagai dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan

(1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.

(2) NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.

(3) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

(4) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor: a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama; d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama; e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama; f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan harga kendaraan bermotor berdasarkan g. dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

(5) Penghitungan dasar pengenaan BBNKB untuk

(6)

(1) berikut: kendaraan baru ditetapkan dalam suatu table yang ditetapkan dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri. Dalam hal dasar pengenaan BBNKB belum tercantum dalam table yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menetapkan dasar pengenaan BBNKB dengan Peraturan Gubernur yang berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri dengan memperhatikan penyusutan NJKB. Dalam hal NJKB untuk jenis, merek dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum, penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan BBNKB sebagai a. Untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan terbaru: 1. NJKB sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumya; 2. NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan dalam hal diperoleh a. harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertamabahan Nilai; b. harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB; c. dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan berdasarkan Pasal 30: dari daerah provinsi lain yang memenuhi dari jenis, tipe, isi silinder dan tahun kendaraan yang sama atau mendekati; d. untuk Kendaraan Bermotor yang tahun pembuatannya lebih tua, NJKB ditentukan berdasarkan: 1. Harga Pasaran Umum; 2. NJKB dari daerah provinsi lain; dan 3. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama. Dalam hal NJKB untuk jenis, merek dan tipe

(2) Kendaraan Bermotor tidak tercantum tetapi masih terdapat jenis, merck dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang bert)eda, penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan BBNKB sebagai berikut: a. untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJKB berdasarkan: 1. Harga Pasaran Umum; 2. NJKB dari Daerah Provinsi lain; 3. kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat; dan 4. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama. b untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB berdasarkan: 1. Harga Pasaran Umum; 2. NJKB dari daerah provinsi lain; 3. dengan penurunan 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling ban)'ak penurunan 5 (lima) tingkat; 4. merck dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama; dan 5. untuk pembuatan kendaraan bermotor tahun 1980 ke bawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun pembuatan 1980.

(3) Penentuan NJKB sebagai dasar Pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan oleh dealer kepada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Subbid PKB dan BBNKB dengan daftar jenis dan tipe kendaraan baru yang akan dinaikan ke Kepala Badan.

(4) Penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembulatan dengan ketentuan: a. untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan alat-alat berat/besar dibulatkan dalam jutaan rupiah dengan rincian: 1. kurang dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan ke bawah; dan 2. sama/lebih dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan ke atas. b. untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, dibulatkan dalam ratusan ribu rupiah dengan rincian: 1. kurang dari Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan ke bawah; 2. sama/lebih dari Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan ke atas.

(5) NJKB sebagai dasar pengenaan PKB sebagaimma dimaksud pada ayat (1), a)'at (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

PERGUB Nomor 24 Tahun 2025 — Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat Dan Pajak Air Permukaan

PERGUB Nomor 24 Tahun 2025 — Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat Dan Pajak Air Permukaan

BAB I

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 3

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB V

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

BAB VI

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

BAB VII

Pasal 56

BAB VIII

Pasal 57

Pasal 58

BAB IX

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

BAB X

Pasal 62

BAB XI

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

BAB XII