PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 tentang PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA SERTA PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN

Dicabut

Pengundangan: 3 Februari 2025

Lihat Riwayat Perubahan

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Pelaksanaan Kegiata… | Pasal.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Provinsi Bengkulu dan Perangkat Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat Dinas ESDM adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
8. Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 TAHUN 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dilakukan secara integrasi dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP Provinsi.
9. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang.
10. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
11. Mineral adalah Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini yaitu: a. mewujudkan Sustainable Mining Management (SMM) atau kegiatan pertambangan yang berkelanjutan yang menerapkan prinsip pertambangan yang baik dan benar (good mining practices). b. mengatur pemberian rekomendasi atau persetujuan teknis perizinan berusaha dan non perizinan di bidang mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya; c. mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya di Daerah; d. mengatur pemanfaatan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup serta berdampak meningkatkan ekonomi kerakyatan; e. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; dan f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

BAB III

WIUP

Pasal 4

(1) WIUP berada dalam WUP yang merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

(2) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

Pasal 5

(1) Gubernur memberikan WIUP berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: a. Badan Usaha; b. Koperasi; atau c. Perusahaan Perseorangan.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Badan Usaha Swasta Nasional dengan Penanaman Modal Dalam Negeri; dan d. Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri.

(3) Perusahaan Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. perusahaan firma; dan b. perusahaan komanditer.

(4) Pemohon WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) Persetujuan pemberian WIUP serta 2 (dua) IUP dan/atau SIPB.

Pasal 6

Selain memiliki kewenangan pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Gubernur berwenang memberikan rekomendasi untuk pengajuan WIUP Mineral Logam dan Batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Gubernur memberikan rekomendasi WIUP Mineral Logam dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Menteri atau gubernur.

Pasal 8

Pasal 9

(1) Dinas ESDM menerbitkan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan setelah menerima bukti setor pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta.

(2) Penerbitan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat Persetujuan Pemberian WIUP yang dilampiri dengan: a. peta WIUP berikut batas; dan b. koordinat geografis lintang dan bujur WIUP.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan diatur dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui Keputusan Kepala Dinas ESDM.

Pasal 11

Pasal 12

(1) Gubernur menetapkan luasan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai wilayah yang dijadikan persyaratan untuk mendapatkan peningkatan IUP tahap kegiatan eksplorasi atau kegiatan SIPB.

(2) Luasan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan pertimbangan jarak dengan pemukiman, fasilitas umum, lahan sawah dilindungi, letak geografis, data potensi, cadangan mineral dan batuan, daya dukung dan daya tampung lingkungan dan kaidah konservasi sumber daya mineral dan batuan.

BAB IV

IUP TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi

Pasal 13

(1) Pemegang Surat Persetujuan Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan wajib menyampaikan permohonan IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi kepada Dinas DPMPTSP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak terbitnya WIUP.

(2) Apabila pemegang Surat Persetujuan Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan tidak menyampaikan permohonan IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah dan pencetakan peta menjadi milik Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal pemegang Surat Persetujuan Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap mengundurkan diri, maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 14

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

Pasal 15

(1) Pemohon wajib menempatkan jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf c setelah mendapatkan surat persetujuan pemberian WIUP.

(2) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah yang berkerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito berjangka, atas nama Kepala Dinas ESDM qualita qua (q.q) pemohon IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi dengan ketentuan: a. jaminan kesungguhan yang ditempatkan ditentukan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila luas WIUP kurang dari atau sama dengan 40 (empat puluh) hektar; atau b. jaminan kesungguhan yang ditempatkan dihitung berdasarkan luas wilayah per hektar dikalikan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila luas WIUP lebih dari 40 (empat puluh) hektar.

Pasal 16

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan lengkap, Dinas PMPTSP menerbitkan IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi melalui sistem terintegrasi secara elektronik dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi.

(2) IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi ditetapkan dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui Keputusan Kepala Dinas ESDM.

Pasal 18

Pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi berhak untuk: a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pada masa IUP tahap kegiatan eksplorasi, yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi baik di dalam maupun di luar WIUP; d. bekerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP atau sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi/perencanaan/usaha jasa pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. mendapatkan perizinan terkait, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan f. meningkatkan izin ke IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pasal 20

Pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi dilarang: a. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan Gubernur c.q. Dinas ESDM; b. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memindahtangankan IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur c.q. Dinas PMPTSP d. mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Gubernur c.q. Dinas PMPTSP; e. menjaminkan IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi yang telah di terbitkan izinnya melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik oleh Dinas PMPTSP wajib melakukan tahapan kegiatan eksplorasi.

(2) Tahapan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelidikan umum; b. eksplorasi; dan c. studi kelayakan.

(3) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi dilarang melakukan kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

(1) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi wajib menyelesaikan kegiatan eksplorasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi.

(2) Dalam hal pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelesaikan kegiatan eksplorasi, jaminan kesungguhan beserta bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat dicairkan dan disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi wajib mengajukan permohonan pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

BAB V

IUP TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI

Pasal 24

(1) IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi diberikan sebagai peningkatan IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi.

(2) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan Operasi Produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dari Gubernur.

(3) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. financial.

Pasal 25

Pasal 26

(1) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

(2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi aspek: a. pendidikan; b. kesehatan; c. kemandirian ekonomi; dan d. infrastruktur dasar.

Pasal 27

Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya periodik kepada Dinas ESDM untuk mendapat persetujuan.

Pasal 28

Setiap pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas ESDM.

Pasal 29

(1) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi wajib menempatkan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf c sesuai dengan besaran jaminan reklamasi yang telah disetujui oleh Kepala Dinas ESDM.

(2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan biaya Reklamasi yang dimuat dalam persetujuan rencana reklamasi.

(3) Penempatan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi diterbitkan.

Pasal 30

(1) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berupa Deposito Berjangka yang ditempatkan di Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) atas nama Kepala Dinas ESDM q.q. pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.

(2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah.

(3) Tata cara penempatan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Pascatambang sesuai dengan besaran jaminan Pascatambang yang telah disetujui oleh Kepala Dinas ESDM.

(2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan biaya pascatambang.

(3) Penempatan Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sebelum IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi diterbitkan.

Pasal 32

(1) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berupa deposito berjangka ditempatkan di Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) atas nama Kepala Dinas ESDM qq. pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal pasca tambang.

(2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah.

(3) Mata uang Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan tidak dapat diubah.

Pasal 33

(1) Dinas ESDM melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melalui sistem terintegrasi secara elektronik.

(2) Dinas ESDM dapat menolak permohonan apabila berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan financial dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi ditetapkan dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui Keputusan Kepala Dinas ESDM.

Pasal 35

(1) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi wajib melaksanakan sosialisasi di wilayah rencana kegiatan Operasi Produksinya, paling sedikit meliputi: a. wilayah kegiatan operasi produksi; b. rencana pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi; b. metode dan tahapan penambangan; c. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; d. kompensasi atas pemanfaatan lahan; dan e. reklamasi dan pascatambang.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan melalui: a. papan pengumuman di balai desa setempat; b. media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat setempat dan yang terdampak langsung; dan c. undangan.

Pasal 36

(1) Masa berlaku IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi diberikan waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian masa berlaku dan perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah sumber daya dan/atau cadangan sesuai laporan Studi Kelayakan yang disetujui oleh Dinas ESDM.

Pasal 37

Pasal 38

(1) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, wajib mengembalikan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi kepada Gubernur c.q. Dinas PMPTSP.

(2) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan pada WIUP kepada Gubernur c.q. Dinas ESDM dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu kegiatan operasi produksi berakhir.

Pasal 39

Pasal 41

Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi dilarang: a. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan Gubernur c.q. Dinas ESDM; b. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur c.q. Dinas PMPTSP; d. mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Gubernur c.q. Dinas ESDM; e. menjaminkan IUP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan f. melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Kegiatan Operasi Produksi meliputi kegiatan: a. konstruksi; b. penambangan; c. pengolahan dan pemurnian; dan d. pengangkutan dan penjualan;

(2) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

Penggunaan bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dalam kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam hal pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan, kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dapat dilakukan oleh pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 45

Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi dapat membangun sarana penunjang kegiatan usaha di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan peningkatan nilai tambah di dalam daerah melalui kegiatan pengolahan, kecuali komoditas tanah urug, pasir, dan komoditas lainnya yang penggunaannya tidak melalui proses pengolahan.

(2) Dalam hal Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi tidak melakukan peningkatan nilai tambah di dalam daerah, Dinas PMPTSP sesuai rekomendasi Dinas ESDM berwenang menolak permohonan perpanjangan izin.

(3) Dalam hal pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan, kegiatan pengolahan dapat dilakukan oleh: a. Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi lainnya yang memiliki fasilitas pengolahan; b. Pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Pasal 47

(1) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang terhadap lahan terganggu.

(2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui Dinas ESDM.

(3) Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waku 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan umur tambang dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB VI

SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

Pasal 48

(1) SIPB diberikan oleh Dinas PMPTSP berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: a. Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa; b. Badan Usaha Swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri; c. Koperasi; atau d. perusahaan perseorangan.

(2) SIPB diberikan khusus untuk pengusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu dalam rangka mendukung proyek Pembangunan yang didanai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(3) Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat, dan batu gamping.

(4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap kegiatan: a. perencanaan; b. penambangan; c. pengolahan; dan d. pengangkutan dan penjualan.

Pasal 49

(1) Pemohon wajib memperoleh persetujuan pemberian WIUP sebelum mengajukan permohonan SIPB.

(2) Pemegang persetujuan pemberian WIUP untuk SIPB jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu wajib menyampaikan permohonan SIPB dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dilengkapi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan financial.

(3) Apabila pemegang WIUP untuk SIPB jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu tidak menyampaikan permohonan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap mengundurkan diri serta biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta menjadi milik Pemerintah dan WIUP yang telah diberikan menjadi wilayah terbuka.

Pasal 50

(1) Dinas ESDM menerbitkan persetujuan pemberian WIUP untuk SIPB jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu setelah menerima bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan bukti setor pembayaran biaya pencetakan peta.

(2) Penerbitan WIUP untuk SIPB jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan pemberian WIUP yang dilampiri dengan: a. Hak dan kewajiban; b. peta WIUP berikut batas; dan c. koordinat geografis lintang dan bujur WIUP.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan WIUP untuk SIPB jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Keputusan Kepala Dinas ESDM.

Pasal 52

Pasal 53

(1) Dinas ESDM melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis atas permohonan disampaikan melalui sistem terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(2) Dinas PMPTSP menerbitkan SIPB berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan SIPB diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Keputusan Kepala Dinas ESDM.

Pasal 55

(1) SIPB diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun atau sesuai jangka waktu kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu kali dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 56

BAB IX

SUSPENSI KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 59

(1) Suspensi kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP atau SIPB jika terjadi: a. keadaan kahar; b. keadaan yang menghalangi; dan/atau c. kondisi daya dukung lingkungan.

(2) Suspensi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau SIPB.

(3) Keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar pemberian suspensi apabila mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

(4) Kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi dasar pemberian suspensi apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tesebut tidak dapat menanggung beban kegiatan produksi yang mengakibatkan: a. terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup; dan/atau b. terganggunya keseimbangan ekosistem.

(5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), suspensi diberikan Gubernur c.q. Dinas PMPTSP berdasarkan permohonan dari pemegang IUP atau SIPB.

(6) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), suspensi diberikan berdasarkan: a. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disampaikan ke Dinas ESDM; dan/atau b. Permohonan dari masyarakat.

Pasal 60

(1) Permohonan suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b harus diajukan oleh pemegang IUP atau SIPB dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi kepada Dinas PMPTSP untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 61

(1) Permohonan perpanjangan suspensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya suspensi.

(2) Dinas PMPTSP memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi dari Dinas ESDM terhadap permohonan perpanjangan suspensi dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya suspensi.

Pasal 62

(1) Pemegang IUP atau SIPB yang telah diberikan persetujuan suspensi karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, tidak wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan selama berlakunya persetujuan suspensi karena keadaaan kahar.

(2) Pemegang IUP atau SIPB yang telah diberikan persetujuan suspensi dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)

Pasal 63

(1) Suspensi karena keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) berakhir karena: a. habis masa berlakunya; b. tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui; atau c. permohonan pencabutan dari pemegang IUP atau SIPB.

(2) Suspensi karena kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) berakhir karena habis masa berlakunya.

Pasal 64

(1) Apabila jangka waktu suspensi karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) belum berakhir dan pemegang IUP atau SIPB sudah siap melakukan kegiatan usaha pertambangan kembali, maka pemegang IUP atau SIPB harus mengajukan permohonan pencabutan suspensi kepada Dinas PMPTSP.

(2) Dinas PMPTSP memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pencabutan suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi Dinas ESDM dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permohonan diterima.

BAB XI

IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN

Pasal 66

(1) lzin Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Gubernur c.q. Dinas PMPTSP berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: a. Badan Usaha; b. Koperasi; atau c. perusahaan perseorangan.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan izin pengangkutan dan penjualan melalui sistem terintegrasi secara elektronik kepada Gubernur c.q. Dinas PMPTSP.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. surat permohonan; b. nomor induk berusaha; d. NPWP Dalam Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Bengkulu e. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan f. sumber pasokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan Mineral yang masih berlaku dengan pemegang: 1. IUP; 2. IPR; 3. SIPB; 4. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain; dan/atau 5. IUP untuk Penjualan.

Pasal 67

(1) Dinas ESDM melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas PMPTSP menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan Izin Pengangkutan dan Penjualan ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Keputusan Kepala Dinas ESDM.

Pasal 69

(1) Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan.

(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu izin Pengangkutan dan Penjualan diajukan kepada Dinas PMPTSP paling cepat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 70

BAB XII

IUJP

Pasal 71

(1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.

(2) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pertambangan dengan jenis usaha di bidang: a. penyelidikan umum; b. eksplorasi; c. studi kelayakan; d. konstruksi pertambangan; e. pengangkutan; f. lingkungan pertambangan; g. reklamasi dan pascatambang; h. keselamatan pertambangan; dan/atau i. penambangan.

(3) Kegiatan usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. konsultasi; b. perencanaan; dan c. pelaksanaan.

(4) Kegiatan konsultasi dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha dalam bentuk sertifikat standar.

(5) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan IUJP.

(6) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. Kedekatan lokasi kegiatan Usaha Pertambangan dengan keberadaan perusahaan Jasa Pertambangan pada wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan provinsi lainnya; dan b. Status perusahaan, Jasa Pertambangan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.

(7) Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.

(8) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah pemegang IUP melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional yang mampu secara teknis dan/atau finansial.

Pasal 72

(1) Perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat memberikan sebagian pekerjaan usaha Jasa Pertambangan yang didapatkan kepada pihak lain.

(2) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal.

Pasal 73

Pasal 74

(1) Dinas ESDM melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3).

(2) Dinas PMPTSP menerbitkan IUJP berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan IUJP diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Keputusan Kepala Dinas ESDM.

Pasal 76

(1) IUJP diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Permohonan perpanjangan IUJP diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir kepada Dinas PMPTSP.

(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 permohonan perpanjangan IUJP dan/atau perubahan IUJP dilengkapi dengan persyaratan: a. bukti penyampaian laporan kegiatan tahunan kepada Kepala Teknik Tambang yang termuat dalam RKAB periodik; dan b. salinan SK IUJP sebelumnya.

Pasal 77

(1) Pemegang IUJP berhak: a. melakukan kegiatan sesuai dengan bidang usahanya; b. mengubah bidang usaha yang tercantum pada IUJP dengan menyampaikan permohonan perubahan kepada Gubernur c.q. Dinas PMPTSP; dan c. mendapatkan perpanjangan IUJP setelah memenuhi persyaratan.

BAB XIII

IUP UNTUK PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN Bagian Kesatu

Pasal 78

(1) Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

(2) Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan: a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; b. pembangunan konstruksi pelabuhan; c. pembangunan terowongan; d. pembangunan konstruksi bangunan sipil; e. pengerukan alur lalu lintas sungai,waduk, bendungan atau laut; f. penataan lahan untuk tujuan tertentu; dan/atau g. penanggulangan bencana.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g bukan merupakan kegiatan pertambangan sehingga izin atau rekomendasinya diberikan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang.

(5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memanfaatkan mineral atau batuan yang tergali untuk kepentingan sendiri sepanjang tidak untuk mendapatkan keuntungan secara komersial, tidak wajib memiliki IUP untuk Penjualan.

Pasal 79

Pasal 80

(1) Dinas ESDM melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas PMPTSP menerbitkan IUP untuk Penjualan.

(3) Penerbitan IUP untuk Penjualan sesuai dengan jumlah volume mineral logam, mineral bukan logam, atau batuan yang tergali dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan IUP untuk Penjualan diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Keputusan Kepala Dinas ESDM.

Pasal 82

(1) Masa berlaku IUP untuk Penjualan sama dengan masa berlaku izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2).

(2) Dalam hal izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki jangka waktu berlaku, masa berlaku Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 83

(1) Pemegang IUP untuk Penjualan berhak untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dari lokasi penimbunan mineral yang tergali sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir.

(2) Pemegang IUP untuk Penjualan wajib: a. melaksanakan pengangkutan dan penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan yang tergali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. membayar pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang tergali yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; c. menyampaikan laporan hasil penjualan atau pemanfaatan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan yang tergali kepada Dinas ESDM sesuai dengan kewenangannya.

BAB XV

PENGGUNAAN JALAN PERTAMBANGAN

Pasal 85

(1) Pemegang IUP atau SIPB wajib menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

(2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Jalan tambang yang terdapat pada area pertambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan alat penunjang produksi; dan b. Jalan penunjang yang disediakan untuk jalan transportasi barang atau orang dalam suatu area pertambangan dan/atau area proyek pendukung operasi pertambangan atau penyediaan fasilitas pertambangan.

(3) Jalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP atau SIPB bekerja sama dengan: a. Pemegang IUP atau SIPB lain yang membangun jalan pertambangan; atau b. Pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan pertambangan.

(4) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP atau SIPB dapat melakukan perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan kemanfaatan.

(6) Dalam hal jalan pertambangan sehagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, pemegang IUP dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

(1) Pemegang IUP atau SIPB dalam penggunaan jalan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (3) wajib memenuhi aspek keselamatan pertambangan.

(2) Pemegang IUP atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan jalan pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan pertambangan pada IUP atau SIPB.

(3) Persetujuan pemenuhan aspek keselamatan pertambangan dalam pembangunan dan penggunaan jalan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

(1) Akses tambang meliputi: a. jalan tambang; dan b. jalan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

(2) Jalan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan khusus untuk kegiatan tambang di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dibangun oleh Pemegang IUP atau SIPB.

(3) Jalan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa dan jalan baru yang dibangun oleh pemegang IUP atau SIPB.

(4) Jalan desa atau jalan baru yang menjadi akses tambang harus ditingkatkan kualitasnya oleh pemegang IUP atau SIPB.

Pasal 88

(1) Pemegang IUP atau SIPB wajib melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan, dan perbaikan jalan desa dan jalan baru yang menjadi akses tambang.

(2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemegang IUP atau SIPB dalam melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan dan perbaikan jalan kabupaten dan/atau provinsi yang menjadi akses tambang.

(3) Dalam melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan dan perbaikan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pemegang IUP atau SIPB dilaksanakan melalui kesepakatan bersama.

Pasal 89

(1) Pemegang IUP atau SIPB dilarang memonopoli jalan baru yang telah ditingkatkan kualitasnya, dipelihara, diperbaiki, atau yang baru dibangun.

(2) Pemegang IUP atau SIPB lainnya yang hendak memanfaatkan jalan baru yang telah ditingkatkan kualitasnya, dipelihara, diperbaiki, atau baru dibangun oleh pemegang IUP atau SIPB harus mendapatkan persetujuan dan membuat kesepakatan bersama dari IUP atau SIPB yang membuka jalan tersebut.

Pasal 90

Dalam hal IUP atau SIPB tidak memiliki persetujuan pembangunan jalan sebagai akses tambang, tidak melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan dan perbaikan jalan desa dan jalan baru, menyebabkan konflik sosial, atau memonopoli akses tambang, maka pemerintah desa, Dinas ESDM dan/atau Dinas Perhubungan berwenang memberikan teguran dan/atau menutup akses tambang.

BAB XVIII

PENGENDALIAN PRODUKSI DAN PENJUALAN SERTA PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN

Pasal 94

(1) Gubernur c.q. Dinas ESDM melakukan pengendalian produksi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau SIPB.

(2) Pengendalian produksi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: d. memenuhi ketentuan aspek lingkungan; e. konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan; dan f. mengendalikan harga mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

(3) Pengendalian produksi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan melalui Keputusan Gubernur.

(4) Harga patokan penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan sebagai acuan harga jual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan di lokasi tambang oleh IUP atau SIPB.

(5) Dalam hal pemegang IUP atau SIPB tidak mematuhi acuan harga jual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dinas ESDM berwenang memberikan teguran.

(6) Harga patokan penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan harga yang berlaku umum di pasaran dan usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

(7) Gubernur menetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan (MBLB).

Pasal 95

(1) Gubernur c.q. Dinas ESDM melakukan pengendalian penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

(2) Pengendalian penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. Memenuhi pasokan kebutuhan mineral bukan logam mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dalam Daerah; dan b. stabilitas harga mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

BAB XX

PENGAWASAN

Pasal 97

(1) Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang didelegasikan dan dilaksanakan melalui Dinas ESDM, Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas.

(2) Dinas ESDM sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh pemegang Izin kegiatan pertambangan.

Pasal 98

Pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha terdiri atas: a. Perencanaan Pengawasan; b. Pelaksanaan Pengawasan; dan c. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan.

Pasal 99

(1) Dinas ESDM menyusun rencana pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.

Pasal 100

(1) Gubernur c.q Dinas ESDM berwenang melakukan pengawasan Perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.

Pasal 101

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui: a. evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus; b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik.

Pasal 102

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui: a. evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus; b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik.

Pasal 103

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 104

Inspektur Tambang dan Pejabat pengawas pertambangan atau pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui Dinas ESDM.

Pasal 105

(1) Selain dilakukan oleh Inspektur Tambang, Pejabat Pengawas Pertambangan dan/atau pejabat Dinas yang ditunjuk oleh Gubernur c.q Dinas ESDM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 106

(1) Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk melakukan pengawasan Perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat secara terintegrasi, terdiri dari unsur: a. pemberi rekomendasi teknis; b. unsur penerbit izin; c. unsur pengawasan bidang pertambangan; d. unsur penegak hukum; e. unsur pemerintah daerah di bidang kebijakan infrastruktur; dan f. unsur bidang tatapemerintahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 107

(1) Dinas ESDM melakukan monitoring dan evaluasi Perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat pengawas pertambangan atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik pertambangan yang baik dan/atau tata kelola pengusahaan pertambangan, Gubernur melalui Dinas menindaklanjuti dalam bentuk: a. pembinaan;atau b. pemberian sanksi administratif.

(1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan pemberian WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu atau WIUP batuan berdasarkan permohonan badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:dilengkapi dengan: a. surat permohonan; b. Nota kesepahaman dengan penanggungjawab proyek strategis nasional, dan/atau proyek Pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah (khusus untuk pengajuan WIUP SIPB); c. surat pernyataan bahwa pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan pengusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan; d. salinan nomor induk berusaha (NIB); e. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dalam Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Bengkulu; g. Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) dari pemohon; h. Peta WIUP format Pdf dan .Shp; i. Koordinat dalam format Microsoft Excel; j. Surat informasi kesesuaian tata ruang dari instansi yang berwenang; k. Surat keterangan tidak keberatan/persetujuan dari pemegang IUP/IUPK existing; l. Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; n. Rencana penggunaan wilayah (sesuai format); o. Rencana penggunaan dan penjualan komoditas; p. Rencana kegiatan eksplorasi yang diberikan selama 3 (tiga) tahun; q. Rencana produksi pada kegiatan operasi produksi; r. Surat Pernyataan persetujuan dari Masyarakat/tetangga pemilik lahan sekitar pada lokasi yang dimohon diketahui oleh Kepala Desa setempat; s. Sosialisasi dan berita acara hasil rapat desa yang menyetujui untuk dilakukan kegiatan pertambangan batuan dilokasi WIUP yang dimohon dan ditandatangani oleh kepala desa serta badan permusyawaratan desa setempat dengan melampirkan bukti foto, video dan daftar hadir; t. Rekomendasi desa dan rekomendasi camat; u. Surat Bukti Kepemilikan Tanah (SHM, SKT, Sewa, Jual Beli, Kontrak atau Kerja Sama); dan v. Rekomendasi atau persetujuan dari pemegang hak atas tanah atau instansi yang berwenang apabila berada dalam kawasan perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan serta kawasan lainnya yang dianggap perlu.

(3) Dinas ESDM melakukan evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria: a. koordinat permohonan WIUP sesuai dengan peraturan perundangan; b. permohonan berada dalam WUP; c. tidak berada di hutan konservasi dan lindung; d. tidak tumpang tindih sama komoditas; e. apabila tumpang tindih dengan komoditas yang berbeda yang dibuktikan dengan surat persetujuan pemegang WIUP sebelumnya; dan f. kesesuaian dengan pemanfaatan ruang wilayah.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas ESDM menerbitkan surat perintah pembayaran biaya pencadangan wilayah (PNBP) dan pencetakan peta kepada pemohon.

(5) Pemohon wajib membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat perintah pembayaran.

(6) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemohon WIUP tidak Wmembayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta maka pemohon dianggap mengundurkan diri dan wilayah permohonan menjadi wilayah terbuka.

(7) Besaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan untuk IUP diberikan paling luas: a. 25 (dua puluh lima) hektar untuk asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, zirkon, basalt, batu apung, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan, ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas dan turmalin. b. 40 (empat puluh) hektar untuk andesit, batu gunung kuari besar, batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen;

(2) WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan untuk SIPB diberikan paling luas 10 (sepuluh) hektar.

(3) Ketentuan luas WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) khusus untuk yang berlokasi di badan sungai disesuaikan dengan kondisi morfologi sungai dan areal sekitar WIUP.

(4) Ketentuan luas WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dimohonkan lebih dari luasan tersebut apabila berada pada lokasi daratan yang jaraknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai sempadan sungai, pemukiman, fasilitas umum dan lahan sawah dilindungi yang disusun melalui dokumen kajian teknis dan kajian akademis.

Pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi wajib: a. menyediakan dana yang cukup diperlukan dan bertanggung jawab penuh untuk pembiayaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; b. melakukan investasi untuk melaksanakan kegiatan, tidak kurang dari ketentuan biaya minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membayar kewajiban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar, dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; e. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi; f. mengutamakan penggunaan tenaga kerja, jasa setempat sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyelesaikan kewajiban penggunaan lahan yang terganggu sebelum melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h. mengamankan dan melaporkan mineral lainnya yang ikut tergali akibat kegiatan IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi; i. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Tahap kegiatan Eksplorasi kepada Dinas ESDM; j. mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan di daerah dimana WIUP berada; k. menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan kegiatan eksplorasi, dan menyerahkan seluruh data hasil kegiatan yang dicapai kepada Dinas ESDM; l. menyampaikan laporan akhir kegiatan tahapan kepada Dinas ESDM paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tiap tahap kegiatan pada masa IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi; m. menyampaikan laporan eksplorasi lengkap, laporan studi kelayakan, dokumen rencana reklamasi dan dokumen rencana pascatambang serta dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/AMDAL) untuk mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah terkait, sebagai bagian persyaratan untuk peningkatan ke IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi; n. mengajukan permohonan penciatan sebagian atau pengembalian seluruh IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. melakukan reklamasi pada kegiatan eksplorasi; dan p. melakukan upaya keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasi pertambangan.

(1) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi mengajukan permohonan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi kepada Gubernur c.q. Dinas PMPTSP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan: a. administratif; b. teknis; b. lingkungan; dan c. financial.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. surat permohonan peningkatan tahap operasi produksi; b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan d. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional; b. laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi; c. laporan Studi Kelayakan dan persetujuannya; d. dokumen rencana kerja dan anggaran biaya IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi yang juga memuat rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar; e. surat persetujuan pengangkatan Kepala Teknik Tambang (KTT) yang bersertifikasi; dan f. rekomendasi teknis atau persetujuan teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air dalam hal WIUP berada dalam wilayah sungai.

(6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup; b. dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang.

(7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit atau minimal laporan kompilasi oleh akuntan publik, untuk badan usaha/ perusahaan perseorangan/ koperasi/BUMD/BUMN yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun cukup membuat surat pernyataan yang berisi keterangan belum melakukan aktivitas penambangan dan laporan keuangan dibuat dengan standar laporan akuntansi keuangan dan jika lebih dari 1 (satu) tahun laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik; b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; c. bukti penempatan jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang di Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah; dan d. bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir.

(8) Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (7) huruf c dikoordinasikan dengan tim teknis dan Inspektur Tambang penempatan Provinsi Bengkulu.

(9) Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (7) huruf c dilaksanakan setelah proses evaluasi atas dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang oleh Tim Inspektur Tambang.

(1) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi mengajukan perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi kepada Gubernur c.q. Dinas PMPTSP paling cepat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

(2) Permohonan perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi: a. Surat Permohonan (Kepada Gubernur Bengkulu cq. Dinas PMTPSP Provinsi Bengkulu) dengan jangka waktu permohonan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dan paling cepat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku IUP habis masa berlaku; b. Salinan Nomor Induk Berusaha; c. Salinan SK IUP Operasi Produksi; d. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficial ownership) dari Badan Usaha; e. Peta dan koordinat usulan WIUP/WIUPK perpanjangan kegiatan operasi produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional; f. Laporan Akhir Tahap Operasi Produksi; g. Rencana Kerja Selama Perpanjangan; h. Neraca Sumber dan cadangan; i. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi; j. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir dan keterangan lunas pajak dari instansi yang membidangi pendapatan daerah; k. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit atau minimal laporan kompilasi oleh akuntan publik; l. Bukti pembayaran pencetakan peta WIUP/WIUPK; m. Surat Keterangan Kepala Desa setempat terkait permohonan perpanjangan IUP; dan n. Laporan dan berita acara pemasangan patok batas WIUP

(3) Dinas ESDM melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan financial lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dinas ESDM memberikan persetujuan permohonan perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terhadap kinerja Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya kegiatan Operasi Produksi.

(5) Dinas ESDM dapat menolak permohonan perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kinerja Operasi Produksi.

(6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP

Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi berhak: a. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar coordinat; b. melakukan seluruh tahapan kegiatan operasi produksi; c. mengajukan permohonan suspensi (penghentian sementara kegiatan) usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b; e. membangun sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memanfaatkan atau melakukan kerja sama dengan badan usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; g. bekerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP atau sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi/perencanaan/ usaha jasa pertambangan sesuai dengan persetujuan RKAB Periodik; h. melakukan perubahan investasi dan sumber pembaiyaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan RKAB Periodik; i. melakukan eksplorasi lanjutan dan mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan Batubara; j. mengajukan permohonan penciutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan dalam WIUP dengan mengajukan permohonan kepada gubernur dan membentuk Badan Usaha Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. membangun dan memanfaatkan fasilitas serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasi produksi baik di dalam WIUP maupun area proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. memiliki mineral yang telah diproduksi setelah memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; n. membangun fasilitas pengangkutan penyimpanan/ pemurnian, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak sesuai dengan persetujuan RKAB Periodik; o. membangun tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair sesuai denan persetujuan RKAB Periodik; p. melaksanakan peledakan tidur sesuai dengan persetujuan RKAB Periodik; q. mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan RKAB Periodik; r. melakukan kerjasama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang IUP dan SIPB lainnya sesuai dengan persetujuan RKAB Periodik; s. mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; t. melakukan pengangkutan dan penjualan kepada pihak lain yang telah mendapatkan izin pengangkutan dan penjualan; u. melakukan perpanjangan masa berlaku IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; v. mengajukan permohonan kembali bekas WIUP sesuai peraturan perundang-undangan, sewaktu masa berlaku IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi sudah berakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan w. hak lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi wajib: a. melakukan seluruh tahapan kegiatan pada masa izin operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyusun dan menyampaikan RKAB Periodik kepada Dinas ESDM untuk mendapatlan persetujuan; c. menyampaikan laporan kegiatan tertulis secara berkala kepada Gubernur melalui Dinas ESDM atas RKAB Periodik serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerjasama dengan pemegang IUJP; d. memenuhi ketentuan pengunaan produk dalam negeri dan produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. membayar iuran tetap dan pajak mineral bukan logam dan batuan; f. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntasi Indonesia; g. melaksanakan divestasi saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice); i. melakukan eksplorasi lanjutan dan mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batuan; j. menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam penerapan kaidah kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice); m. menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menguakan perusahaan jasa pertambangan; n. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; p. menjamin penerapan standard dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menjagakelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; r. memasang tanda batas pada WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; s. mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan teknis pertambangan; t. menerapkan standar kompetensi kerja yang berlaku dalam pertambangan; u. melaksanakan upaya konservasi mineral; v. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; w. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha pertambangan kepada gubernur melalui Dinas ESDM; x. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan; y. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; z. Mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; aa. melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bb. menggunakan jalan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; cc. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan dd. menjamin penerapan stándar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur; ee. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air di WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ff. memberi dukungan perbaikan serta pemeliharaan dalam hal memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang ternyata berdampak kerusakan; gg. meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan/atau batuan dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batuan yang diolahnya; hh. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri; ii. melakukan kerja sama dengan IUP lain yang dapat melakukan pengolahan dan pemurnian secara terintegrasi atau Pihak Lain yang memiliki Izin Usaha Industri; jj. mengutamakan pemanfaatan usaha jasa pertambangan berupa tenaga kerja lokal, barang, dan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kk. mengindahkan dan menghormati nilai-nilai lokal/budaya masyarakat setempat; 11. Mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) yang diberi tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan IUP Operasi Produksi, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta pengelolaan lingkungan pertambangan; mm. mengikutserakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan aspek proportionalitas dalam melakukan kegiatan operasi produksi; nn. Memperbolehkan dan menerima pemerintah daerah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan; dan 00. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) mengajukan permohonan SIPB kepada Gubernur c.q. Dinas PMPTSP.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan: a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. financial.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. surat permohonan; b. nomor induk berusaha; c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/Badan Usaha Milik Kalurahan, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan d. salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi secara elektronik.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa: a. surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan; b. Persetujuan dan Dokumen Rencana Teknis Penambangan, yang memuat paling sedikit: 1. informasi cadangan; 2. rencana penambangan; dan 3. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar; c. rekomendasi teknis atau persetujuan teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air dalam hal WIUP berada dalam wilayah sungai.

(6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup; dan b. persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi dan Dokumen Rencana Pascatambang.

(7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa bukti penempatan Jaminan Pascatambang yang ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka di Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) atas nama Kepala Dinas ESDM q.q. pemegang SIPB.

(8) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan peta WIUP beserta koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.

(1) Pemegang SIPB berhak: a. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat; b. melakukan tahapan kegiatan perencanaan, penambangan, pengolahan, pengangkutan, penjualan serta reklamasi dan pascatambang; c. mengajukan permohonan suspensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b; e. membangun sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memanfaatkan atau melakukan kerja sama dengan badan usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan SIPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; g. bekerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP atau sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi/perencanaan usaha jasa pertambangan sesuai dengan persetujuan dokumen perencanaan penambangan; h. membangun sarana dan prasarana untuk menunjang operasi produksi sesuai dengan persetujuan dokumen perencanaan penambangan; i. mengajukan permohonan penciatan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. memanfaatkan atau melakukan Kerjasama dengan koperasi/perseorangan lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan SIPB sesuai persetujuan dokumen perencanaan penambangan. k. membangun dan memanfaatkan fasilitas serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasi produksi baik di dalam WIUP maupun area proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. memiliki mineral yang telah diproduksi setelah membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. melakukan kerjasama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang SIPB lainnya dan IUP sesuai dengan persetujuan persetujuan dokumen perencanaan penambangan; n. melakukan pengangkutan dan penjualan kepada pihak lain yang telah mendapatkan izin pengangkutan dan penjualan; dan o. hak lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemegang SIPB wajib: a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah SIPB diterbitkan; b. melakukan penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah dalam WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menyampaikan laporan kegiatan tertulis secara berkala kepada Gubernur melalui Dinas ESDM atas pelaksanaan kegiatan berdasarkan persetujuan dokumen perencanaan penambangan; d. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice); e. membayar iuran tetap dan pajak mineral bukan logam dan batuan; f. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menjaga kelestarian fungsi dandaya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar; k. menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam penerapan kaidah kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice); m. Menerapkan asas kepatutan, transparan dan kewajaran dalam menguakan perusahaan jasa pertambangan; n. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; p. menjamin penerapan standard dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; r. memasang tanda batas pada WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; s. mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan teknis pertambangan; t. menerapkan standar kompetensi kerja yang berlaku dalam pertambangan; u. melaksanakan upaya konservasi mineral; v. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; w. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha pertambangan kepada gubernur melalui Dinas ESDM; x. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan; y. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; z. Mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; aa. melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bb. menggunakan jalan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; cc. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan dd. menjamin penerapan stándar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur; ee. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air di WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ff. memberi dukungan perbaikan serta pemeliharaan dalam hal memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang ternyata berdampak kerusakan; gg. meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan/atau batuan dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batuan yang diolahnya; hh. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri; ii. melakukan kerja sama dengan IUP lain yang dapat melakukan pengolahan dan pemurnian secara terintegrasi atau Pihak Lain yang memiliki Izin Usaha Industri; jj. mengutamakan pemanfaatan usaha jasa pertambangan berupa tenaga kerja lokal, barang, dan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; kk. mengindahkan dan menghormati nilai-nilai lokal/budaya masyarakat setempat; 11. Mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) yang diberi tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan SIPB, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta pengelolaan lingkungan pertambangan; mm. mengikutertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan aspek proportionalitas dalam melakukan kegiatan operasi produksi; nn. memperbolehkan dan menerima pemerintah daerah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan; dan 00. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemegang SIPB dilarang: a. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan Gubernur c.q. Dinas ESDM; b. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memindahtangankan SIPB-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur c.q. Dinas PMPTSP; d. mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Gubernur c.q. Dinas ESDM; e. menjaminkan SIPB termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan f. melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan berhak: a. melakukan pembelian produk komoditas tambang dari pemegang: 1. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi; 2. Surat Izin Penambangan Batuan; 3. Izin Pertambangan Rakyat; dan/atau 4. Izin Untuk Pengangkutan dan Penjualan lainnya; b. melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang dibelinya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diangkut dan dijual lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. membangun dan/ atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain stockpile, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan wajib: a. menyampaikan salinan perjanjian/kontrak dengan pemegang izin setiap kali melakukan penambahan kerja sama; b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum; c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur c.q Dinas ESDM secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau apabila dibutuhkan; dan d. menyampaikan laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh surveyor setiap bulan kepada Dinas ESDM sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan takwim.

(3) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dilarang: a. melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang bukan berasal dari pemegang: 1. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi; 2. SIPB; 3. Izin Pertambangan Rakyat; 4. Izin untuk pengangkutan dan penjualan lainnya; dan/atau 5. IUP untuk Penjualan. b. melakukan Pengangkutan dan Penjualan atas komoditas tambang Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan pada wilayah lintas daerah provinsi dan/atau lintas negara; c. memindahtangankan Izin Pengangkutan dan Penjualan kepada pihak lain; dan d. memiliki IUP, SIPB, IPR, atau IUJP.

(1) IUJP diberikan oleh Gubernur c.q. Dinas PMPTSP berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: a. Badan Usaha; b. Koperasi; atau c. perusahaan perseorangan.

(2) Pemohon mengajukan IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas PMPTSP melalui sistem terintegrasi secara elektronik.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan: a. administratif; dan b. teknis.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. surat permohonan; b. format isian lampiran permohonan; c. Data kontak resmi pemohon; d. akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; e. mencantumkan maksud dan tujuan di dalam aktapendirian yang menyatakan antara lain: "Bergerak di bidang usaha jasa pertambangan, Kode KBLI 09900, dapat digabung dengan konstruksi, penyewaaan alat/mesin dll Tidak dapat digabung dengan: a) Pertambangan mineral/batubara, Kode KBLI: 05xxx,07xxx,08xxx b) Perdagangan mineral/batubara, Kode KBLI: 46610, 46620, 46634, 46641” f. NPWP Dalam Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Bengkulu; g. Salinan Nomor Induk Berusaha dengan bidang usaha aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian; h. daftar susunan pengurus atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; i. daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan NPWP/Tax ID; j. Surat Pernyataan Menggunakan BBM Industri dan Tidak Menggunakan BBM Subsidi; k. Surat pernyataan menggunakan armada bernomor polisi wilayah Provinsi Bengkulu aktif; dan 1. surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. Daftar tenaga ahli dalam bentuk table yang meliputi: 1. nama tenaga ahli; 2. keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan; 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); 4. ijazah; 5. Curriculum Vitae (CV); dan 6. surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai. b. daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: e. jenis; f. jumlah; g. kondisi; a) kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase; dan b) untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan (mechanical availability) yang ditandatangani oleh kepala bagian mekanik/permesinan atau orang yang berkompeten; h. status kepemilikan: a. melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi di atas materai apabila status kepemilikan peralatan adalah milik badan usaha pemohon. b. untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa peralatan harus dilampirkan. c. jika belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerja sama (MoU) atau surat dukungan dengan perusahaan yang memiliki peralatan. i. Lokasi keberadaan alat. j. Nomor polisi kendaraan

(6) Bila diperlukan, Dinas ESDM melakukan verifikasi lapangan untuk tenaga ahli dan peralatan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dokumen permohonan IUJP khusus untuk bidang usaha penambangan.

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) mengajukan IUP untuk Penjualan kepada Gubernur c.q. Dinas PMPTSP.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan: a. administratif; dan b. khusus.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: a. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh Direksi badan usaha/perusahaan perseorangan/ketua koperasi, yang memuat informasi: 1. Jenis komoditas tergali; 2. Jumlah tonase mineral atau batuan yang tergali; dan 3. Kualitas Mineral atau batuan yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisis Mineral dari laboratorium yang telah diakreditasi (untuk Mineral bukan logam dan batuan tidak memerlukan sertifikat contoh dan analisis dari laboratorium). b. NIB; c. Daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat mineral atau batuan tergali; d. Salinan izin usaha dari instansi terkait sesuai dengan KBLI bidang usaha dan sesuai dengan kegiatan yang menghasilkan mineral tergali yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batuan yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial; f. Data digital dokumen permohonan secara lengkap; dan g. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu pada sistem terintegrasi secara elektronik.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: a. Salinan: 1. Surat Perintah Kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen jika melaksanakan proyek pemerintah pusat/pemerintah daerah; atau 2. Surat Perintah Kerja dari Pejabat yang Berwenang jika melaksanakan proyek badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; atau 3. Izin Lokasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana penanaman modal pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila melaksanakan kegiatan proyek pemohon sendiri. b. Rencana kegiatan usaha yang telah disetujui oleh instansi terkait sesuai bidang usaha KBLI; c. Rencana kegiatan pengangkutan dan penjualan/pemanfaatan mineral atau batuan tergali; dan d. Kunjungan lapangan dan pembuatan Berita Acara apabila diperlukan untuk menghitung volume mineral atau batuan yang tergali.

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

BAB VI

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

BAB VII

Pasal 57

BAB VIII

Pasal 58

BAB IX

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

BAB X

Pasal 65

BAB XI

Pasal 66

Pasal 67