PERGUB Nomor 12 Tahun 2025 — Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PERGUB Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berlaku

Pengundangan: 14 Mei 2025

PERGUB Nomor 12 Tahun 2025 — Tata Cara Pemberia… | Pasal.id

PERGUB Nomor 12 Tahun 2025 — Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PERGUB Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berlaku

Pengundangan: 14 Mei 2025

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 TAHUN 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3), diubah menjadi sebagai berikut:

Angka 1

Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Insentif atas pemungutan Pajak Daerah diberikan secara proportional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelola keuangan Daerah; b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; c. Pejabat dan pegawai perangkat daerah instansi pelaksana pemungut pajak daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing; dan d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

(3) Pemberian insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat diberikan dalam hal belum menerima remunerasi.

(3a) Pemberian insentif sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Pimpinan Inatansi Pihak Lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut.

(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Angka 2

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Instansi Pelaksana dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan: a. kinerja instansi; b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi; c. pendapatan daerah; dan d. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

(5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(6) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Angka 3

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Target capaian kinerja untuk setiap jenis Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut: a. pencapaian target kinerja Penerimaan Kendaraan Bermotor: 1. triwulan I sebesar 16% (enam belas persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; 2. triwulan II sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; 3. triwulan III sebesar 68% (enam puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; dan 4. triwulan IV sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; b. pencapaian target kinerja penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: 1. triwulan I sebesar 16% (enam belas persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; 2. triwulan II sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; 3. triwulan III sebesar 68% (enam puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; dan 4. triwulan IV sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; c. pencapaian target kinerja penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai berikut: 1. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; 2. triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; 3. triwulan III sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; dan 4. triwulan IV sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; d. pencapaian target kinerja penerimaan Pajak Air Permukaan sebagai berikut: 1. triwulan I sebesar 16% (enam belas persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; 2. triwulan II sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; 3. triwulan III sebesar 68% (enam puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; dan 4. triwulan IV sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; e. pencapaian target kinerja penerimaan Pajak Alat Berat sebagai berikut: 1. triwulan I sebesar 16% (enam belas persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; 2. triwulan II sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; 3. triwulan III sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; dan 4. triwulan IV sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;

Angka 4

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibayarkan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembayaran Insentif untuk triwulan I, triwulan II, dan triwulan III dilaksanakan paling lambat pada bulan pertama setiap triwulan berikutnya; dan b. pembayaran Insentif untuk triwulan IV dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

(2) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada realisasi pencapaian target penerimaan per jenis pajak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target triwulan I atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II; b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target triwulan I, insentif tidak diberikan pada awal triwulan II; c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target triwulan II atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II; d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target triwulan II, insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III; e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target triwulan III, insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV; f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target triwulan III atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV; g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai target triwulan IV atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari target triwulan IV tetapi lebih dari target triwulan III, insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Angka 5

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Insentif Pajak dan Retribusi tidak diberikan kepada: a. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam dan di luar pemerintah daerah; b. berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (Capeg); c. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum; d. mengambil cuti diluar tanggungan negara; e. mengambil cuti persalinan keempat dan seterusnya; f. diberhentikan sementara; dan g. melaksanakan tugas belajar.

(2) Bagi pegawai masuk dan keluar ke Instansi pelaksanaan maka insentif diatur sebagai berikut: a. bagi pegawai masuk ke instansi pemungut maka yang bersangkutan tidak diberikan insentif selama 1 (satu) tahun kedepan; dan b. bagi pegawai yang keluar dari instansi pemungut dibawah tanggal 15 (lima belas) maka yang bersangkutan tidak diberikan insentif pada bulan berkenaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal I

Angka 1

Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Pemberian insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat diberikan dalam hal belum menerima remunerasi.

(3a) Pemberian insentif sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Pimpinan Inatansi Pihak Lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut.

Angka 2

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Instansi Pelaksana dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

(5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(6) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

PERGUB Nomor 12 Tahun 2025 — Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PERGUB Nomor 12 Tahun 2025 — Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Angka 2

Pasal 5

Angka 3

Pasal 10

Angka 4

Pasal 11

Angka 5

Pasal 12

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Angka 2

Pasal 5

Angka 3

Pasal 10

Angka 4

Pasal 11

Angka 5

Pasal 12

Pasal II

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Lainnya