PERGUB Nomor 4 Tahun 2025 — Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu

Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diberikan kepada: a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Kepala PD Pemungut bertugas dan bertanggungjawab untuk: a. Mengusulkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; b. Melakukan inventarisasi objek retribusi. c. Melaksanakan pemungutan retribusi; d. Melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan retribusi; dan e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur;

Laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diatur sebagai berikut: a. bendahara penerimaan pembantu yang melakukan pemungutan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Bendahara Penerimaan PD Pemungut dan tembusan laporan kepada Kepala PD Pemungut; b. bendahara penerimaan pada PD Pemungut setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu; c. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya wajib melaporkan penerimaan Retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya kepada Gubernur; d. bentuk formulir laporan PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada uruf a diatas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.