PERGUB Nomor 29 Tahun 2019 — Pembentukan Rumah Damping Bahagia Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu

(1) Pengurus Rudaba merupakan pegawai RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu yang diperbantukan untuk mengurus Rudaba.

(2) Penunjukan pengurus Rudaba sesuai dengan kompetensi bidang yang diperlukan untuk pengelolaan Rudaba sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Penunjukan pengurus Rudaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(4) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rudaba, RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu berkewajiban melakukan pengembangan SDM secara berkesinambungan melalui Diklat dan Bimtek sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(5) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

(1) Penghuni Rudaba adalah ODGJ pasca rawat inap RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a. Kepulangannya ditolak keluarga; b. Kepulangannya ditolak lingkungan masyarakat; c. Tidak diketahui alamat atau keluarganya; dan d. Terlantar atau kurang mampu.

(2) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuktikan secara tertulis dari salah satu pihak antara lain: a. Keluarga; b. Pemerintah setempat/tokoh masyarakat; dan c. Instansi terkait lainnya.

(3) Penghuni Rudaba berakhir apabila: a. Keluarga dan/ atau lingkungan masyarakat tern pat tinggalnya dapat menerima kepulangannya. b. Apabila atas permintaan sendiri dan/atau permintaan dari pihak yang berwenang dan atau pihak lain yang bertanggungjawab secara tertulis. c. Apabila ditemukan alamat keluarga; dan d. Apabila meninggal dunia.

(4) Setiap pemulangan /penyerahan /pengakhiran penghuni Rudaba dilengkapi dengan dokumen tertulis dari pihak RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.

(5) Status kependudukan penghuni Rudaba adalah: a. Berstatus sebagai warga masyarakat tempat asal yang bersangkutan sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimilikinya; b. Apabila tidak diketahui alamatnya dan tidak memiliki dokumen kependudukan yang sah, maka penghuni Rudaba dapat dicatat sebagai warga masyarakat pada RT, RW dan Kelurahan dimana tempat keberadaan Rudaba; c. Untuk ketentuan huruf b pengurus Rudaba dapat melaporkan kepada Ketua RT, RW dan Kelurahan tempat keberadaan Rudaba dan tekhnis pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan ketetapan Direktur;

(6) Penghuni Rudaba dapat mengikuti kegiatan kemasyarakatan apabila dipandang mampu dan mendapatkan izin dari pengelola/ petugas Rudaba.