PERGUB Nomor 9 Tahun 2025 — Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Biro Hukum sebagai pengelola JDIH Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH; b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum; c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan JDIH nasional dan sesama anggota JDIH nasional; d. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH; e. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH; f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH; g. pusat rujukan dokumentasi dan Informasi Hukum; h. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi dan Informasi Hukum pada JDIH Provinsi; i. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum; j. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pada JDIH Provinsi dan Anggota JDIH; k. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Gubernur melalui sekretaris daerah dan kepada JDIH nasional; dan.