PERGUB Nomor 50 Tahun 2025 — Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal Trans Banten

PERGUB Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal Trans Banten

Berlaku

Pengundangan: 30 Desember 2025

PERGUB Nomor 50 Tahun 2025 — Penyelenggaraan Si… | Pasal.id

PERGUB Nomor 50 Tahun 2025 — Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal Trans Banten

PERGUB Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal Trans Banten

Berlaku

Pengundangan: 30 Desember 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyediaan angkutan umum berupa jasa angkutan orang antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi.

(2) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan SAUM.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan SAUM berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045.

Pasal 6

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL

Pasal 7

(1) Gubernur menyelenggarakan SAUM Trans Banten di Daerah.

(2) Penyelenggaraan SAUM Trans Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Penyelenggaraan SAUM Trans Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui program: a. pengadaan Sarana dan Prasarana SAUM Trans Banten; b. pemberian layanan; c. penetapan Koridor, Rute layanan, Jalur Layanan, dan Jaringan Layanan; d. pelaksanaan Buy The Service; dan e. penerapan Subsidi.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 19

(1) Dinas melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan SPM dan SOP dalam penyelenggaraan SAUM Trans Banten.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk; a. pemantauan; dan b. evaluasi.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap mutu pelayanan dan kinerja penyelenggaraan SAUM Trans Banten.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SAUM Trans Banten.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. fasilitasi; b. bimbingan teknis; dan c. sosialisasi.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 21

Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan SAUM Trans Banten di Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan SAUM Trans Banten bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN

Halaman 12–26Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

PERGUB Nomor 50 Tahun 2025 — Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal Trans Banten

PERGUB Nomor 50 Tahun 2025 — Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal Trans Banten

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

BAB X

Pasal 23

LAMPIRAN

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

BAB X

Pasal 23

LAMPIRAN

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya