Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

PERGUB Nomor 46 Tahun 2025 — Tentang Rencana Ak… | Pasal.id

Beranda
Peraturan Gubernur
PERGUB Nomor 46 Tahun 2025

PERGUB Nomor 46 Tahun 2025 — Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025 – 2030

PERGUB Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025 – 2030

Berlaku

Pengundangan: 23 Desember 2025

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 46 Tahun 2025 — Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025 – 2030?

PERGUB Nomor 46 Tahun 2025 — Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025 – 2030 adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025 – 2030.

Kapan PERGUB Nomor 46 Tahun 2025 — Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025 – 2030 disahkan?

PERGUB Nomor 46 Tahun 2025 — Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025 – 2030 disahkan pada tahun 2025.

Apa status hukum PERGUB Nomor 46 Tahun 2025 — Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025 – 2030 saat ini?

PERGUB Nomor 46 Tahun 2025 — Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025 – 2030 saat ini berstatus Berlaku.

Siapa yang menetapkan PERGUB Nomor 46 Tahun 2025 — Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025 – 2030?

PERGUB Nomor 46 Tahun 2025 — Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025 – 2030 ditetapkan oleh Provinsi Banten.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

BAB IKETENTUAN UMUM
- Pasal 1
- Pasal 2
BAB IIRAD TPB
- Pasal 3
BAB IIIPEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
- Pasal 4
- Pasal 5
BAB IVPEMBIAYAAN
- Pasal 6
BAB VKETENTUAN PENUTUP
- Pasal 7

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

BAB II

RAD TPB

Pasal 3

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 4

(1) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Tahun 2025- 2030 di Daerah.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama lembaga/organisasi/forum kemitraan TPB/SDGs, pemerintah dan nonpemerintah.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan RAD TPB bersumber pada: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Status

Berlaku

Detail Peraturan

Pemrakarsa
Penetapan: Serang, 23 Desember 2025
Pengundangan: 23 Desember 2025

Sumber

peraturan.bpk.go.id

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

(1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indicator TPB/SDGs di Daerah.

(2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah.

(1) Dalam rangka pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs, Gubernur menyusundan menetapkan RAD TPB.

(2) Penyusunan dan penetapan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan: a. organisasi masyarakat; b. filantropi; c. pelaku usaha; d. akademisi; dan e. pemangku kepentingan lainnya.

(3) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 17 (tujuh belas) goals yang terdiri atas: a. tanpa kemiskinan; b. tanpa kelaparan; c. kehidupan sehat dan sejahtera; d. pendidikan berkualitas; e. kesetaraan gender; f. air bersih dan sanitas layak; g. energi bersih dan terjangkau; h. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; i. industri, inovasi dan infrastruktur; j. berkurangnya kesenjangan; k. kota dan permukiman yang berkelanjutan; l. konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; m. penangan perubahan iklim; n. ekosistem lautan; o. ekosistem daratan; p. perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan q. kemitraan untuk mencapai tujuan.

(4) Penyusunan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bab I pendahuluan; b. bab II kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan; c. bab III target dan arah kebijakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; d. bab IV pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan e. bab V penutup.

(5) Uraian lebih lanjut mengenai penjabaran program dan kegiatan yang mendukung RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5

(1) Gubernur menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan RAD TPB/SDGs Daerah kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

(2) Laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah beserta lembaga/organisasi/forum kemitraan TPB/SDGs, pemerintah dan nonpemerintah.

Terakhir diperiksa: 05 Apr 2026

Provinsi Banten

Provenance & Sumber

Verifikasi: Belum Diverifikasi
Sumber Data: BPK
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024
PERGUB Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Banten Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, Bidang Pertanian, Bidang Keuangan Daerah, Bidang Kepegawaian Daerah, Dan Bidang Pertanahan
PERGUB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PERGUB Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
PERGUB Nomor 8 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025