PERGUB Nomor 45 Tahun 2025 — Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk: a. Cabang Dinas; dan b. UPTD.

(2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lebak; b. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pandeglang; c. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Cilegon dan Kota Serang dan Kabupaten Serang; d. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Tangerang; e. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan; f. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang g. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon; h. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara; i. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan;

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. UPTD Taman Budaya dan Museum; b. UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan; c. UPTD RSUD Banten; d. UPTD RSUD Malingping; e. UPTD RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan; f. UPTD RSUD Uwes Qorny Cilograng; g. UPTD Pelatihan Kesehatan; h. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; i. UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau; j. UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane; k. UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cibungur; k1. UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cibaliung-Cisawarna; l. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang; m. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon; n. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang; 0. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak; p. UPTD Pengujian Bahan, Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi; q. UPTD Perlindungan Sosial; r. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial; s. UPTD Latihan Kerja; t. UPTD Laboratorium Lingkungan; u. UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan; v. UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten; w. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; x. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan; y. UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga;(perlu penguatan) z. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan; aa. UPTD Produksi dan Pengembangan Perikanan Budidaya; bb. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan; cc. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dd. UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; ee. UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak; ff. UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner; gg. UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; hh. UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri; ii. UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan; jj. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang; kk. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciruas; 11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang; mm. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung; nn. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping; 00. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat; pp. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong; qq. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja; rr. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol; ss. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug; tt. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon; uu. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua; dan vv. UPTD Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

(1) UPTD RSUD Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diklasifikasikan UPTD RSUD Kelas B.

(2) UPTD RSUD Malingping, UPTD RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan, dan UPTD RSUD Uwes Qorny Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f diklasifikasikan UPTD RSUD Kelas C.

(1) UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf k1 merupakan UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(3) UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan teknis operasional sebagai bahan dalam perumusan dan penetapan kebijakan Perangkat Daerah.

(1) UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengelolaan sumber daya air.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran UPTD; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPTD; c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sumber daya air; d. pelaksanaan layanan kepada masyarakat di bidang sumber daya air; e. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air; f. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air; g. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air; h. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air; i. pelaksanaan pemantauan kualitas air; j. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air; k. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air; l. pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan pemantauan bahan dan peralatan untuk penanganan bencana dan atau tanggap darurat termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangan; m. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas; n. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pelaporan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD; dan o. kelaksanakan tugas teknis dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

(1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPTD; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPTD; c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Jalan dan Jembatan sesuai wilayah kerja; d. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai wilayah kerja; e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan aset jalan dan jembatan sesuai wilayah kerja; f. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan lingkup UPTD; g. pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangan; h. pencegahan atau mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan; i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan sesuai wilayah kerja; j. pelaksanaan evaluasi teknis di bidang jalan dan jembatan sesuai wilayah kerja; k. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pelaporan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD; dan 1. melaksanakan tugas teknis dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

(1) UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan di bidang pemeliharaan penerangan jalan umum, sarana dan prasarana operasional trans banten.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi: a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPTD; b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPTD; c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional atas penyelenggaraan kegiatan di bidang pemeliharaan penerangan jalan umum, sarana dan prasarana operasional trans banten; d. Pelaksanaan pemeliharaan penerangan jalan umum; e. pelaksanaan operasional sarana dan prasarana operasional trans banten; f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pelaporan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD; dan h. Melaksanakan tugas teknis dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum; d. Seksi Operasional Trans Banten; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) UPTD Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf vv merupakan UPTD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) UPTD Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(3) UPTD Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan teknis operasional sebagai bahan dalam perumusan dan penetapan kebijakan Perangkat Daerah.

(3) UPTD Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pemanfaatan, penilaian dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik Daerah.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pemanfaatan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPTD; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPTD; c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di pemanfaatan, penilaian dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik Daerah pada pengelola barang milik daerah; d. penyelenggaraan pemanfaatan, penilaian dan pengamanan serta pemeliharaan pada pengelola barang milik daerah; e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD pemanfaatan, penilaian dan pengamanan serta pemeliharaan pada pengelola barang milik daerah; f. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Badan; g. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pelaporan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD; dan h. melaksanakan tugas teknis dinas yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

(3) Susunan Organisasi UPTD Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136C, terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pemanfaatan; d. Seksi Pengamanan; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(4) Bagan Organisasi UPTD Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I huruf GG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Penugasan Guru ASN sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan periodisasi penugasan.

(2) Periodisasi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berturut-turut 2 (dua) periode dengan ketentuan setiap periode selama 4 (empat) tahun.

(3) Penugasan Guru ASN sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan pada satuan administrasi pangkal lain setelah bertugas paling singkat 2 (dua) tahun pada satuan administrasi pangkal lain setelah bertugas paling singkat 2 (dua) tahun pada satuan administrasi pangkalnya.

(4) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki hasil penilaian kinerja dengan predikat paling rendah "Baik" setiap tahun selama periode penugasan.

(5) Dalam hal Guru diangkat ke dalam jabatan lain dan akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah dapat dilakukan setelah diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsional Guru paling sedikit 4 (empat) tahun secara berturut-turut;

(6) Guru yang pernah ditugaskan sebagai Kepala Sekolah dapat diberi penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah dengan memperhitungkan periodisasi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang dilantik berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur ini, melaksanakan tugas sesuai Peraturan Gubernur ini.

(2) Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tetap dilaksanakan oleh unit kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(3) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas, yang telah dilantik berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur ini, diberikan hak sebagai pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).