Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

PERGUB Nomor 48 Tahun 2019 — Pedoman Pelaksanaa… | Pasal.id

Beranda
Peraturan Gubernur
PERGUB Nomor 48 Tahun 2019

PERGUB Nomor 48 Tahun 2019 — Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020

Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020

Berlaku

Pengundangan: 30 Desember 2019

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 48 Tahun 2019 — Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020?

PERGUB Nomor 48 Tahun 2019 — Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020.

Kapan PERGUB Nomor 48 Tahun 2019 — Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 disahkan?

PERGUB Nomor 48 Tahun 2019 — Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 disahkan pada tahun 2019.

Apa status hukum PERGUB Nomor 48 Tahun 2019 — Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 saat ini?

PERGUB Nomor 48 Tahun 2019 — Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 saat ini berstatus Berlaku.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

BAB IKETENTUAN UMUM
- Pasal 1
- Pasal 2
BAB IIRUANG LINGKUP
- Pasal 3
- Pasal 4
BAB IIIKETENTUAN PENUTUP
- Pasal 5

Lampiran

LAMPIRAN Iuntuk masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu pedoman guna terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan terciptanya Pemerintah yang bersih (clean government) di lingkungan Pemerintah Provinsi BantenHal. 26
LAMPIRAN I5. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;Hal. 28-57
LAMPIRAN If. DPA/DPPA-SKPD digunakan untuk menampung:Hal. 59-98
LAMPIRAN I4. Pejabat lainnya mencakup:Hal. 100-114

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan APBD, meliputi: a. BAB I PENDAHULUAN; b. BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; c. BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH; d. BAB IV PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH; e. BAB V IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI; f. BAB VI KETENTUAN LAINNYA; dan g. BAB VII PENUTUP.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN I

untuk masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu pedoman guna terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan terciptanya Pemerintah yang bersih (clean government) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Halaman 26Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN I

5. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;

Halaman 28–57Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN I

f. DPA/DPPA-SKPD digunakan untuk menampung:

Halaman 59–98Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN I

4. Pejabat lainnya mencakup:

Halaman 100–114Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

Status

Berlaku

Detail Peraturan

Pemrakarsa: JDIH Pemerintah Provinsi Banten
Pengundangan: 30 Desember 2019

Sumber

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola keuangan pada SKPD dan PPKD dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2020.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020.

(3) Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini..

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten meliputi: a. BAB I PENDAHULUAN; b. BAB II PENGORGANISASIAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN; c. BAB III PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA DAN PENYEDIA; d. BAB IV PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT DAN SANKSI DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; e. BAB V PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN REVIU KEGIATAN; f. BAB VI FORMAT-FORMAT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN; dan g. BAB VII PENUTUP.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Provenance & Sumber

Verifikasi
Sumber Data: JDIH
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2025
Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sekolah Gratis Bagi Murid Di Sekolah Tingkat Menengah Swasta Dan Sederajat Serta Sekolah Khusus Swasta
Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Peraturan Gubernur Banten Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
Peraturan Gubernur Banten Nomor 62 Tahun 2025 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan