PERGUB Nomor 42 Tahun 2019 — Mekanisme dan Besaran Sewa Barang Milik Darah

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Banten. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Banten. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten. 6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelolaan BMD. 7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang berupa tanah dan/atau bangunan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD. 9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 10. Sewa adalah pema n faatan Ba rang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalanuang tunai. 11. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan BMD. 13. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 14. Penilai Pemerintah adalah Penilai dari lingkungan pemerintah yang diangkat oleh pejabat berwenang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 15. Penilai Publik adalah penilai dari luar lingkungan pemerintah yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensinya. 16. Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan. 17. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 18. Badan Usaha Milik Daerah yang sel anjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 19. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang tersetruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 21. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara tersetruktur dan berjenjang.

(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dimiliki oleh Pemerintah Daerah dapat menggunakan penilai Pemerintah yang berasal dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Provinsi Banten.

(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pengelola barang atau pengguna barang dalam kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.