PERGUB Nomor 40 Tahun 2019 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Banten. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Banten. 3. Gubernur adalah Gubernur Banten. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kesehatan. 5a. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 7. Pemimpin BLUD adalah pejabat pengelola BLUD yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang mempunyai fungsi penanggungjawab operasional dan keuangan, serta mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan BLUD agar lebih efisien dan produktif. 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 10. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN BLUD adalah setiap pegawai bukan PNS atau bukan PPPK yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD. 11. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis pekerjaan. 12. Cuti Pegawai Non ASN BLUD yang selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 13. Penduduk Daerah adalah penduduk yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Daerah. 14. Shift Kerja adalah pembagian waktu kerja berdasarkan waktu tertentu.

Untuk pegawai Non ASN BLUD yang telah direkrut sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini, tetap menjadi pegawai Non ASN BLUD tanpa melalui proses seleksi kembali.