PERGUB Nomor 38 Tahun 2019 — Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Dan Inklusif Di Provinsi Banten

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Banten. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Banten 3. Gubernur adalah Gubernur Banten. 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. 6. Bidang Pendidikan Khusus adalah Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang menangani pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. 7. Kepala Bidang Pendidikan Khusus adalah Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebduayaan Provinsi Banten. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9. Insentif adalah tambahan penghasilan yang berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi kepada guru/Tenaga Kependidikan tidak tetap dan guru/Tenaga Kependidikan sekolah swasta untuk meningkatkan kinerja. 10. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal. 11. Pengelolaan Pendidikan adalah adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 12. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 13. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 14. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. 15. Pendidikan Inklusif adalah layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan yang diintegrasikan dalam pendidikan reguler. 16. Sekolah Khusus adalah satuan pendidikan khusus di Provinsi yang terdiri dari jenjang pendidikan Taman Kanak Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 17. Pendidik adalah seseorang yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai serta diberikan tugas dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan inklusif. IS.Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diberi tugas sebagai staf administrasi, petugas laboratorium, petugas perpustakaan, teknisi, petugas keamanan, petugas kebersihan, juru masak yang bertugas sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan administrasi di Bidang Pendidikan Khusus. 19. Kepala Sekolah adalah manajer yang memimpin satuan pendidikan atau sekolah. 20. Yayasan adalah badan hukum penyelenggaraan pendidikan khusus. 21. Guru Tidak Tetap/Tenaga Kependidikan adalah pendidik/tenaga kependidikan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan ditugaskan pada sekolah negeri, dan Bidang Pendidikan Khusus. 22. Guru/Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta adalah pendidik/tenaga kependidikan yang diangkat dan ditugaskan oleh Ketua Yayasan pada sekolah yang bersangkutan.

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan khusus dan Inklusif di Provinsi Banten meliputi: a. fungsi penyelenggaraan pendidikan inklusif; b. peserta didik berkebutuhan khusus; c. satuan dan program penyelenggaraan pendidikan; d. syarat dan tata cara penyelenggaraan; e. kurikulum dan penilaian hasil belajar; f. pendidik dan tenaga kependidikan; §• sarana dan prasarana pendidikan sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif; h. pengelolaan satuan pendidikan; dan i. lembaga pendukung.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif mempunyai fungsi sebagai berkut: a. bagi peserta didik yang memiliki kelainan berfungsi mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. b. bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota serta Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif menetapkan quota minimal 1 (satu) peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan pada setiap tingkatan kelas (rombongan belajar) dan maksimal 8 (delapan) peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan atau sesuai dengan kekuatan daya pendukung satuan pendidikan.

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), memiliki hak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan kebutuhan khususnya; c. memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku; d. pindah ke satuan pendidikan lain yang sejajar atau melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi; e. mendapatkan layanan pembelajaran dan penilaian yang disesuaikan dengan kemampuannya; f. mendapatkan kenaikan kelas otomatis tanpa mempertimbangkan usia mental/kecerdasan dan usia kalender; dan g-mengikuti pendidikan di luar ketentuan batas usia yang berlaku bagi peserta didik biasa.

Pendirian satuan pendidikan umum dan kejuruan yang menyelengarakan pendidikan inklusif wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. memiliki ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan; b. mampu merancang dan menggunakan kurikulum fleksibel / berdiferensiasi; c. tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan prosedur operasi standar; d. tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar; e. tersedia sumber dana tetap tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik; dan f. mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan/atau g. Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Pemerintah Daerah Daerah membantu menyediakan staf administrasi pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan khusus.

Tugas guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), adalah sebagai berikut: a. menyusun program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran; b. melaksanakan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran; c. memonitor dan mengevaluasi program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran; d. memberikan bantuan profesional dalam penerimaan peserta didik baru, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; e. memberikan bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel; f. menyusun laporan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran; g-melaporkan basil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran kepada kepala sekolah, dinas pendidikan Kabupaten/Kota/ Provinsi dan pihak terkait lainnya; dan h. menindaklanjuti basil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan khusus dan inklusif Provinsi Banten bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten; dan b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Sasaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), meliputi: a. Pendidik/Tenaga Kependidikan tidak tetap yang ditugaskan pada satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. b. Pendidik/Tenaga Kependidikan swasta yang ditugaskan pada satuan pendidikan swasta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. c. Guru dan Kepala Sekolah penyelenggara program inklusi pada satuan pendidikan negeri atau swasta.

Pencairan dana insentif bagi guru / tenaga kependidikan tidak tetap sekolah khusus negeri, swasta dan Sekolah peneyelenggara inklusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. nama guru / tenaga kependidikan tidak tetap sekolah khusus negeri, swasta dan Sekolah peneyelenggara inklusi penerima insentif ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas; b. penerima dana insentif harus memiliki/membuka rekening di Bank Pemerintah yang ditunjuk Dinas; dan c. penerimaan dana insentif guru / tenaga kependidikan tidak tetap sekolah khusus negeri, swasta dan Sekolah penyelenggara inklusi dilakukan dengan cara mentransfer dana dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas yang selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing penerima insentif.

Lembaga/satuan pendidikan melaporkan pencairan dana insentif kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi: a. jumlah dan nama insentif guru / tenaga kependidikan tidak tetap; dan sekolah khusus negeri, swasta dan Sekolah penyelenggara inklusi; dan b. jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa.

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota memantau, mensupervisi, membina dan mengevaluasi serta membantu penjaminan mutu satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif; b. pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan; dan c. pengawasan dilakukan oleh pendidik, kepala satuan pendidikan, kelompok kerja pendidikan inklusif dan/atau satuan tugas pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam hal pembayaran insentif pada tahun anggaran 2019 besaran insentif diberikan sebesar RpSOO.OOO,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: a. Peraturan Gubernur Ban ten Nomor 44 TAHUN 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, dan Guru Swasta Pada Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Serta Sekolah Menengah Atas Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School Di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 44); dan b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 TAHUN 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.