PERGUB Nomor 3 Tahun 2019 — Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten

(1) Setiap pokja pemilihan penyedia barang/jasa harus taat pada etika kode etik sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; d. tidak memberikan informasi terkait proses pengadaan barang/jasa diantaranya memberikan informasi nama-nama pokja atau informasi lainnya yang dilaksanakan oleh pokja pemilihan berkaitan dengan paket pekerjaan yang sedang dalam proses pemilihan tanpa kecuali; e. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak terkait; f. menolak intervensi dari pihak manapun dalam proses pemilihan penyedia; g. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa; h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; i. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pemilihan penyedia barang/jasa; j. tidak menyimpang dari Standard Operating Prosedure (SOP) pemilihan penyedia barang/jasa; dan k. proaktif dan tanggap dalam melaksanakan tugas.

(2) Setiap pokja pemilihan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan tugas dilarang: a. mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya dan dari pihak manapun terkait dengan tugas yang dilaksanakan baik langsung maupun tidak langsung; b. memberikan data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan; c. melakukan pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja terkait dengan paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan; d. melakukan diskriminasi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa; dan e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

(1) Komite etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat oleh Kepala Biro Adpem; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Adpem; dan c. 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri atas: 1. 2 (dua) orang unsur APIP/kepala perangkat daerah/unit yang bertugas dan berwenang dalam pengawasan dan pembinaan kepada Pokja Pemilihan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah; dan 2. 1 (satu) orang dari Kepala perangkat daerah/unit kerja yang bertugas dan berwenang dalam pembinaan kepegawaian.

(2) apabila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota komite etik, maka anggota yang bersangkutan diganti oleh unsur lain yang membidangi kepegawaian.

(1) Masa tugas komite etik yaitu selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada masa periode berikutnya.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian komite etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Biro Adpem melalui Sekretaris Daerah.

(4) Anggota Komite Etik diberhentikan apabila: a. memasuki usia pensiun; b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan; c. habis masa tugas; d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun; e. meninggal dunia; dan/atau f. menjadi terdakwa atau terpidana.