PERGUB Nomor 19 Tahun 2024 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Banten . 2. Gubernur adalah Gubernur Banten . 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerinta han yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD unt uk se t i ap pr o gram se ba gai a c uan dal am pen yu s un a n RKA - OPD sebel um dise pa katide ngan DPRD . 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah ren cana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan P eraturan D aera h . 9. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 10. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. 11. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak dilaksanakan dengan persyaratan: a. program strategis Daerah; b. diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepemudaan dan Olahraga dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; c. ketersedian lahan tidak dalam sengketa; d. ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan e. p enganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRD , bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umu m Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

Pengganggaran tahun jamak dilakukan dengan mekanisme; a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan melapor dan menyampaikan Infrastruktur yang memerlukan pembiayaan Tahun Jamak kepada Gubernur sebelum dilakukan pembahasan di DPRD; b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Kesehatan dalam menyusun perencanaan infrastruktur harus melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Kesehatan dalam mengusulkan infrastruktur yang memerlukan pembiayaan Tahun Jamak mengusulkan dan menyampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah disertai dengan objek kegiatan dan kebutuhan pembiayaannya; d. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan terhadap usulan atau rencana pembiayaan infrastruktur dengan tahun jamak; e. Usulan infrastruktur yang direncanakan menggunakan tahun jamak, dibahas dengan DPRD melalui Badan Anggaran DPRD; f. DPRD memberikan persetujuan yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersam a antara Gubernur dan DPRD bersamaan dengan penandatanganan N ota K esepakatan K ebijakan U mum A nggaran dan P rioritas P lafon A nggaran S ementara pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak , paling sedikit memuat: 1. Nama kegiatan; 2. Jangka waktu pe laksanaan kegiatan; 3. Jumlah anggaran; dan 4. Alokasi anggaran per tahun. g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Kesehatan mencantumkan kegiatan Infrastruktur dengan t ahun jamak ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran; h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan terkait mengusulkan untuk dilaksanakan pelelangan terhadap kegi atan yang menggunakan pembiayaan tahun jamak; dan i. Dokumen kontrak harus dibuat sesuai dengan kaidah kontrak dan berpedoman dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.