PERGUB Nomor 12 Tahun 2024 — Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025

Dalam Peraturan Gu bernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Banten . 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom . 3. Gubernur adalah Gubernur Banten . 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah . 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menangani bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan Daerah . 6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya dis ebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (rempat) tahun. 7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 4 (empat ) tahun. 8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ya ng ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 11. Rencana Kerj a dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggar a n Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas plafon anggaran sementara . 12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah .