PERGUB Nomor 12 Tahun 2019 — Tata Kelola Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu sesuai pada nama dan jenis pegawai jabatan yang akan dilamar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan pegawai jabatan; f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk lowongan jenis pegawai jabatan yang mempersyaratkan; g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan lowongan jenis pegawai jabatan yang dilamar; h. diutamakan Penduduk Daerah; dan i. persyaratan lain sesuai kebutuhan lowongan jenis pegawai yang ditetapkan oleh BLUD.

(3) Dalam hal Pegawai Non ASN BLUD telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus dan telah mengambil Cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cuti dimaksud mengurangi Cuti tahunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(4) Dalam hal Pegawai Non ASN BLUD telah mengambil Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, lamanya hak Cuti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(4) Pegawai Non ASN BLUD yang berhalangan untuk bekerja karena Cuti sakit paling lama 1 (satu) bulan diberikan hak gaji sebesar 100% (seratus per seratus).

(5) Pegawai Non ASN BLUD yang berhalangan untuk bekerja karena sakit dalam jangka waktu melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan diberikan hak gaji sebesar 50 % (lima puluh per seratus).

(6) Pegawai Non ASN BLUD yang tidak sembuh dari penyakitnya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pemutusan hubungan perjanjian hubungan kerja.

(4) Keputusan pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja mulai berlaku pada saat berakhirnya Perjanjian hubungan kerja atau tanggal batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki.

(3) Dalam hal permohonan pemutusan Perjanjian hubungan kerja diterima, Pemimpin BLUD menetapkan Keputusan pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja sebagai Pegawai Non ASN BLUD.

(4) Keputusan pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan diterima dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(5) Pegawai Non ASN BLUD yang dikenakan pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja dengan hormat atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diberikan hak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Pegawai N on ASN BLUD yang dikenakan pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.