PERGUB Nomor 9 Tahun 2025 — Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi: a. JKK b. JKM c. JHT; d. JP; dan e. JKP.

(2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas: a. Peserta penerima Upah, meliputi: 1. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; 2. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara; b. Peserta bukan penerima Upah; c. Pekerja Jasa Konstruksi; d. Pekerja Migran Indonesia; dan e. Pekerja Sosial Keagamaan.

(1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2)

(1) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah pekerja yang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi: a. pemberi kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah; b. pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; c. pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja; d. Program Perlindungan Pekerja Rentan; dan e. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang bukan menerima upah.

(1) Pekerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah setiap pekerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, termasuk pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu.

(2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai pemberi kerja.

(3) Penyedia jasa selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.

(1) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan b. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

(2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungan masing-masing individu.

(1) Pemerintah Provinsi wajib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi dengan tujuan untuk: a. memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik penerima upah, bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, dan pekerja migran Indonesia; b. mengawasi pelaksanaan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh pekerja; d. mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ).

(2) Peran Pemerintah Provinsi dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut: a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; b. menyusun perencanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing Perangkat Daerah sesuai kemampuan keuangan Provinsi; c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari APBD; d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Provinsi; f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait; g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri.

(1) Pemerintah Provinsi memastikan seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dan/atau bekerjasama dengan pemerintah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

(2) Pemerintah Provinsi menyediakan data valid berbasis NIK untuk seluruh pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(1) Pemerintah Provinsi memastikan seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

(2) Pemerintah Provinsi menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pemberi kerja dan tenaga kerja penerima upah selain pada penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan.

(1) Pemerintah Provinsi memastikan setiap Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) mendapatkan perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian, serta dapat mengikuti Program Jaminan Hari Tua.

(2) Dalam hal memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja Bukan Penerima Upah.

(1) Untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf d, Pemerintah Provinsi dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus bantuan iuran.

(2) Stimulus iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBD Provinsi, kontribusi badan usaha dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) dan/atau sumber lainnya yang sah.

(1) Pemerintah Provinsi mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada proyek yang dilaksanakan.

(2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

(3) Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen pekerjaan konstruksi.

(1) Penyedia jasa yang melaksanakan proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran pekerja migran.

(2) Pemerintah Provinsi memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) sudah terlindungi oleh Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian sebelum melaksanakan tugas.

(1) Gubernur memberikan bantuan iuran setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan sesuai kemampuan keuangan Provinsi.

(2) Bantuan iuran kepada Pekerja Rentan diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. usia Pekerja di antara 17 sampai dengan 65 Tahun saat didaftarkan; b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; c. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;

(3) Bantuan iuran melalui Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.

(1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memberikan Bantuan Iuran setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja sosial keagamaan yang melayani umat sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

(1) Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan sosial bagi Pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial.

(2) Perlindungan sosial bagi Pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yng didanai dari DBH sawit.

(3) Perlindungan sosial bagi Pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(1) Gubernur menyelenggarakan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, meliputi: a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah; b. tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga pelaku seni; dan c. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.

(2) Bentuk program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan.

(3) Penetapan penerima bantuan iuran bagi pekerja rentan perlu mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi disabilitas pekerjanya.

(4) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi.

(5) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

(6) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang diediakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perngkat Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan oleh tim koordinasi pembinaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh Dinas sebagai coordinator.

(3) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan secara terpadu melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.

(4) Tim koordinasi pembinaan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

(5) Pembentukan tim koordinasi pembinaan ditetapkan oleh Gubernur.

(1) Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Tim koordinasi pembinaan melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

(3) Tim koordinasi pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial tenaga kerja kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi.

(1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (5), akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

(3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi: a. perizinan terkait usaha; b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing; d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau e. persetujuan bangunan gedung.

(4) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.