PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025

Q: Apakah PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 pernah diubah atau dicabut?

Ya. PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 telah diubah oleh: PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025

Diubah

Pengundangan: 10 Januari 2025

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Penjabaran Anggaran… | Pasal.id

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025

Diubah

Pengundangan: 10 Januari 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Angka 2

Pemerintah Provinsi adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Angka 4

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Angka 5

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Angka 6

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Diubah oleh PERGUB Nomor 7 Tahun 2025

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.555.591.935.733,22 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp2.391.677.384.389,04 b. Belanja Daerah Rp2.494.485.454.444,22 (Defisit)/Surplus (Rp102.808.070.055,18) c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp163.914.551.344,18 2. Pengeluaran Rp61.106.481.289,00 Pembiayaan Netto Rp102.808.070.055,18 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp0 Tahun Berkenaan

Pasal 3

Diubah oleh PERGUB Nomor 7 Tahun 2025

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.391.677.384.389,04 yang bersumber dari: a. Pendapatan asli; b. Pendapatan transfer; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp986.551.719.389,04 yang terdiri atas: a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp754.193.603.139,00.

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.887.165.200,00.

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.405.125.665.000,00 yang terdiri atas: a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.405.125.665.000,00.

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0.

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0 yang terdiri atas: a. Pendapatan hibah; b. Dana darurat; c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0.

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0.

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.494.485.454.444,22 yang terdiri atas: a. Belanja operasi; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.002.390.855.967,73 yang terdiri atas: a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja bunga; d. Belanja subsidi; e. Belanja hibah; dan f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.093.421.238.416,00.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp166.928.513.966,08 yang terdiri atas: a. Belanja modal tanah; b. Belanja modal peralatan dan mesin; c. Belanja modal gedung dan bangunan; d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan f. Belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp288.113.708.826,00 yang terdiri atas: a. Belanja bagi hasil; dan b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp286.668.508.826,00.

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.445.200.000,00.

Pasal 12

Anggaran pembaiyaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp102.808.070.055,18 yang terdiri atas: a. Penerimaan pembaiyaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp163.914.551.344,18 yang terdiri atas: a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; b. Pencairan dana cadangan; c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Penerimaan pinjaman daerah; e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp61.106.481.289,00 yang terdiri atas: a. Pembentukan dana cadangan; b. Penyertaan modal daerah; c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; d. Pemberian pinjaman daerah; dan e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0.

Pasal 15

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini terdiri dari:

Angka 1

Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Angka 2

Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Angka 3

Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Angka 4

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;

Angka 5

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasandan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Angka 6

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Angka 7

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;

Angka 8

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;

Angka 9

Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;

Angka 10

Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Angka 11

Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 18

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Angka 2

Pemerintah Provinsi adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Angka 4

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Angka 5

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Angka 6

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Diubah oleh PERGUB Nomor 7 Tahun 2025

Pasal 3

Diubah oleh PERGUB Nomor 7 Tahun 2025

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.391.677.384.389,04 yang bersumber dari: a. Pendapatan asli; b. Pendapatan transfer; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp754.193.603.139,00.

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.887.165.200,00.

Pasal 5

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.405.125.665.000,00.

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0.

Pasal 6

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0.

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0.

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.494.485.454.444,22 yang terdiri atas: a. Belanja operasi; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer.

Pasal 8

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.093.421.238.416,00.

Pasal 9

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp288.113.708.826,00 yang terdiri atas: a. Belanja bagi hasil; dan b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp286.668.508.826,00.

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.445.200.000,00.

Pasal 12

Anggaran pembaiyaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp102.808.070.055,18 yang terdiri atas: a. Penerimaan pembaiyaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Pasal 14

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0.

Pasal 15

Pasal 17

Angka 1

Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Angka 2

Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Angka 3

Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Angka 4

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;

Angka 5

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasandan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Angka 6

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Angka 7

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;

Angka 8

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;

Angka 9

Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;

Angka 10

Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Angka 11

Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 18

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp102.808.070.055,18.

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp102.808.070.055,18.

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(4) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(5) Kriteria keperluan mendesak sebagimana dimaksud pada ayat (3) adalah: a. Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Pasal 18

Pasal 19

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Pasal 18

Pasal 19

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Lainnya