PERGUB Nomor 45 Tahun 2025 — Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan Aparatur Sipil negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan dinas Kesehatan Provinsi Bali

PERGUB Nomor 45 Tahun 2025 tentang BIAYA JASA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

Berlaku

Pengundangan: 27 Oktober 2025

PERGUB Nomor 45 Tahun 2025 — Biaya Jasa dan Ban… | Pasal.id

PERGUB Nomor 45 Tahun 2025 — Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan Aparatur Sipil negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan dinas Kesehatan Provinsi Bali

PERGUB Nomor 45 Tahun 2025 tentang BIAYA JASA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

Berlaku

Pengundangan: 27 Oktober 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Provinsi adalah Provinsi Bali.

Angka 2

Gubernur adalah Gubernur Bali.

Angka 3

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mendapat penugasan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Angka 4

Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga non ASN adalah tenaga perseorangan yang ditugaskan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan berdasarkan surat perjanjian kerja.

Angka 5

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Angka 6

Tenaga Teknis Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan dengan latar belakang pendidikan non Kesehatan dan memiliki kompetensi, pengetahuan dan/atau keterampilan teknis tertentu yang relevan dengan bidang tugasnya.

Angka 7

Tenaga Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang melakukan pelayanan Kesehatan tradisional yang pengetahuan dan keterampilan diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal.

Angka 8

Biaya Jasa adalah besaran uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga ASN dan non ASN untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Angka 9

Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi bagi ASN dan Tenaga non ASN untuk mengikuti pendidikan/kursus/penataran dan/atau pelatihan.

Angka 10

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

Angka 11

Master of Training/Pengendali Mutu Diklat yang selanjutnya disebut MOT adalah orang yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelatihan sesuai standar pelatihan.

Angka 12

Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki kemampuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Angka 13

Reviewer adalah tim yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proses penelitian, hasil penelitian, dan keluaran penelitian.

Angka 14

Tim Operasi Mata Pelayanan Opthalmologi Komunitas adalah tim yang terdiri dari tenaga dokter spesialis mata sebagai operator dan perawat yang terlibat dalam kegiatan operasi mata di masyarakat.

Angka 15

Kunjungan Dokter Konsultan adalah kunjungan yang dilakukan oleh dokter spesialis/sub spesialis tamu di rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Angka 16

Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Jenis Biaya Jasa meliputi: a. Biaya Jasa dokter umum/dokter Gigi; b. Biaya Jasa dokter spesialis/dokter gigi spesialis; c. Biaya Jasa dokter sub spesialis; d. Biaya Jasa psikolog klinis; e. Biaya Jasa ners; f. Biaya Jasa bidan; g. Biaya Jasa apoteker; h. Biaya Jasa tenaga kesehatan lainnya; i. Biaya Jasa ners di Nusa Penida; j. Biaya Jasa tenaga kesehatan lainnya di Nusa Penida; k. Biaya Jasa tenaga Teknis Non Kesehatan; l. Biaya Jasa tenaga Penyehat Tradisional; m. Biaya Jasa kunjungan Dokter Konsultan; n. Biaya Jasa kunjungan tenaga kesehatan lainnya; o. Biaya Jasa tim Operasi Mata Pelayanan Opthalmologi Komunitas; p. Biaya Jasa dewan pengawas BLUD; q. Biaya Jasa bahaya risiko radiasi; r. Biaya Jasa Reviewer protokol komite etik penelitian kesehatan; s. Biaya Jasa mOT; t. Biaya Jasa pekerja Sosial; dan u. Biaya Jasa tenaga kerja perjanjian kerja sama (PKS) Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya.

Pasal 3

Jenis Bantuan Biaya Pendidikan meliputi a. bantuan biaya buku/diklat; b. bantuan Biaya Pendidikan di lingkungan BLUD yang mengikuti kursus/penataran/pelatihan (diklat) untuk jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari; dan c. bantuan biaya lain-lain (riset/praktik/kuliah kerja dan penyusunan kertas kerja).

Pasal 4

(1) Besaran Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Jenis Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3

Pasal 5

Pemutakhiran Besaran Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara, Rumah Sakit Mata Bali Mandara, Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Provinsi adalah Provinsi Bali.

Angka 2

Gubernur adalah Gubernur Bali.

Angka 3

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mendapat penugasan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Angka 4

Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga non ASN adalah tenaga perseorangan yang ditugaskan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan berdasarkan surat perjanjian kerja.

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Tenaga Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang melakukan pelayanan Kesehatan tradisional yang pengetahuan dan keterampilan diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal.

Angka 8

Biaya Jasa adalah besaran uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga ASN dan non ASN untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Angka 9

Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi bagi ASN dan Tenaga non ASN untuk mengikuti pendidikan/kursus/penataran dan/atau pelatihan.

Angka 10

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

Angka 11

Master of Training/Pengendali Mutu Diklat yang selanjutnya disebut MOT adalah orang yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelatihan sesuai standar pelatihan.

Angka 12

Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki kemampuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Angka 13

Reviewer adalah tim yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proses penelitian, hasil penelitian, dan keluaran penelitian.

Angka 14

Tim Operasi Mata Pelayanan Opthalmologi Komunitas adalah tim yang terdiri dari tenaga dokter spesialis mata sebagai operator dan perawat yang terlibat dalam kegiatan operasi mata di masyarakat.

Angka 15

Kunjungan Dokter Konsultan adalah kunjungan yang dilakukan oleh dokter spesialis/sub spesialis tamu di rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Angka 16

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

(1) Besaran Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Jenis Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3

Pasal 5

Pemutakhiran Besaran Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERGUB Nomor 45 Tahun 2025 — Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan Aparatur Sipil negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan dinas Kesehatan Provinsi Bali

PERGUB Nomor 45 Tahun 2025 — Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan Aparatur Sipil negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan dinas Kesehatan Provinsi Bali

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14

Angka 15

Angka 16

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14

Angka 15

Angka 16

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya