PERGUB Nomor 30 Tahun 2025 — Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan:

Dalam Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang: a. berkoordinasi dengan instansi vertical dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi; b. melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi; c. melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi; d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk diprioritaskan pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan f. sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap bupati/walikota dalam pelaksanaan pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.