PERGUB Nomor 3 Tahun 2025 — Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Rohaniwan

(1) Pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Rohaniwan dilaksanakan bersinergi dengan: a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; b. BPJS Ketenagakerjaan; dan c. Lembaga lainnya.

(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Rohaniwan yang menjadi peserta Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi: a. Rohaniwan Agama Islam yaitu ulama; b. Rohaniwan Agama Kristen yaitu pendeta; c. Rohaniwan Agama Katolik yaitu pastor; d. Rohaniwan Agama Hindu yaitu: 1. sulinggih; dan 2. pemangku, meliputi: a) pemangku kahyangan jagat; dan b) pemangku kahyangan desa (tri kahyangan) atau sebutan lainnya yang menjadi kewenangan desa adat. e. Rohaniwan Agama Budha, yaitu bhiksu/bhiksuni; dan f. Rohaniwan Agama Konghucu, yaitu xue shi.

(2) Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Rohaniwan yang sudah memperoleh Pelindungan Jaminan Sosial dari pemerintah kabupaten/kota atau lembaga keumatan.

(3) Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Rohaniwan berhenti, apabila: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.

(4) Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Rohaniwan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena: a. diberhentikan oleh lembaga keumatan; b. tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan berdasarkan surat dari lembaga keumatan; c. tidak lagi berdomisili di Provinsi; dan/atau d. melakukan perbuatan tindak pidana yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(1) Program Jaminan Sosial bagi Rohaniwan disusun berdasarkan perencanaan.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. pendataan calon peserta Jaminan Sosial bagi Rohaniwan; b. verifikasi calon peserta Jaminan Sosial bagi Rohaniwan; c. penetapan calon peserta Jaminan Sosial Rohaniwan; dan d. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial Rohaniwan.

(3) Pendataan, verifikasi, dan pendaftaran calon peserta Jaminan Sosial bagi Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d dilaksanakan oleh tim penyelenggara.

(4) Pelaksanaan pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara.

(1) Pendaftaran peserta Jaminan Sosial bagi Rohaniwan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(1) Hasil pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dilakukan reviu oleh Inspektorat Provinsi.

(2) Gubernur menetapkan calon peserta Jaminan Sosial bagi Rohaniwan berdasarkan hasil reviu oleh Inspektorat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.

(1) Penganggaran Iuran Jaminan Sosial bagi Rohaniwan dialokasikan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

(2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan anggaran Jaminan Sosial bagi Rohaniwan berdasarkan atas dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

(2) Mekanisme pelaksanaan belanja Jaminan Sosial bagi Rohaniwan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan beserta kelengkapan persyaratan, meliputi: a. surat tagihan Iuran Jaminan Sosial bagi Rohaniwan dari BPJS Ketenagakerjaan; b. Keputusan Gubernur tentang peserta Jaminan Sosial bagi Rohaniwan; c. nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; d. fotokopi rekening bank dan surat pernyataan rekening bank masih aktif atas nama BPJS Ketenagakerjaan; e.kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh pejabat berwenang pada BPJS Ketenagakerjaan; dan f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa dana yang diterima digunakan untuk pelindungan Jaminan Sosial bagi Rohaniwan.

(3) Format surat tagihan Iuran Jaminan Sosial bagi Rohaniwan, surat pernyataan rekening bank masih aktif, kuitansi, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan Gubernur ini.

(1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan meneliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan belanja Jaminan Sosial bagi Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), sebagai dasar menerbitkan surat permintaan pembayaran sebagai bahan penerbitan surat perintah membayar.

(2) Surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada bendahara umum daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.