PERGUB Nomor 19 Tahun 2025 — Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

(1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi: a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; b. Pengelola Keuangan selaku SKPKD, meliputi 1. BUD; dan 2. Kuasa BUD. c. PPK SKPD, dengan dibantu oleh: 1. urusan penyiapan SPM; 2. urusan verifikasi SPJ; 3. urusan akuntansi dan pelaporan keuangan; 4. pembantu urusan penyiapan SPM; 5. pembantu urusan verifikasi SPJ; dan 6. pembantu urusan akuntansi dan pelaporan keuangan. d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu; f. Pembantu Bendahara Penerimaan, terdiri dari: 1. pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang; dan 2. pembuat SPJ Fungsional. g. Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu, terdiri dari: 1. pembantu pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang; dan 2. pembantu pencatat Buku Kas Umum Penerimaan Daerah. h. Pembantu Bendahara Pengeluaran, terdiri dari: 1. pembuat Dokumen Pengeluaran uang; 2. pembuat SPJ Fungsional; dan 3. pengurus gaji. i. Pembantu Bendahara Pengeluaran pembantu, terdiri dari: 1. pembantu pembuat Dokumen Pengeluaran Uang; dan 2. pembantu pengurus gaji. j. Pembantu pencatat buku kas umum pengeluaran daerah; dan k. Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

(2) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama masa pelaksanaan kegiatan.

(3) ASN yang bertugas selaku Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dananya berasal dari APBD Semesta Berencana Provinsi tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(4) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap satuan kerja diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut: a. kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan Honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA; b. alokasi Honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibebankan pada masing-masing DPA; c. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan Perangkat Daerah, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu; d. besaran Honorarium yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran pembantu atau Bendahara Penerimaan pembantu mengacu pada Honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya; e. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur, sebagai berikut: 1. jumlah PPK SKPD yang membantu KPA: a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk Bendahara Pengeluaran pembantu; dan b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk Bendahara Pengeluaran pembantu. 2. jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK; dan 3. jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut: a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan b) besaran Honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD. f. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan g. dalam hal Bendahara Pengeluaran telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka tidak diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

(6) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan selaku SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas selaku SKPKD.

(7) Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan Bendahara BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k hanya dapat dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

(1) Satuan biaya jasa Pelaksana Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

(2) Satuan biaya jasa Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

(3) Satuan biaya jasa Tenaga Musiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah yang menggunakan jasa tenaga musiman.

(4) Satuan biaya jasa Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

(5) Satuan biaya jasa Tim Kehumasan/Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(6) Satuan biaya jasa Tenaga Kontrak, Tenaga Teknis/Juru Karya Jalan, Operator Alat Berat, dan Dump Truck sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kehutanan, dan bidang lingkungan hidup.

(7) Satuan biaya jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

(1) Satuan biaya jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf oo meliputi: a. pengguna barang, meliputi: 1. Pejabat Penatausahaan; 2. Pengurus Barang Pengguna; 3. Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan 4. Pengurus Barang Pembantu. b. pengelola barang, meliputi: 1. Pejabat Penatausahaan; 2. Pengurus Barang Pengelola; dan 3. Pembantu Pengurus Barang Pengelola.

(2) Satuan biaya jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama masa pelaksanaan kegiatan berdasarkan nilai aset yang dikelola.

(3) ASN yang bertugas selaku Pengelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dananya berasal dari APBD Semesta Berencana Provinsi tidak boleh merangkap sebagai pejabat penatausahaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(4) Satuan biaya jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.