PERDAIS Nomor 96 Tahun 2020 — Otoritas Veteriner Daerah Istimewa Yogyakarta

(1) Pejabat Otoritas Veteriner DIY diberhentikan jika yang bersangkutan: a. mutasi atau alih tugas jabatan dari unit kerja yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan/atau b. dicabut statusnya sebagai Dokter Hewan Berwenang.

(2) Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Dokter Hewan Berwenang mempunyai kewenangan mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah DIY yang meliputi: a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif; b. pelaksana visum et repertum karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan dan/lingkungan; c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan; d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan; e. pengesahan penerapan prosedur biosekuriti dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular; f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi; g. pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan; i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan

(2) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.

(3) Dokter Hewan Berwenang dalam melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada surat penugasan dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian.