PERDAIS Nomor 87 Tahun 2020 — Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah

(1) Calon PHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi: a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. warga negara Indonesia yang beragama Islam; b. memiliki KTP dengan domisili DIY; c. bagi PNS: 1. bekerja di instansi wilayah DIY; dan 2. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir. d. memiliki surat keterangan dari pus at kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah, yang menyatakan: 1. sehat jasmani dan rohani serta bebas NAPZA; dan/atau 2. bagi wanita, tidak sedang dalam kondisi hamil. e. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas; f. bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani surat pernyataan dan pakta integritas; g. tidak membawa keluarga, baik suami/istri, anak, maupun orang tua, tidak sebagai mahram atau yang dimahrami; h. memiliki kond u ite baik; i. tidak terlibat dalam proses hukum, baik pidana maupun perdata, yang sedang berlangsung; dan j. bagi suami/istri, tidak terdaftar sebagai petugas penyelenggara ibadah haji pusat; dan k. bagi peserta calon PHD wanita, bersedia menandatangani surat pernyataan yang memuat kesediaan mengundurkan diri apabila hamil pada saat mendaftar atau hamil pada saat akan berangkat sebagai PHD.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. bagi PPU yaitu: 1. merupakan PNS yang diusulkan oleh Kepala instansi / Perangkat Daerah dan/atau Bupati/Walikota; 2. pria, dengan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 5 5 ( lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar; 3. pendidikan paling rendah sarjana atau S1 atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah; 4. memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; 5. memiliki kemampuan manajerial/diutamakan memiliki jabatan struktural paling tinggi eselon IV; 6. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji; 7. mempunyai SKP dengan nilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 8. memahami ajaran agama Islam, utamanya manasik haji dan alur perjalanan ibadah haji; 9. mampu membaca Al Quran; dan 10. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris dengan baik. b. bagi PPK yaitu: 1. merupakan dokter umum dan/atau dokter spesialis; 2. diusulkan oleh Kepala instansi/Perangkat Daerah dan/atau Bupati/Walikota; 3. pria/wanita, dengan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar; 4. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun; 5. mempunyai SKP dengan nilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji; 7. mempunyai sertifikat Advanced Trauma Support/Advanced Trauma Cardiac L ife Support dan/atau General Emergency Life Support yang masih berlaku; 8. mempunyai Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku; 9. mempunyai Surat Izin Praktek/Kerja yang masih berlaku; 10. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris dengan baik; 11. bersedia menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak; 12. memiliki pemahaman di bidang peribadatan utamanya manasik haji; dan 13. m ampu membaca Al Quran. c. bagi PIH yaitu: 1. diusulkan oleh Kepala instansi/lembaga Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah / organisasi kemasyarakatan Islam yang bersangkutan; 2. pria/wanita, dengan usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar; 3. berasal dari: a) unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang telah mendapat izin dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama dan dinyatakan paling rendah memperoleh akreditasi B; dan b) unsur organisasi kemasyarakatan Islam; 4. bagi PNS, pendidikan paling rendah Sarjana atau S1 atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah dan memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; 5. bagi Non-PNS, memiliki kompetensi dan komitmen terhadap penyelenggaraan ibadah haji pemerintah; 6. harus sudah menunaikan ibadah haji, dibuktikan dengan Piagam Haji dari penerbangan dan/atau surat keterangan sudah haji dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat; 7. mampu membaca Al Quran dengan baik; 8. memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji, dibuktikan dengan sertifikat pembimbing ibadah haji; 9. aktif dalam kegiatan keagamaan atau dakwah di masyarakat; dan 10. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris dengan baik.

(1) Tim Koordinasi menyampaikan informasi tentang pendaftaran dan persyaratan untuk setiap unsur calon PHD melalui surat kepada Bupati/Walikota, Kepala instansi/Perangkat Daerah, dan/atau instansi/lembaga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.

(2) Peserta seleksi calon PHD mendaftarkan diri lewat Bupati/Walikota, Kepala Kepala instansi/Perangkat Daerah, dan/atau instansi/lembaga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. surat rekomendasi dari Bupati/Walikota, Kepala instansi/Perangkat Daerah, dan/atau Kepala instansi dan/atau lembaga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang telah mendapat izin dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama dan paling rendah terakreditasi B; b. fotokopi KTP yang masih berlaku; c. surat keterangan, asli dan fotokopi, dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah, yang menyatakan: 1. sehat jasmani dan rohani serta bebas NAPZA; dan/atau 2. bagi wanita, tidak sedang dalam kondisi hamil. d. fotokopi sertifikat dari Lembaga Bahasa Arab dan/atau Inggris, bagi yang memiliki; e. pasfoto berwarna, berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar; f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor setempat; g. surat pernyataan PHD dan pakta integritas yang telah ditandatangani; h. bagi yang sudah berhaji, menyertakan Piagam Haji dari penerbangan dan/atau surat keterangan sudah haji dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat; i. bagi PNS, melampirkan: 1. fotokopi ijazah sarjana atau S1 atau sederajat; 2. fotokopi Keputusan Kepegawaian terakhir; 3. fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan 4. surat keterangan tidak pernah dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dari instansi yang berwenang; j. bagi PIH, melampirkan fotokopi sertifikat pembimbing ibadah haji; dan k. bagi PPK, melampirkan: 1. fotokopi sertifikat Advanced Trauma Support/Advanced Trauma Cardiac life Support dan/atau General Emergency Life Support yang masih berlaku; 2. fotokopi Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku; dan 3. fotokopi Surat Izin Praktek/Kerja, yang masih berlaku.

(3) Seluruh berkas fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

(4) Bupati/Walikota, Kepala instansi/Perangkat Daerah, dan/atau Kepala instansi/lembaga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah mengusulkan peserta calon PHD kepada Tim Koordinasi sebelum batas akhir pendaftaran.

(5) Pendaftaran peserta Calon PHD dilaksanakan pada jam kerja di instansi/Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

(6) Tim Koordinasi mengumpulkan dan mengklasifikasi berkas calon peserta seleksi sesuai unsur calon PHD dan melakukan seleksi administrasi.